Header Ads

https://daihatsu.co.id/

Shopee Jadi Perusahaan Pemungut PPN Produk Digital

Kebijakan penambahan perusahaan asing untuk menjadi pemungut pajak dinilai tepat untuk menggenjot penerimaan negara. Foto : Ist.
Jakarta - Direktorat Jenderal (Dirjend) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) kembali menunjuk 12 perusahaan sebagai pemungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas produk digital. Dengan tambahan 12 ini total perusahaan yang ditunjuk untuk memungut PPN sudah ada 28 perusahaan.

Kebijakan ini dinilai akan menciptakan persaingan bisnis yang lebih adil (level of playing field) dan mendongkrak penerimaan negara. Selusin perusahaan yang baru ditunjuk di antaranya LinkedIn Singapore Pte. Ltd., McAfee Ireland Ltd., Microsoft Ireland Operations Ltd., Mojang AB, Novi Digital Entertainment Pte. Ltd., dan PCCW Vuclip (Singapore) Pte. Ltd., Skype Communications SARL, Twitter Asia Pacific Pte. Ltd., Twitter International Company, Zoom Video Communications, Inc., PT Jingdong Indonesia Pertama, serta PT Shopee International Indonesia.

“Mereka akan mulai memungut PPN 10% atas produk digital bulan depan,” demikian dikutip dari siaran resmi Dirjend Pajak, Selasa (8/9) malam.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Hestu Yoga Saksama menjelaskan, Shopee yang merupakan wajib pajak dalam negeri hanya memungut PPN atas produk digital yang dijual oleh penjual asing.

Hal itu sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 48/PMK.03/2020. Pada Pasal 1 dijelaskan pengertian barang dan jasa digital yang akan dipungut. Produk yang dimaksud seperti streaming film, musik, item game online, aplikasi dan layanan panggilan video (video call) berbayar hingga pulsa.

Menanggapi kebijakan itu, Ketua Umum Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA) Bima Laga mengatakan, PMK tersebut menjadi sarana untuk memberikan kesetaraan perlakuan Penyelenggara Perdagangan melalui Sistem Elektronik (PPMSE) dalam dan luar negeri. Selain itu, kebijakan ini dapat meningkatkan penerimaan negara.

Hanya, ia menyoroti masuknya Shopee dalam daftar 28 perusahaan pemungut PPN 10% atas produk digital. “Kami berharap Ditjen Pajak lebih mengutamakan untuk menunjuk langsung PPMSE luar negeri, karena pelaku dalam negeri tidak bertanggung jawab dalam menerbitkan commercial invoice, billing, order receipt, atau dokumen sejenis,” terangnya, Rabu (9/9).

Ia juga berharap, implementasi PPN barang kena pajak tidak berwujud perlu dilakukan secara bertahap dan hati-hati. Utamanya, dalam hal penunjukkan pemungut dan pelapor dari PPMSE dalam negeri.

Head of Public Policy and Government Relations Shopee Radityo Triatmojo menegaskan, PPN yang dimaksud bukan pajak e-commerce. "Jadi tambahan pajak ini tidak akan memengaruhi harga barang-barang yang dijual di Shopee," tandasnya.

Radit menyampaikan, sepanjang rumusan regulasi sesuai dengan undang-undang yang dapat membantu pengembangan UMKM, maka Shopee akan mendukung. "Saat ini, kami sedang menunggu sosialisasi resmi dari Ditjen Pajak," pungkasnya. (AN/KD)

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.