Header Ads

https://daihatsu.co.id/

Direktur LEMI HMI : UU Cipta Kerja Mengancam Kehidupan Masyarakat Maluku Utara

Direktur LEMI HMI Ibrahim Yakub. Foto : Sukardi.

Ternate -
 Undang-Undang Cipta Kerja telah diketok palu di rapat paripurna DPR RI Senin,5 Oktober 2020 lalu. Proses pengesahan omnibus law ini menuai protes. Aksi massa menentang dan meminta pengesahan itu dibatalkan menggema. 

Tak hanya buruh yang sangat terdampak oleh disahkannya UU Cipta Kerja itu,melainkan juga mahasiswa, siswa, lembaga swadaya masyarakat terus menyuarakannya.

Hingga Senin, 12 Oktober 2020, aksi massa masih terjadi di Ibu Kota Jakarta. Malahan, besok, 13 Oktober 2020, diberitakan akan ada aksi besar menentang UU Cipta Kerja dI Jakarta.

Mengenai UU Cipta Kerja, Direktur LEMI HMI, Ibrahim Yakub, SE, dalam keterangan tertulisnya mengatakan, UU Cipta Kerja yang telah disahkan DPR itu merupakan undang-undang yang diusulkan pemerintah atau inisiatif pemerintah. Diusulkan sejak 13 Februari 2020.

"Dari batang tubuhnya undang-undang ini terdiri dari 174 pasal tetapi substansinya Rancangan undang-undang ini memuat perubahan, penghapusan, dan pembatalan atas  79 undang-undang terkait dengan pembangunan dan investasi," ujar Ibrahim Yakub.

Ia mengutarakan, dalam UU Cipta Kerja itu kurang lebih ada 11 klaster diantaranya, 1. Penyederhanaan perizinan; 2. Persyaratan investasi; 3. Ketenagakerjaan; 4 . Kemudahan, pemberdayaan, dan perlindungan,UMKM, dan perkoperasian; 5. Kemudahan berusaha; 6. Dukungan riset dan inovasi; 7. Administrasi pemerintahan; 8. Penerapan sanksi; 9. Pengadaan tanah, alih fungsi lahan pertanian, pertanahan,  dan isu terkait lainnya; 10. Investasi dan proyek strategi nasional; 11.Kawasan ekonomi khusus.

Pihaknya mencermati soal ada masalah besar yang sengaja ditumpangi dalam Omnibuslaw ini, yakni penyederhanaan perizinan dalam penyederhanaan izin sangat nampak jelas ada kewenangan yang sifatnya sentralistik dari pemerintah pusat dalam urusan perizinan termasuk perizinan usaha yang itu berimplikasi pada otonomi daerah dimana pemerintah daerah hanya menjadi subjek hierarki yang mengikuti perintah tanpa ada kebebasan dalam mengatur iklim perizinan di daerahnya bahkan pada proses kewenangan perizinan AMDAL. 

Ibrahim juga memaparkan, selanjutnya di klaster ketenagakerjaan yang menghilangkan kepentingan tenaga kerja lokal dan mengedepankan stabilitas ekonomi dengan perioritas investasi asing juga termasuk didalamnya penghapusan batas waktu perjanjian kerja waktu tertentu, dan menyerahkan pada kesepakatan beberapa pihak yang secara tegas pemerintah tidak punya kekuatan intervensi menjaga dan melindungi tenaga kerja sebagaiman tertuang dalam pasal 56 ayat 3 UU a quo. 

"Bahkan pada klaster 11 kawasan ekonomi ini menegaskan kalau akan ada penghapusan AMDAL dan itu sangat mengancam situasi ekologi di setiap wilayah. Menurut saya dari beberapa klaster ini jika di amati secara faktual sangat berdampak buruk di Maluku Utara," pungkasnya.

Dia menambahkan, Maluku Utara hari ini menjadi sorotan pemerintah pusat dalam meloloskan berbagai macam investasi yang masuk selain peralatan industri juga banyak tenaga kerja asing yang turut ramai di beberapa perusahaan nikel bahkan tenaga kerja asing non-skill juga diizinkan bekerja yang itu menjadi salah satu indikator pengangguran meningkat di Maluku Utara. Data menunjukkan tenaga kerja di Malut pada tahun 2014 didominasi lulusan SD sebanyak 42,20% atau sebanyak 208,2 ribu orang, SMA/SMK 129,5 ribu orang, sedangkan sarjana 72,8 ribu orang atau 14,8% dari total tenaga kerja. 

"Perusahaan yang memiliki TKA yaitu, PT Mega Surya Pertiwi 238 orang, dengan sub kontraknya PT Metallurgical Corporation Of China 47 orang,  PT China Machinery Construction 5 orang. Kemudian, PT Fajar Bakti Lintas Nusantara 208 orang, PT Gelora Mandiri Kelapa Sawit 8 orang," tegas Ibrahim. 

Disusul, Yayasan Hodidiahi Maluku Utara 1 orang, PT ADT Survelindo Bintuni 65 orang, dengan sub kontraknya PT Metallurgical Corporation Of China 85 orang, PT Wanataria Persada 67 orang, dengan subkontraknya PT Jhincuan 324 orang, dan  PT Sanana Pelangi 2 orang, dan terakhir PT Alam Raya Abadi 2 orang asing.

Belum lagi sejumlah IUP yang bermasalah yang sampai hari ini tidak terselesaikan dengan baik. Olehnya diasumsikan jika omnibuslaw ini dibiarkan maka dia sangat mengancam kehidupan masyarakat Maluku Utara untuk sepuluh sampai dua puluh tahun yang akan datang, sehingga secara kelembagaan LEMI HMI cabang Ternate menolak keras omnibuslaw diterapkan di Indonesia dan khususnya Maluku Utara.(LAK)

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.