Warga Desa Semampir Kabupaten Pati Pertanyakan Pembangunan Gedung Serbaguna Senilai Rp700 juta lebih yang Kini Mangkrak

Proyek pembangunan gedung serbaguna di Desa Semampir Kabupaten Pati, Jawa Tengah, senilai lebih dari Rp700 juta yang dibuat sejak tahun 2008 belum juga selesai dan mangkrak. Foto : Wisnu.

Pati - Warga Desa Semampir, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati, Jawa Tengah mendesak kepada Kejaksaan Negeri (Kejari) dan Polres Pati untuk melakukan penyidikan terkait proyek pembangunan gedung serbaguna yang proses pekerjaannya tidak sesuai bestek.

Proyek pembangunan gedung yang dibangun tahun 2018, dan menghabiskan anggaran ratusan juta yang bersumber dari Dana Desa (DD) dan Pendapatan Asli Desa (PAD) tahun 2018 sampai sekarang belum bisa difungsikan dan hanya terbengkalai.

Gedung serbaguna Desa Semampir yang mangkrak dan tidak bisa difungsikan. Pembangunannya sejak tahun 2018 dan menelan anggaran Rp.700 juta lebih. Foto : Wisnu.

Amatan media ini, pembangunan gedung serbaguna yang seharusnya bisa difungsikan itu, sampai sekarang masih belum maksimal pekerjaannya. Hal itu terlihat dari material pembangunan gedung sesuai RAB untuk batu batanya tidak sesuai, besi untuk atap yang seharusnya dikerjakan dengan jarak 3 meter, dibuat 6 meter, termasuk lantai gedung yang seharusnya dikerjakan rabat beton, namun sampai sekarang masih dibuat tanah plester.

"Proyek itu tahun 2018, dan informasinya untuk anggarannya sekitar Rp 700 juta lebih, tapi sampai sekarang tidak bisa tuntas," ungkap warga Desa Semampir Jumat (14/8/2020).

Ditemui terpisah, Kepala Desa Semampir Pramono ketika dikonfirmasi mengaku sering mendapat laporan dari masyarakat soal kelanjutan pembangunan gedung serbaguna yang hingga kini tidak ada kelanjutan. Warga juga geram lantaran gedung yang dikerjakan dari anggaran DD itu sejak 2018 hanya terbengkalai dan tidak bisa difungsikan.

"Masyarakat sering mananyakan ke Pemerintah Desa kapan dilanjutkan pembangunan gedung itu, hanya saja kita tidak bisa memberikan keputusan lantaran belum ada rekomendasi hasil audit dari inspektorat," ujarnya.

Dijelaskan Pramono, proyek pembangunan gedung serbaguna itu sesuai fungsi akan digunakan untuk gedung pertemuan dan gedung olahraga. Gedung itu juga sudah mengahabiskan anggaran sebesar Rp 638 juta yang bersumber dari DD dan Rp 143 juta dari PADes (Pendapatan Asli Desa) tahun 2018, hanya saja apabila harus dilanjutkan pihak desa tidak berani lantaran belum ada hasil audit dari inapektorat.

"Pihak kepolisian juga sebelumnya sudah berkoordinasi dengan pihak desa, dan kami juga sudah tunjukkan fisiknya soal informasi terbengkalainya gedung itu yang ramai di media sosial, hanya saja sudah hampir 6 bulan ini tidak ada tindak lanjut," katanya.

Pihak Desa, lanjut Promono, tidak akan melanjutkan proses pembangunan gedung tersebut, sebelum ada langkah hukum dari pihak kepolisian maupun rekomendasi dari inspektorat bahwa pembangunan gedung itu tidak ada masalah.

"Kami tidak berani melanjutkan, karena ini adalah uang rakyat, jadi harus jelas penggunaannya, dan gedung itu saya pastikan apabila tidak dilanjutkan maka pasti akan roboh, karena hanya dibiarkan terbengkalai," pungkasnya. (WIS)