Header Ads

https://daihatsu.co.id/

37 Pegawai KPK Mundur, Akibat UU KPK dan Kultur Baru KPK?

Harapan publik terhasap kelembagaan KPK yang independen dan profesional mulai memudar seiring dengan disahkannya UU KPK yang baru, seleksi pimpinan KPK dan yang terakhir putusan Dewan Pengawas terhadap Ketua KPK Firli Dahuri yang melanggar kode etik. Foto : Ist.


Jakarta -
Buntut mundurnya Febri Diansyah dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) semakin menggelinding bak bola salju. Satu per satu hal menarik terungkap ke publik seputar kelembagaan komisi antirasuah itu. 

Tak hanya Febri yang mundur. Ternyata ada sebanyak 37 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mundur dalam kurun waktu satu tahun ini. Suatu jumlah yang tak bisa dipandang sebelah mata. 

Mantan pimpinan KPK Busyro Muqoddas menyoroti femonena ini. Ia menilai, pengunduran pegawai KPK itu merupakan buah dari revisi UU KPK hingga seleksi pimpinan KPK yang dinilainya mengecewakan publik.

Kepada wartawan, Sabtu (26/9), Busyro mengatakan, "Pertama tidak bisa lepas dari kebijakan pemerintah dan DPR tentang revisi UU KPK. Proses revisi UU KPK itu kan proses yang secara demokratis melanggar tata krama baik prosedurnya maupun substansinya."

Ia menambahkan, KPK sendiri tidak pernah diundang sebagai pihak yang berkepentingan oleh istana. Pada periode Agus Rahardjo tidak pernah diundang dalam proses penyusunan RUU KPK.

Ahli hukum Universitas Islam Indonesia itu kemudian membandingkan soal wacana revisi UU KPK di masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Ia menyebut, waktu itu SBY menerima masukan dari para pimpinan lembaga antirasuah itu.

"Dulu sudah ada rencana revisi tapi kita datangi menteri kehakiman waktu itu kami beri masukan. Oleh SBY diterima kemudian ditunda revisi itu," tambah Busyro.

Perbandingan era pemerintahan SBY dengan Jokowi itu berdampak pada psikologis di tubuh KPK. Selain itu, selama ini sistem yang ada di KPK egaliter bukan sistem komando seperti di kepolisian atau pun kejaksaan.

Busyro mengungkapkan, "Teman-teman di KPK itu melihat kultur KPK yang independen, suasana egaliterier yang bukan sistem komando di kepolisian dan kejaksaan tapi sistem profesional, independen dan setara, semuanya diuji dalam ekspose yang diikuti oleh kalangan yang berkompeten." 

Ia juga menyoroti, UU KPK yang baru inilah yang membuat suasana di dalam KPK menjadi tidak kondusif. Menurutnya, di UU KPK yang baru itu terlalu banyak mengatur sehingga mempersempit ruang gerak KPK.

"Nah di UU baru itu ada dewan pengawas (dewas). Akan penyadapan, akan penyitaan dan sebagainya itu harus izin dewas. Izin perlu banyak waktu dan ini sangat mengganggu, terlambat satu jam kalau OTT sudah lepas, satu jam telat, hilang momentumnya," ungkap Busyro.

Kemudian, gejala kedua yang memicu keluarnya pegawai KPK yaitu terkait seleksi pimpinan KPK. Menurut Busyro banyak intrik yang menyertai proses seleksi pimpinan lembaga antirasuah itu.

"Kedua diikuti dengan seleksi pimpinan KPK yang didahului dengan permainan isu seperti operasi intelijen, misalnya KPK sarang taliban itu, kemudian seleksi pimpinan KPK melibatkan BNPT tentang radikalisasi itu," tandas Busyro.(AR/DT)

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.