Header Ads

https://bizlawnews.id/

ISeA Watch mengajukan Kasasi atas Keputusan Presiden peresmian 5 anggota BPK periode tahun 2019 - 2024

Nurmadjito Pramu, SH, MH.

Jakarta - 
ISeA Watch mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung RI setelah   Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara DKI Jakarta menguatkan  putusan Hakim Tingkat Pertama PTUN Jakarta. 


Menurut Nurmadjito, Pengacara ISeA Watch gugatan terhadap  Keputusan Presiden yang meresmikan 5 Anggota Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK RI)  diajukan sejak  bulan Januari 2020. 


Nurmadjito menolak pertimbangan hukum Hakim banding  Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara  DKI Jakarta yang menyatakan bahwa Keputusan Presiden tersebut bukanlah Keputusan Presiden selaku Kepala Pemerintahan, melainkan selaku Kepala Negara.  Padahal keputusan Presiden itu hanyalah berupa peresmian keanggotaan BPK sebagai atribusi Pasal 23F UUD 1945 yang berbunyi “ UUD 1945 Pasal 23F Ayat (1): Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden.


Perkara yang diajukan sejak awal bulan Januari tahun 2020 adalah  terhadap Keputusan Presiden No 101/P Tahun 2019 tanggal 9 Oktober 2019 tentang Pemberhentian Dengan Hormat dan Peresmian Keanggotaan Badan Pemeriksa Keuangan RI, atas nama 

1. Dr. Pius Lustrilanang

2. Ir Daniel Lumban Tobing

3. Hendra Susanto ST M Eng

4. Dr.Achsanul Qosasi

5.Prof. H. Harry Azhar Azis Ph.D.


Penggugat adalah lembaga mandiri berbadan hukum perdata disahkan kementerian HUKUM dan HAM tahun 2018.

Mereka beranggapan sebagai pihak yang kepentingan dirugikan dengan pengangkatan 5 anggota BPK, yang memiliki misi melaksanakan pengawasan masyarakat terhadap pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

UU No 15 tahun 2006 tentang BPK menetapkan syarat pemilihan anggota BPK yang profesional, independen dan berintegritas  sehingga mampu menciptakan pemerintahan yang bebas korupsi.

Larangannya adalah anggota BPK dilarang menjadi anggota partai politik. Tujuannya agar tidak terjadi konflik kepentingan karena yang diperiksa adalah pejabat yang berasal dari partai politik pemenang Pemilu dan Pilkada. Sehingga pemeriksa harus terbebas dari kepentingan politik.

DPR sebagai lembaga politik harusnya mampu memilih anggota BPK yang bebas dari kepentingan politik.

"Nyatanya sejak tahun 2004 hingga 2019 BPK diisi oleh mereka yang mempunyai kepentingan politik. Sehingga banyak anggota yang terjerat penyuapan dan korupsi. Contoh Rizal Djalil yang terlibat kasus di kementerian PU dalam proyek air minum", kata Nurmadjito.


Masih menurut Nurmadjito, hal itu bisa terjadi karena saat pemilihan, DPR melakukan sendiri fit and proper test dan nyatanya sebatas formalitas sehingga tidak menilai integritas, profesionalitas dan independen. 

Nurmadjito juga menilai, selama 3 tiga periode, BPK didominasi oleh para mantan politisi dan pihak yang tidak jelas kriterianya. Sehingga tidak tercapai tugas BPK menciptakan pengelolaan keuangan negara yang bebas dari korupsi. Berbagai skandal menjerat anggota BPK.(BW/NP)


Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.