Header Ads

https://daihatsu.co.id/

Polemik Saham di PT Delta Djakarta Tbk; Pemprov DKI Jakarta Tegaskan akan Menjual Seluruh Sahamnya

Kekeliruan situs BEI dalam menampilkan komposisi pemegang saham PT Delta Djakarta Tbk digoreng untuk menyudutkan Pemprov DKI Jakarta?

Jakarta -
Dalam minggu kemarin, kepemilikian saham Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di perusahaan produsen minuman beralkohol "Anker Bir" menyeruak ke permukaan.  

Polemik penambahan saham ini bermula dari satu dokumen di situs BEI yang di dalamnya komposisi saham tertukar/terjadi kesalahan penulisan antara saham Pemprov DKI Jakarta dan saham San Miguel Malaysia.

Kekeliruan itu langsung disamber oleh salah satu media mainstream menulis berita dengan judul 'Pemerintah Provinsi DKI Jakarta resmi menambah kepemilikan saham produsen bir, PT Delta Djakarta Tbk, per Oktober 2020'.

Menyadari kekeliruan itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta buru-buru menjelaskan ke publik. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menegaskan tidak ada penambahan saham milik Pemprov DKI Jakarta untuk produsen Anker Bir milik PT Delta Djakarta. Justru pihak pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menjual saham mereka di sana.

Senada dengan Pemprov DKI, PT Delta Djakarta Tbk, juga telah buka suara terkait kabar yang menyebut Pemprov DKI Jakarta menambah kepemilikan saham atas Produsen Anker Bir itu.

Yang benar dari dulu sampai sekarang saham provinsi DKI itu tidak pernah berubah di angka 26,25 persen. Dari dulu sampai sekarang. Saya juga mempertanyakan itu dari mana angkanya?" ungkap Komisaris Utama PT Delta Djakarta Tbk Sarman Simanjorang pada Jumat (13/11).

Isu saham Pemprov DKI di Delta Jakarta santer terdengar bersamaan dengan pembahasan RUU Larangan Minuman Beralkohol yang sedang berlangsung di Baleg DPR RI.

Lalu berapa sebenarnya saham Pemprov DKI di Delta Djakarta yang sudah dimulai sejak era Gubernur Ali Sadikin tersebut?

Dikutip dari laman resmi Delta Djakarta, Sabtu (14/11/2020), kepemilikan saham mayoritas perusahaan tersebut dikendalikan oleh San Miguel Malaysia Pte Ltd. San Miguel Malaysia terafiliasi dengan San Miguel Group yang merupakan konglomerasi bir asal Filiphina.

San Miguel juga tercatat menjadi salah satu perusahaan pembuat minuman beralkohol terbesar di dunia. Pangsa pasar terbesarnya berada di China, Hong Kong, dan Filiphina.

Setelah terpilih, Anies bersama Sandiaga pernah mengumumkan kepastian pelepasan saham di Delta Djakarta pada 16 Mei 2018. Namun, hingga kini pelepasan tersebut belum direalisasikan.

"Pemprov DKI Jakarta memastikan akan melepas 26,25 persen saham di perusahaan PT Delta Djakarta, perusahaan pembuat bir. (Sebanyak) 26,25 persen itu pasti dilepas, jadi ini bukan akan, tapi pasti dilepas," ujar Anies saat itu. 

Setelah satu tahun berselang, Anies menyatakan tetap berencana untuk melepas saham DKI di Delta Djakarta. Menurut dia, saham Pemprov DKI di perusahaan bir itu akan lebih bermanfaat jika dijual dan uangnya digunakan untuk pembangunan.

Anies juga menyebutkan, dividen yang diberikan Delta Djakarta tidak seberapa jika dibandingkan dengan APBD DKI Jakarta yang saat itu mencapai Rp 89 triliun. "Nambahnya cuma segitu-segitu juga uangnya. Apalagi dengan ukuran APBD kita sekarang, itu menjadi kecil sekali dari situ," kata Anies.

Tak merasa rugi Anies menyebut, dividen dari perusahaan bir PT Delta Djakarta Tbk per tahun hampir sama dengan pajak tempat hiburan Alexis sebelum ditutup. Menurut Anies, Pemprov DKI Jakarta tidak akan merasa kehilangan banyak pendapatan daerah jika melepas kepemilikan saham di Delta Djakarta.

"Dividen dari saham ini (Delta Djakarta) per tahun rata-rata Rp 38 miliar, itu ekuivalen dengan pajak yang dibayarkan tempat hiburan Alexis, kira-kira Rp 36 miliar. Alexis ditutup, enggak terasa tuh di Jakarta," ujar Anies di Pondok Labu, Jakarta Selatan, pada (8/32019) lalu.

Sementara, Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (BP BUMD) DKI Jakarta Faisal Syafruddin menjelaskan Pemprov DKI justru ingin menjual saham tersebut.

"Kami telah mengirimkan beberapa kali surat permohonan persetujuan penjualan saham kepada DPRD, namun belum kunjung disetujui," ujar Faisal, Jumat (13/11).

Ia juga menambahkan, untuk penambahan saham harus melewati serangkaian prosedur lainnya.

"Selain itu juga perlu persetujuan DPRD," sambung Faisal. (BH/RM/AR)

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.