Header Ads

https://daihatsu.co.id/

Dinilai Tak Tegas Sikapi UU Cipta Kerja, LEMI HMI Ternate Akan Lanjutkan Aksi Penolakan

Demo penolakan UU Cipta Kerja. Mahasiswa Ternate Maluku Utara meminta agar pemkot dan DPRD tegas menolak UU Cipta Kerja.

Ternate -
Hampir dua minggu RUU Cipta Kerja atau sering disebut dengan Omnibuslaw Cipta Kerja disahkan DPR RI. Aksi penolakan pun terjadi hampir di semua penjuru negeri. Tak hanya buruh, mahasiswa, pelajar dan masyarakat menolaknya.

Isi RUU Cipta Kerja pun sebelumnya simpang siur, lantaran ada yang menyebut isinya 905 halaman, ada yang menyebut 1028 halaman dan terakhir 812 halaman. 

Penilaian proses pengesahan RUU Cipta Kerja yang menimbulkan perdebatan, ditambah substansinya yang banyak ditentang masyarakat, elemen masyarakat di Maluku Utara khususnya di Kota Ternate juga melakukan aksi menentangnya. Aksi yang dimotori Aliansi Cipayung (HMI, PMII, GMNI, PMKRI) plus (KAMMI) itu meminta agar Pemerintah Kota dan DPRD Kota Ternate untuk menyatakan sikap menentang UU Cipta Kerja.

Respon Pemkot bersama DPRD Kota Ternate tak seperti yang diharapkan. Mereka menunggu reaksi Pemkot dan DPRD Kota Ternate mulai tanggl 8-13 Oktober 2020, tak kunjung ada sikap tergas mengenai UU Cipta Kerja.

Aliansi Cipayung Plus menilai surat dari DPRD KotaTernate dengan nomor 171/395/DPR-KT/2020 serta surat dari Pemerintah Kota Ternate dengan nomor 180/06/2020 yang perihal Menindaklanjuti serta Menyampaikan Aspirasi dari Elemen Mahasiswa Maluku Utara terkait Penolakan Undang-undang Omnibuslaw sangat tidak sesuai dengan fakta lisan yang mereka sampaikan.

Direktur LEMI HMI Cabang Ternate Ibrahim Yakub mengatakan, secara aliansi dalam hal ini BEM bersama Aliansi Cipayung Plus terkesan tidak menunjukkan secara langsung sikap eksekutif dan legislatif di daerah Provinsi Maluku Utara oleh karena ketika dicermati secara saksama rata-rata aspirasi itu otentiknya adalah milik mahasiswa bukan lembaga mereka, artinya ibarat produk mereka hanyalah kemasan yang isinya adalah nalar mahasiswa tentang omnibuslaw jadi tidak ada pikiran dari legislatif dan eksekutif dalam menyikapi secara tegas penolakan omnibuslaw.
 

Ia menambahkan, harapan mereka agar eksekutif dan legislatif mestinya harus seperti Gubernur Jawa Timur Khofifah Indarparawansa, yakni berani mengambil sikap sebagai eksekutif yang mewakili rakyatnya untuk meminta presiden mengeluarkan Perppu untuk mencabut UU Cipta Kerja. 

Lebih, lanjut Ibrahim, mirisnya lagi DPRD Provinsi dan Gubernur terkesan takut melindungi hak rakyat sehingga tidak ada tanda-tanda rekomendasi dari institusi mereka. Jika hal ini tidak diubah oleh Walikota Ternate dan DPRD Kota Ternate, maka Ibrahim Yakub berencana akan melakukan aksi jilid I dan II di aliansi Cipayung Plus bersama BEM UNKHAIR juga BEM se-Kota Ternate akan memproyeksikan terjadi gelombang aksi jilid ke III yang lebih massif lagi.(LAK)

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.