Header Ads

https://bizlawnews.id/

Dana Banprov Jateng Tahun 2020 untuk Desa Cablak Kabupaten Pati Dipertanyakan

Dana bantuan provinsi Jawa Tengah ke Desa Cablak untuk Tahun Anggaran 2020 belum juga direalisasikan penggunaannya. Dana itu rencananya untuk pembangunan jalan di dua titik pada desa itu. Ada dugaan dana tersebut diselewengkan. Bapermades akan memanggil Kepala Desa Cablak untuk mengetahui alasan mengapa hal itu terjadi. Foto : Wisnu. 

PATI 
- Anggaran bantuan provinsi (Banprov) Jawa Tengah tahun anggaran 2020 ke Desa Cablak, Kecamatan Tlogowungu, Kabupaten Pati,  diduga diselewengkan. 

Dana yang sedianya akan digunakan untuk pengaspalan jalan di dua titik Desa Cabak sebesar sekitar Rp 300 juta itu seharusnya sudah dikerjakan tahun 2020, namun hingga saat ini belum kelihatan fisik pembangunannya. 

Warga pun mengeluhkan hal itu. "Ada 2 proyek pengasapalan jalan dari Provinsi yang seharusnya sudah selesai dikerjakan kades (kepala desa), tapi sampai saat ini tidak ada fisiknya," ungkap salah satu warga desa Cabak, kepada wartawan Kamis (7/01/2021) kemarin. 

Warga berharap, pihak penegak hukum segera melakukan penyelidikan atas anggaran negara yang sudah dikucurkan ke Desa Cabak, namun sampai saat ini tidak ada fisiknya. "Kami minta pihak penegak hukum segera melakukan penyelidikan, karena ada dugaan penyelewengan anggaran," kata warga lainnya yang identitasnya tak ingin disebutkan. 

Saat wartawan menghubungi Kepala Desa Cabak Suroto melalui telepon selulernya beberapa waktu lalu, ia mengaku masih berada di luar kota dan masih menjalankan kuliah. "Saya masih kuliah mas, jadi belum bisa ketemu," jawab Suroto singkat. 

Sementara Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Bapermades) Kabupaten Pati Sudiyono menjelaskan, Bantuan Keuangan dari Provinsi tahun 2020 seharusnya bisa segera dilaksanakan setelah anggaran itu dikirim ke rekening desa, apabila sampai tahun 2021 belum dilaksanakan maka itu dianggap melanggar aturan.

"Kalau sampai saat ini belum dilaksanakan, maka akan jadi pertanyaan. Apabila Kepala Desa ada alasan tertentu, itupun harus disampaikan dan membuat laporan kenapa belum ada pekerjaan," ujarnya Sabtu (8/1/2021).

Sudiyono mengaku akan melakukan pengecekan terhadap hal itu. Ia menilai, sikap Kepala Desa Cabak dianggap ceroboh, dan secara administratif tindakan yang dilakukan ini sudah melanggar aturan.

"Kita akan segera panggil Kepala Desa untuk mengklarifikasi, karena saya menganggap Kepala Desa ini ceroboh. Apabila ada sanksi itu kewenangan Provinsi, dan kita hanya memfasilitasi," tegasnya.(WIS)

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.