Header Ads

https://daihatsu.co.id/

Politisi Demokrat : Pernyataan Wakil Wali Kota Tikep Kurang Elok

Amir Jabar, Politisi Partai Demokrat Kota Tikep.
Tidore - Hubungan Pemerintahan Kota dengan DPRD Kota Tidore Kepulauan di tahun politik 2020 ini memanas. Kedua belah pihak saling berbalas pernyataan. Diduga pemicunya adalah penolakan empat fraksi di DPRD Kota Tikep terhadap Laporan Pelaksanaan Pengelolaan (LPP) APBD Kota Tikep Tahun Anggaran 2019.

Teranyar, pernyataan Wakil Wali Kota Kota Tikep yang menyebut sikap empat fraksi yang menolak LPP APBD 2019 harus disekolahkan, dinilai sebagai hal yang tidak elok dan tidak mencerminkan sebagai pemimpin yang baik.

Hal itu disampaikan politisi Partai Demokrat Kota Tikep Amir Jabar. Ia mengatakan, "Penyampaian sikap politik melalui pandangan fraksi yang sampaikan oleh empat fraksi di DPRD Kota Tikep merupakan langkah politik tanpa tendensi apapun selain kepentingan rakyat."

Amir mengatakan, berita di salah satu media online yang memuat pernyataan Wakil Wali Kota yang menyatakan bahwa "empat fraksi yang menolak LPP APBD tahun 2019 harus disekolahkan" adalah pernyataan yang tidak berbobot dari seorang wakil kelapa daerah.

"Melihat ada dua faktor yang menjadi dasar, pertama bahwa ternyata Wakil Wali Kota tidak memutakhirkan aturan terbaru PP 12 Tahun 2019 Bab IX. Bahwa dalam Pasal 197,  ketika terjadi ketidaksepahaman antara Kepala Daerah dan DPRD maka Kepala Daerah tetap melakukan langkah langkah penyusunan dan ditetapkan oleh Kepala Daerah, dengan konsekuensi yang termuat dalam Pasal  196," jelas Amir.

Kemudian, lanjutnya, yang kedua, sebagai Wakil Kepala Daerah, beliau tidak membangun political will yang baik dengan semua partai yang tergabung dalam empat fraksi di DPRD Kota Tidore Kepulauan, karena pada saat ini ada partai politik yang sudah mengeluarkan rekomendasi untuk mendukung petahana maju di periode berikutnya.

Amir juga mengatakan, keputusan yang diambil empat fraksi di DPRD Kota Tikep itu murni untuk kepentingan rakyat. "Jadi yang harus sekolahkan itu siapa? Karena pernyataan yang disampaikan seseorang itu adalah kemampuan dari kecerdasan orang itu sendiri," tandasnya.

Selaku politisi, Amir menyerukan kepada Wakil Wali Kota Tikep dirinya yang butuh kursus setiap regulasi terbaru dan banyak mempelajari teori komunikasi politik agar setiap pernyataan yang di sampaikan mengandung empatik.(LAK)

http://www.bizlawnews.id/



Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.