Header Ads

https://daihatsu.co.id/

Perbup 43/2020 untuk Menertibkan Masyarakat Pelanggar Protokol Kesehatan di Pati

Kepala Kejaksaan Negeri Pati Darmukit saat berbincang dengan wartawan mengenai penegakan hukum Perbup 43/2020. Foto : Wisnu

PATI
- Langkah Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Pati untuk menerbitkan Peraturan Bupati (Perbup) dalam upaya pencegahan dan penanganan Covid-19 dianggap cukup relevan. Hal itu dilakukan lantaran masih ada masyarakat yang dianggap belum sepenuhnya mematuhi protokol kesehatan dalam pencegahan Covid-19.
 

"Perbup Nomor 43 sudah dievaluasi dan mempunyai kekuatan hukum, itu diterbitkan karena adanya peningkatan Covid-19, sehingga masyarakat akan diberikan sanksi apabila melanggar Perbup tersebut," ungkap Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Pati Darmukit kepada wartawan Kamis (17/9/2020).


Menurutnya, Perbup itu dibuat untuk mencegah dan memutus mata rantai Covid-19. Ada sanksinya, diantaranya denda dan tindakan administratif.  "Apabila Perbup sudah diberlakukan atau dalam pelaksanaan ada kendala, maka aparat penegak hukum bisa menggunakan pasal lain, itu dilakukan supaya ada efek jera buat masyarakat yang melanggar," tandas Darmukit.

Beberapa pasal yang mengatur, misalnya pada Pasal 2012 bunyi ancaman pidana 1,4 bulan dan denda Rp 4.500, pasal 2016 bunyinya dengan sengaja tidak menuruti petugas untuk sanksi pidananya 4 bulan 2 minggu dan denda Rp 9.000, sementara untuk pasal 2018, apabila masyarakat ditegur tapi melawan atau mengabaikan maka untuk ancaman pidananya 4 bulan 2 minggu, selain itu ada lagi UU yang mengatur soal wabah pada nomor 4 tahun 1984 diatur pasal 14 yakni seseorang yang menghalangi petugas saat menanggulangi bencana diancam pidana 1 tahun denda Rp 1 juta. Selain itu, di UU Karantina, UU Nomor 6 Tahun 2018 Pasal 93, ada ketentuan orang yang tidak patuh dalam penyelenggaraan karantina itu untuk ancamannya 6 bulan dan denda Rp 600 ribu.

"Dalam pasal tersebut ada sanksi pidana dan denda yang mengatur apabila masyarakat melakukan pelanggaran atau melawan petugas saat menerapkan aturan dalam melakukan pencegahan Covid-19," ujar Darmukit.
 

Disinggung soal tempat kerumunan yang tidak berlaku di lokalisasi dan hiburan malam, Darmukit mengaku dengan diterbitkan Perbup Nomor 66 Tahun 2020 itu, kemungkinan Pemda sendiri sudah mempersiapkan untuk melakukan penertiban. Saat ini yang terpenting adalah menerapkan protokol kesehatan untuk lebih diperketat, sebab virus corona sangat berbahaya, dan penanganannya harus ada kerjasama dan dukungan antara masyarakat dengan Pemerintah.

"Harus ada dukungan dari masyarakat, pemerintah dan lintas sektor, sebab kalau tidak, akan ada hambatan, dan saya menghimbau kepada masyarakat untuk selalu mematuhi protokol kesehatan, agar tujuan pemerintah tercapai, aman dan produktif dalam melakukan pencegahan dan memutus mata rantai covid-19," harapnya. (WIS).

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.