Header Ads

https://daihatsu.co.id/

Uji Materi UU Cipta Kerja


oleh : Nurmadjito Pramu, SH, MH

Jakarta - Merespon Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja,  saat ini sudah dapat dilakukan melalui Uji Materi di Mahkamah Konstitusi karena saluran ini adalah produk  yang mekanismenya sah menurut hukum. Pasca Presiden berdasarkan Pasal 20 ayat (4) UUD 1945 mengesahkan RUU Cipta Kerja menjadi undang-undang  Republik Indonesia.  
 

Walaupun demikian  Presiden selaku Kepala negara  masih bisa menerbitkan PERPPU (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang) bila  dianggap ada kegentingan karena kedudukan sebagai Presiden memiliki wewenang “the sovereign executive”  untuk menjalankan “independent power” dan “inherent power” .  PERPPU merupakan suatu produk hukum tata negara darurat yaitu adanya bahaya atau kegentingan dan perlu secepatnya Presiden menanggulangi, mengatasi dan mengelola keadaan darurat.     


Lain halnya dengan uji materi  (Judicial review) atas UU diatur Pasal 24C UUD 1945 kewenangan berada  di Mahkamah Konstitusi. Pasal 9 ayat (1) UU No 12 Tahun 2011 berbunyi “Dalam hal suatu Undang-undang diduga bertentangan dengan Undang-undang Dasar Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”.  

Konsep Judicial review dikenalkan di pelataran hukum Indonesia melalui amandemen Ketiga UUD 1945, tanggal 9 November 2001. Konsep hukum  ini cetuskan Hans Kelsen asal Austria Tahun 1881-1973, untuk menguji sejauhmana konstitusionalitas undang-undang terhadap Undang-undang Dasar. Dalam arti judicial review adalah bermaksud menjawab pertanyaan akademis suatu undang-undang bertentangan atau tidak bertentangan dengan Undang-undang Dasar atau diperoleh suatu pemahaman tentang konstitusionalitas atau inskonstitusionlitas suatu undang-undang. Dari sana kemudian akan terjadi pergumulan akademis yang argumentatif guna menemukan jawaban atas pertanyaan itu. 


Dalam kerangka Indonesia, argumentasi hukum yang akan menjadi perdebatan adalah mencari sisi-sisi hukum melalui berbagai  perspektif sosial, politik dan hukum, serta politik hukum yang menjadi dasar UUU dibenturkan dengan UUD 1945. Disini perbedaannya, di Indonesia terlebih dahulu melihat politik hukum dari UU itu sejauhmana terdapat kesesuaian dengan pasal-pasal UUD  1945 dan yang lebih utama melihat sejauhmana UU itu menjiwai tujuan negara yang tercantum dalam Pembukaan (Preambule) UUD 1945. 


Organ khusus ciptaan UUD 1945 adalah Mahkamah Konstitusi  yang kemudian diatur UU No 23 Tahun 2003 berwenang menghapuskan  secara keseluruhan Undang-undang atau bagian ayat, ayat atau pasal yang tidak konstitusional. Kekhasannya adalah konsekwensi dari putusan Mahkamah Konstitusi tidak boleh lagi diterapkan oleh eksekutif. Atas putusan itu, lembaga legislatif dan eksekutif dapat membuat pengganti undang-undang atau cukup mengganti ayat atau pasal yang dinyatakan inskonstitusional. Begitu pula tidak ada kewajiban mengganti namun eksekutif akan dinyatakan melanggar UUD 1945 apabila menerapkannya. 


Waktu pengajuan uji materi tidak ditentukan batasnya, sebagai contoh, satu hari sesudah RUU dinyatakan berlaku sebagai UU, langsung dapat diajukan pengujian. Peran utama atau pihak yang mengajukan terletak pada pihak dengan mendalilkan materi muatan dari bagian ayat, ayat, pasal atau keseluruhan UU bertentangan dengan UUD 1945. Termasuk pilihan yang diujikan, norma umum (algemeen) atau norma individual (adressat), pembedaan ini diperlukan untuk melihat pihak yang dirugikan kepentinganya akibat berlakunya UU. Orang atau sekelompok orang yang tidak tertentu atau orang atau sekolompok orang yang tertentu. Oleh karena itu pihak  yang mengujikan UU Cipta Kerja   dari awal sudah harus menentukan bagian materi undang-undang yang didalilkan bertentangan dengan UUD 1945 dan sebagai pihak yang dirugikan akibat berlakunya UU.


Pengujian di Mahkamah Konsitusi adalah proses konstitusionalitas suatu undang-undang yang tujuan utama menjaga agar terjaga  kaidah  konstitusi yang termuat dalam Undang-Undang Dasar. “Constitutional review” atau pengujian konstitusional adalah pengujian dilakukan dengan menggunakan konstitusi sebagai alat ukur dari norma hukum abstrak  yang diuji (judicial review on the constitutionality of law).   Menurut UU No 24 Tahun 2003,  Mahkamah Konstitusi dibatasi  wewenangnya  menilai atau mengadili konstitusionalitas sebuah UU terhadap UUD 1945 dan hanya dapat menyatakan apakah sebuah Undang-Undang, sebagian ayat, ayat atau pasal, bertentangan dengan konstitusi atau tidak. 


Dalam arti demikian,  dalil pengujian yang mempersoalkan kekacauan prosedur pembuatan undang-undang atau ketidaksesuaian antara naskah RUU yang dikirim DPR ke Presiden dan UU yang diuji bertentangan dengan undang-undang lain yang sederajat adalah bukan kompetensi Mahkamah Konstitusi. 


Kancah pertarungan argumentasi di Mahkamah Konstitusi adalah adu dalil yang argumentatif untuk menunjukan politik hukum UU yang diuji sesuai atau tidak sesuai dengan UUD 1945. Mahkamah Konstitusi  bukan wilayah yang harus di geruduk masa untuk ditekan atau ditakut-nakuti  agar hakim menuruti keinginan,  dengan menggunakan pengeras suara menglegar. Begitu sudah diserahkan materi gugatan,  tanggung jawab beralih ke hakim konstitusi. Jangan lagi diulangi praktek-praktek  menekan hakim   dengan berbagai cara,  semua itu telah menjadi pelajaran pahit, takkala Ketua Mahkamah Konstitusi dipaksa turun dan mendekam dipenjara seumur hidup dan hakim Mahkamah Konstitusi yang lain diganjar hukuman 7 (tujuh) tahun penjara. (*)

Nurmadjito Pramu, SH, MH, Pendiri LBH Korpri, Pemerhati Hukum dan Advokat.

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.