Header Ads

https://daihatsu.co.id/

Ingatkan Netralitas ASN, Panwaslu Kecamatan Tidore Gelar Sosialisasi

Panwaslu Kecamatan Tidore menggelar sosialisasi netralitas ASN di Kecamatan Tidore pada Rabu (2/9). Foto : Sukardi.
Tidore – Menjelang pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tidore Kepulauan di taggal 9 Desember 2020 nanti, Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kecamatan Tidore melakukan sosialisasi terhadap Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bertemapat di kantor Camat Kecamtan Tidore, Rabu (02/9/2020).

Kegiatan sosialisasi sekaligus silaturahmi dengan pihak Kecamatan Tidore beserta jajarannya itu, Panwaslu juga mengajak kepada mereka untuk membicarakan hal penting yakni, dasar hukum Netralitas AS sebagaimana di atur dalam ketentuan peraturan Perundang-undangan.

Panwaslu pada kegiatan itu menjelaskan bagaiamana tugas seorang pengawas pemilu terhadap ASN, sebagaimana dijelaskan di dalam  Undang-undang No.5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Ketua Panwaslu Kecamatan Tidore Supriyanto Ade menjelaskan, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-undang yang menjadi dasar netralitas ASN dalam gelaran pemilihan kepala daerah.

“Bukan hanya itu, ada Peraturan Pemerintah No.53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negri Sipil, Peraturan Pemerintah No.42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negri Sipil,” tambah Supriyanto.


Ia kembali menegaskan, dengan  adanya surat edaran (SE) KASN No. B-2900/KASN/11/2017 tentang Pengawasan Netralitas ASN maupun  surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No.B/71.M.SM.00/2017 tentang Pelaksanaan Netralitas ASN merupakan dasar hukum bagaimana ASN harus netral dalam pilkada.

Selain itu, sebagaimana yang tercamtum dalam PKS Nomor:0155/K.BAWASLU/HM/02.00/VI/2020, Nomor4/PKS/KASN/6/2020 tentang Pengawasan  Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, pihaknya menghimbau agar ASN turut serta mewujudkan pemilu yang demokratis, memastikan terselenggaranya pemilu secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil dan berkualitas serta menegakkan integritas, kredibilitas penyelenggara, transparansi penyelenggaraan maupun akuntabilitas hasil pemilu.

“Salah satu contoh pencegahan yang dilakukan adalah seperti kegiatan sosialisasi pengawasan termasuk kegiatan hari ini, yaitu sosialisasi dalam bentuk pencegahan, dimana kami memberikan pemahaman untuk mematuhi potensi-potensi pelanggaran yang akan terjadi nanti,” tegasnya.

Untuk itu, dari Panwaslu Kecamatan Tidore berharap, dengan kegiatan soasialisasi ini, tidak mengarah kepada keberpihakan peserta pemilu.

“Saya ingatkan baik itu sebelum, selama dan sesudah masa kampanye kepada pegawai ASN dalam lingkungan unit kerjanya dimanapun berada, baik keluarga dan masyarakat, apabila melakukan pertemuan yang bersifat ajakan, himbauan, seruan atau pemberian barang, maka keduanya adalah keputusan dan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu selama masa kampanye,” katanya. 

Sementara itu, Panwaslu juga punya strategi pencegahan terhadap pelanggaran Netralitas ASN. “Saya katakan sekali lagi, kepada seluruh ASN dilingkungan kerja pemerintah Kecamatan Tidore maupun yg berdomisili  di Kecamatan Tidore agar bersikap netral sepanjang berjalannya tahapan Pilkada 2020. Apabila dikemudian hari dalam tahapan Pilkada berlangsung dan ditemukan  ASN yang melanggar netralitas, maka kami akan mengambil langkah-langkah penindakan sesuai dengan  aturan yang telah berlaku,” ujarnya.

Camat Kecamatan Tidore Abdul Hakim Adjam pada kesempatan itu mengatakan, dengan adanya sosialisasi Netralitas ASN oleh Panwaslu Kecamatan Tidore, pihaknya berharap kepada seluruh ASN di wilayahnya untuk memahami dan berkomitmen mendukung pilkada yang jujur, adil, dan netral dalam gelaran lima tahunan itu.

“Bahwa setiap orang punya hak politik yang berbeda, bahkan orang dijamin dengan aturan. Namun bukan dengan perbedaan politik silaturahmi antara masyarakat terputus, itu yang tidak kami inginkan,” tambahnya. (LAK)

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.