Header Ads

https://bizlawnews.id/

Babak Baru Kasus Pembangunan Kantor Kecamatan Winong

Pembangunan kecamatan Winong diduga ada penyimpangan. Kejaksaan Negeri Pati sudah menerima pelimpahan berkas. Foto : Wisnu

Pati -
Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasipidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Pati Hery Setyawan mengaku sudah menerima pelimpahan berkas perkara terkait dengan pembangunan kantor Kecamatan Winong tahun 2018/2019 yang diduga terjadi penyimpangan. 

Proyek yang dibangun dari kucuran APBD dan dikerjakan dalam 2 tahap tahun 2018 dan 2019 dengan nilai Rp 2 milyar lebih itu, diduga untuk material yang dipakai tidak sesuai dengan bestek. 

"Saya sudah menerima pelimpahan berkas dari bagian intel Kejari Pati soal pembangunan kantor camat," jelas Hery kepada wartawan, Senin (14/12/2020).

Hery Setyawan, Kasipidsus Kejari Pati.

Menurutnya, setelah menerima berkas perkara pembangunan kantor camat dari hasil pelimpahan sudah ditelaah di bagian Pidsus, dan saat ini untuk prosesnya akan dilakukan pengembangan,"Hari ini kita sudah panggil saksi dari Dinas PUPR, dan rencana ada 2 orang yang kita panggil," katanya. 

Informasi yang dihimpun, Pembangunan kantor camat winong diduga untuk pekerjaannya tidak sesuai bestek, sebab untuk material yang digunakan seperti pasir dan besi yang digunakan tidak disesuaikan dengan RAB yang sudah dibuat, bahkan dari pernyataan sejumlah staf di kantor Camat beberapa waktu lalu mengatakan bahwa bangunan yang baru dikerjakan 2 tahun sudah terjadi kebocoran di teras kantor termasuk di beberapa titik bangunan ketika turun hujan, bahkan untuk kamar mandi yang ada sering menimbulkan bau yang tidak sedap."Iya mas, untuk teras saja sudah bocor, padahal belum lama selesai kantor itu dibangun," ujar salah satu staf kantor camat. 

Sebelumnya dari pernyataan Kabid Cipta Karya DPUTR Kabupaten Pati Arif mengaku bahwa apabila terjadi kerusakan pada kantor camat itu, sesuai rencana akan diperbaiki dengan menggunakan anggaran perawatan dari kantor Camat,"Camat winong beberapa waktu lalu sudah melaporkan, bahkan untuk kamar mandi di kantor camat yang menimbulkan bau juga sudah disampaikan," ujarnya. 

Meski begitu, Lanjut Arief, Untuk anggarannya tidak akan tumpang tindih dengan anggaran pembangunan induk apabila dilakukan perawatan, sebab rata-rata seperti kantor-kantor yang lain ketika terjadi masalah usai masa pemeliharaan maka akan dianggarkan dari anggaran perawatan itu sendiri."Untuk pembenahan kan anggarannya kecil, jadi tidak ada masalah, tidak menyangkut dengan struktur pembangunan," jelas Arief. (WIS)

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.