Header Ads

https://daihatsu.co.id/

Panwaslu Kecamatan Tidore Timur Gencar Sosialisasi Larangan ASN Pada Pilkada Serentak 2020

Panwascam Tidore Timur melakukan sosialisasi Pilkada Kota Tidore Kepulauan. Foto : Masdar Hi Ahmad.
Tidore - Hiruk pikuk tahapan Pilkda serentak lanjutan  Calon Walikota dan Wakil Walikota Tidore kepulauan tahun 2020 telah berlangsung

Bawaslu Kota Tidore Kepulauan  dan jajarannya Panitia pengawas kecamatan (Panwascam) tidak tinggal diam dalam melakukan sosialisasi aturan-aturan tentang pemilihan kepala daerah,

Kegiatan sosialisasi ini sering dilakukan hampir selurah Panwaslu Kecamatan yang tersebar di wilayah Kota Tidore Kepulauan, terutama Panwaslu Kecamatan Tidore Timur.

Undang-undang nomor 10 tahun 2016 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi acuan Panwaslu Kecamatan Tidore Timur melakukan gerakan sosialisasi serentak di seluruh kantor-kantor Kelurahan yang ada di Kecamatan Tidore Timur dengan tujuan melakukan langkah-langkah pencegahan. Ungkap Ketua Panwaslu Kecamatan Tidore Timur Rustam Gadege

Utam sapaan akrapnya menambahkan, pengawas pemilu ad hock tingkat kecamatan yang menaungi tujuh kelurahan ini akan terus melakukan pengawasan dan sosialisasi.

Senada juga di sampaikan oleh Haema Ismail selaku koordinator devisi pengawasan dan hubungan antar lembaga (PHL) Panwaslu Kecamatan Tidore Timur, kamis (03/09/2020) menuturkan bahwa, sebagai amanah dan tanggung  jawab kami sebagai penyelenggara di jajaran panwascam adalah mengawasi tahapan penyelenggaraan pemilihan di wilayah kecamatan sebagai mana di atur dalam UU NO 10 Tahun 2016 pasal 33.

Sosialisasi ini, tambah Ema yang sering di sapa, kami Panwaslu Kecamatan Tidore Timur lebih tekan pada larangan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam momentum politik, sebab yang kita lihat, lanjutnya, ASN sering kali terlibat dalam politik praktis, pada hal terlihat jelas bahwa, Aparatur Sipil Negara ini tidak boleh ikut serta dalam politik.

 " Dalam regulasikan jelas, bagi ASN jangan libat diri untuk menjadi tim sukses, menjadi anggota partai politik, jangan membuat keputusan sendiri atau kelompok untuk memenangkan salah satu pasangan calon, sebab ASN itu adalah Abdi Negara bukan Abdi Partai Politik". Ucapnya

"Kami Panwaslu Kecamatan Tidore Timur berkomitmen akan menindak tegas bagi ASN yang melanggar norma-norma hukum yang di ataur dalam Undang-undang nomor 10 tahun 2016". Tegas Ema

Terpisah Kordiv Hukum Panwaslu Kecamatan Tidore Timur Julkifli Muhammad meminta kepada Aparatur Sipil Negara di kecamatan Tidore Timur agar patuhi Undang-undang dan peraturan pemerintah yang telah di sosialisasi oleh Panwascam, demi menjaga marwah demokrasi di Kota Tidore Kepulauan .

"Larangan ASN berpolitik Praktis diatur dalam Undang-undang nomor 5 tahun 2014, Undang-undang nomor 10 tahun 2016, PP 53 tahun 2010, PP 42 tahun 2003, SE KASN, SURAT MEMPAN-P
RB dan Instruksi Walikota Tidore Kepulauan". Pungkasnya (DAR)

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.