Header Ads

https://daihatsu.co.id/

Satu Petugas PPS dan Satu PPDP KPU Terindikasi Melanggar Kode Etik

Tidore - Dua orang petugas Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan satu orang Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) KPU Kota Tidore Kepulauan (Tikep) di Kecamatan Oba Tengah terindikasi melanggar kode etik penyelenggara pemilu.

Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Tikep Bahrudin Tosofu, S.H., menyampaikan, dari tiga orang tersebut berdasarkan temuan dari Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) Oba Tengah pada tanggal 18 Agustus 2020 terbukti telah melanggar Peraturan DKPP No 2 Tahun 2017 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum. Pada pasal 8 aturan tersebut dinyatakan, Prinsip Dasar Etika dan Perilaku: poin (1) Bertindak netral dan tidak memihak terhadap partai politik tertentu, calon, peserta pemilu; dan poin (11) Menghindari pertemuan yang menimbulkan kesan publik adanya pemihakan.

“Sementara pada pasal 5 ayat 2 disebutkan, Kode Etik wajib dipatuhi oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kab/Kota, PPK, PPS dan KPPS, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kab/Kota, Panwascam, PPL, Pengawas TPS dan berlaku juga bagi jajaran kesekretariatan disemua tingkatan,” jelas Bahrudin di ruang kerjanya, Senin (31/08/2020).

Lanjut Bahrudin, dari hasil temuan panwascam tebukti bahwa mereka bertiga telah melanggar kode etik penyelenggara pemilu karena telah hadir dalam pertemuan dan melakukan foto bersama dengan bakal calon wakil wali kota tikep dari petahan Muhammad Sinen saat melakukan tatap muka bersama warga Desa Aketobatu Kecamatan Oba Tengah.

“Ketiga nama tersebut yakni Kartini Husen (PPDP Noramake), Mirnawati Abubakar (Anggota PPS) dan Fahri Ishak (Staf Sekretariat PPS) telah kami rekomendasikan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tikep untuk ditindaklanjuti,” tuturnya.

Terkait dengan temuan pelanggaran kode etik penyelenggara ini, Bahrudin menghimbau kepada seluruh jajaran Bawaslu Kota Tikep agar jangan sekali-sekali melakukan hal demikian karena akan ditindak secara tegas.

“Kalau kedapatan penyelenggara dari Bawaslu ada yang tidak netral maka akan ditindak tegas dan bisa saja sangksi pemecatan akan kami lakukan,” tegas Kudin sapaan akrab ketua Bawaslu Tikep.(LAK)

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.