Header Ads

https://daihatsu.co.id/

Awal Tahun 2021 Kasus Pembangunan Kantor Camat Winong Akan Naik Tahap Penyidikan?

Kejari Pati menyatakan pada awal tahun 2021 penyelidikan kasus pembangunan kantor Camat Winong akan selesai dan ada kesimpulan apakah akan naik ke penyidikan ataukah tidak. Foto : Wisnu.

Pati - 
Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasipidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Pati Hery Setyawan sudah melakukan pemanggilan terhadap pihak-pihak terkait yang terlibat dalam pembangunan kantor Camat Winong tahun 2018/2019 yang diduga ada penyimpangan material.

"Kita sudah melakukan pemeriksaan terhadap semua pihak yang terkait, dan selanjutnya akan kita lakukan pengembangan," ungkap Hery kepada wartawan Rabu (23/12/2020).

Menurutnya, Penyidik sudah memanggil dari pihak rekanan dan pihak dinas DPUTR untuk dimintai keterangan, hanya saja dari hasil pengembangan masih dilakukan evaluasi lagi. "Kita sudah panggil semua, dan nanti akan kita evaluasi lagi sebelum dilakukan expose perkara," katanya. 

Dipastikan, lanjut Hery, untuk awal tahun 2021 sudah ada kesimpulannya, apakah kasus pembangunan kantor camat Winong ini bisa naik ke penyidikan atau tidak, dan ada keterlibatan dari pihak Dinas DPUTR, rekanan atau dari pihak lain."Kita pastikan Januari 2021 sudah ada kesimpulannya, apakah proses ini akan naik ke tingkat penyidikan atau tidak, karena kita masih dalam proses pengembangan," ungkapnya. 

Sekedar diketahui, pembangunan kantor camat winong dibangun dari kucuran APBD dan dikerjakan dalam 2 tahap tahun 2018 dan 2019 dengan nilai Rp 2 milyar lebih. Proyek itu diduga untuk pekerjaannya tidak sesuai bestek, sebab untuk material yang digunakan seperti pasir dan besi tidak disesuaikan dengan RAB yang sudah dibuat, bahkan dari pernyataan sejumlah staf di kantor Camat beberapa waktu lalu mengatakan bahwa bangunan yang baru dikerjakan 2 tahun sudah terjadi kebocoran di teras kantor termasuk di beberapa titik bangunan ketika turun hujan, bahkan untuk kamar mandi yang ada sering menimbulkan bau yang tidak sedap."Pihak Dinas DPUTR atau PPK proyek Kantor Camat itu juga harus bertanggung jawab, karena terkesan membiarkan pihak rekanan kerja amburadul," tegas salah satu staf di kantor camat Winong.(WIS)

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.