Header Ads

https://daihatsu.co.id/

KPU Kota Tikep Tegaskan Netralitasnya

Ketua KPU Kota Tikep Abdullah Dahlan. Foto : Sukardi.
Tidore - Dugaan salah satu oknum ASN Provinsi Maluku Utara, membawa - bawa nama penyelengara KPU Kota Tidore Kepulauan, berpihak kepada salah satu pasangan calon wali kota dan wakil walikota Tidore Kepulauan, Provisi Maluku Utara dan juga calon petahana belakangan beredar di publik.

Isu yang diduga dimainkan oleh salah satu oknum PNS Provinsi Maluku Utara ini membuat Komisi Pemilihan Umum angkat bicara dan menghimbau masyarakat agar tidak terpancing dengan isu - isu yang mainkan oleh orang - orang yang tidak bertangung jawab.

Ketua KPU Kota Tidore Kepulauan. Abdullah Dahlan saat dikonfirmasi menilai isu yang diduga mainkan oleh tim sukses sala satu pasangan Calon membawa nama penyelenggara berada berpihak kepada salah satu kandidat adalah isu murahan.

"Bahkan Saya (Ketua KPU) menilai isu yang dimainkan oleh tim sukses salah satu pasangan calon untuk memperlemah kerja-kerja penyelenggara," ujar Abdullah Dahlan.

Lanjut Alut nama sapaan akrap Abdullah Dahlan, pada prinsipnya KPU Kota Tidore Kepulauan bersama penyelenggara di tingkat bawah tetap bersikap netral dan perlakuan KPU kepada seluruh kandidat dengan adil dan setara.

"Jika ditemukan di lapangan, ada penyelenggara yang memihak kepada salah satu pasangan calon akan ditindak berdasarkan aturan yang berlaku bahkan dilakukan pemberhentian," tambahnya.

Dia juga menegaskan, KPU berharap agar masyarakat tidak mempercayai isu yang mainkan oleh orang - orang yang tidak bertangung jawab, karena KPU tetap menjaga netralitas.

"Jika ada pihak - pihak yang tidak bertangung jawab, membawa - bawa nama penyelenggara, maka segera laporkan ke penyelengran tingkat bawah (KPPS) di sertai dengan bukti - bukti berupa rekaman maupun bukti - bukti lainnya," kata Abdullah.

Dia menambahkan, jika bukti - bukti yang dilaporkan bisa mengiring ke pidana maka akan diproses secara hukum, karena ini menyangkut dengan marwah lembaga dan penyelenggara menjaga penilaian publik.(LAK)

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.