Header Ads

https://daihatsu.co.id/

ASN Kota Tikep Lakukan Aksi Tuntut Pengesahan TPP Rp75 milyar

ASN Penkot Tikep memenuhi gedung DPRD untuk melakukan aksi menuntut disahkannya usulan anggaran TPP sebesar Rp.75 milyar. Foto : Sukadi.

Tidore
- Senin, 12 Oktober  2020, sekitar pukul 14.20 WIT, bertempat dikantor DPRD Kota Tirore Kepulauan (Tikep) telah berlangsung aksi unjuk rasa oleh ASN Kota Tidore Kepulauan terkait dengan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) sebesar Rp.75.000.000.000.


Masa tiba di kantor DPRD Kota Tikep di Kelurahan Tongowai dan dilanjutkan dengan orasi yang disampaikan oleh salah satu orator Hafid Ismail yang mengatakan bahwa ASN kota Tikep juga perlu Kesejahteraan dan  meminta agar anggota DPRD  keluar menemui ASN guna menjelaskan terkait dengan pemangkasan anggaran TPP Yang telah diajukan oleh TAPD.


Juga di sampaikan oleh orator Yaser Konoras menyampaikan bahwa TPP Rp. 75 miliyar harga mati demi kesejahteraan ASN.


Orator Ramli Saraha dalam orasinya menyampaikan bahwa dari sekian daerah yang ada di Indonesia, hanya Kota Tikep yang mempunyai anggaran TPP yang paling kecil. Jika  dibandingkan dengan kota Ternate TPP diterima dengan jumlah Rp.2.500.000 per orang, sedangkan Kota Tikep hanya sebesar Rp. 300.000 per orang dan ini mereka anggap sebagai sebuah pelecehan terhadap ASN.


Setelah melakukan orasi di depan kantor DPRD, masa aksi juga melakukan pertemuan dengan Anggota DPRD


Dalam pertemuan, Ketua DPRD Ahmad Ishak, SE, menyampaikan bahwa TPP ASN yang dipersoalkan masih dalam tahap pembahasan antara Banggar dan TAPD. Ia mengungkapkan, dalam pembahasan terjadi kesepakan untuk TPP sebesar Rp 60 milyar. Selain itu Ahmad Ishak juga meminta kepada TAPD Pemerintah Kota Tikep agar dapat juga menyampaikan hasil rapat kepada ASN agar tidak terjadinya kesalahpahaman. Ahmad Ishak juga menambahkan, rasionalisasi anggaran dan perencanaan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah masih terjadi defisit anggaran sebesar Rp. 32 milyar sehingga Banggar dan TAPD masih mencari solusi sehingga APBD tahun 2021 tetap berimbang.


"ASN juga harus memahami Kondisi Keuangan Daerah," ungkap Ketua DPRD Kota Tidore Kepulauan Ahmad Ishak di depan massa aksi.


Pada kesempatan terpisah, Wakil Ketua I DPRD Tikep Mochtar Djumati, SH, mengatakan, ada beberapa hal yang perlu diklarifikasi yakni soal pembahasan KUAPPS sudah terlambat dan tidak sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku. Setelah dilakukan penyesuaian terkait dengan program pemerintah Daerah Kota Tidore Kepulauan termasuk TPP ASN dan juga peningkatan kesejahteraan aparatur pegawai yang lain seperti penambahan Honorer bagi Guru dan tunjangan daerah terpencil.


Salah satu perwakilan ASN, Ramli Saraha,pada kesempatan itu menyampaikan bahwa apa yang dilakukan oleh ASN hari ini merupakan aksi solidaritas  serta meminta kepada seluruh anggota DPRD terutama Banggar DPRD agar menyetujui anggaran TPP sebesar Rp.75 miliar dan itu merupakan harga mati. "Jika hari ini anggota DPRD menyetujui maka kami akan membubarkan  diri secara tertib," ujarnya.


Dalam pertemuan itu, lima (5) anggota DPRD yang dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Tikep kemudian meninggalkan pertemuan sehingga sempat terjadinya aksi kejar-kejaran yang dilakukan oleh sebagian ASN kepada anggota DPRD Kota Tikep karena dianggap tidak menerima aspirasi dari ASN Kota Tikep.(LAK)

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.