Header Ads

https://bizlawnews.id/

Quovadis Kelembagaan KPPU Paska Putusan MK


Hari Senin tanggal 26 Oktober 2020,
dibacakannya Putusan Mahkamah Konstitusi (“MK”) Nomor 54/PUU-XVIII/2020 merupakan tonggak sejarah baru bagi Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam memperjuangkan legalitas sekretariat dan status pegawainya. KPPU yang mengemban amanat mengawasi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU No. 5/1999) sejak awal berdiri hingga saat ini dibiarkan tata kelola organisasi sekretariat dan pegawainya tanpa pengesahan oleh pemerintah, sehingga tidak terintegrasi dengan tata kelola pemerintahan pada umumnya. Padahal secara legalitas, peran, dan fungsi KPPU seharusnya tidak diragukan lagi sebagai lembaga negara bantu (auxilliary state organ) yang membantu tugas pokok  negara di ranah eksekutif. 

Dengan tugas dan wewenang yang diamanatkan dalam UU No. 5/1999, KPPU mengemban peran yang sangat strategis sebagai lembaga peradilan persaingan usaha, memberikan saran dan pertimbangan kebijakan persaingan usaha kepada pemerintah serta pengawas kegiatan merger dan akuisisi perusahaan. Oleh karena itu, Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. dalam tulisannya yang berjudul “Fungsi Campuran KPPU Sebagai Lembaga Quasi-Peradilan” menyatakan, bahwa KPPU adalah lembaga yang bersifat campur-sari, karena selain melaksanakan tugas urusan persaingan usaha, juga melakukan penyelenggaraan peradilan persaingan usaha. Bahkan beliau  menegaskan lagi, bahwa KPPU memiliki kedudukan seperti badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) UUD 1945. Penegasan ini, diperkuat dengan Putusan MK Nomor 85/PUU-XIV/2016 tanggal 20 September 2017 hlm. 194 yang  menyatakan bahwa lembaga KPPU adalah lembaga penegak hukum dalam ranah hukum administrasi.

Dalam perkembangannya, sejak tahun 2013 KPPU mendapat amanat tambahan, yakni melakukan pengawasan pelaksanaan kemitraan sebagaimana diatur dalam UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah jo. PP No. 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Amanat tambahan ini memperkuat pernyataan Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. dalam bukunya “Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi” (2006), yang menyebutkan bahwa “salah satu pertimbangan dibentuknya KPPU adalah untuk mengawal terselenggaranya demokrasi di bidang ekonomi…”. Pengawasan kemitraan UMKM dengan perusahaan besar merupakan perwujudan penyelenggaraan demokrasi di bidang ekonomi, yakni  perekonomian yang berkeadilan yang  merupakan cita-cita dari nilai-nilai  Pancasila yakni ekonomi gotong royong menuju kesejahteraan rakyat. 

Dalam kurun waktu dua puluh (20) tahun lebih  KPPU telah menunjukkan kiprahnya sebagai pengawas persaingan usaha di tanah air dengan berbagai prestasi yang mendapat pengakuan baik di tingkat nasional maupun internasional.  Salah satu prestasi fenomenal di awal kiprahnya adalah putusan perkara TEMASEK dan terungkapnya kartel SMS yang menekan tarif jasanya menjadi semakin kompetitif. Kajian bersama antara KPPU, LPEM-FEUI, dan JICA menemukan bahwa dampak putusan ini diperkirakan telah memberikan income saving bagi konsumen sebesar 1.6–1.9 trilyun rupiah selama kurun waktu tahun 2007–2009. Angka tersebut belum termasuk efek multiplier terhadap ekonomi nasional dari penggunaan SMS untuk menunjang kegiatan usaha. Kiprah lain dari sisi advokasi kepada pemerintah adalah terbukanya regulasi industri penerbangan yang mampu menekan harga tiket lebih murah dan terjangkau, sehingga memicu dan memacu kegiatan ekonomi secara nasional yang ditandai dengan tumbuh-kembangnya bandar udara di berbagai daerah. Namun di balik kiprah dan prestasi tersebut, terpendam problem besar dan mendasar, karena legalitas dan status pegawainya  sampai saat ini belum diakui sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), sehingga tidak terakomodasi dalam rezim Undang-Undang Aparatur Sipil Negara. Hal ini jelas akan menjadi ganjalan bagi KPPU dalam menjamin keberlanjutan dan kinerja lembaga, apalagi dalam memenuhi tuntutan nasional dan tantangan global.

Sikap dan Respons Pemerintah Terhadap KPPU

Sejak awal berdirinya KPPU sudah terjadi silang pendapat antara KPPU dengan Kementerian PAN dan RB yang timbul akibat perbedaan penafsiran Pasal 34 UU No. 5/1999.  Namun dalam perkembangan operasionalnya, sejak tahun 2010 Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional sangat berkepentingan terhadap peran KPPU dalam mendukung program pembangunan nasional. Oleh karena itu dalam kebijakan tata kelola perencanaan dan penganggaran, KPPU didukung penuh kesekretariatannya dengan pemberian kepercayaan sebagai penanggung jawab program  selayaknya satuan kerja sekretariat jenderal. Sikap ini juga disambut oleh Kementerian Keuangan dengan pemberian bagian anggaran (BA 108) yang terpisah dari Kementerian Perdangan. Akan tetapi Kementerian PAN dan RB tidak bergeming dan bersikukuh tidak mengakomodasi sekretariat KPPU sebagai sekretariat jenderal, kecuali dilakukan perubahan terlebih dahulu rumusan Pasal 34 tersebut, sehingga sampai saat ini tata kelola organisasi dan kepegawaian dibiarkan tidak terintegrasi dengan tata kelola pemerintahan pada umumnya.

Dengan memperhatikan peran KPPU sebagai pilar reformasi di bidang ekonomi, dan lembaga penegak hukum di ranah hukum administrasi, pembiaran  legitimasi sekretariat   selama ini,  jelas suatu kondisi  yang “ironis dan memprihatinkan” serta tidak mewujudkan komitmen pemerintah dalam menjalankan tata kelola pemerintahan yang baik, yang merupakan bagian dari reformasi birokrasi. Kondisi ini bagi KPPU menjadi kendala serius dalam mengembangkan kapasitas dan kredibilitas lembaga, sehingga tidak  menjamin keberlanjutan, akuntabilitas dan kinerja lembaga yang refleksinya juga menimpa nasib dan  status  pegawai KPPU. Terlebih dengan implementasi UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), beserta peraturan pelaksanaannya, semakin mempersempit ruang gerak untuk  pengembangan lembaga. Dampak nyata   adalah timbulnya keresahan  dari para pegawai yang memicu munculnya “demotivasi” pegawai hingga “turn over” atau pengunduran diri pegawai karena tidak mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, hak keuangan, hak pengembangan karir dan kompetensi, dan yang paling utama adalah tidak adanya kepastian hukum.  

Setelah lama tertunda penyelesaian legalitas dan status pegawai, maka beberapa pegawai KPPU tergugah untuk  mengajukan permohonan uji material Pasal 34 UU No. 5/1999 kepada Mahkamah Konstitusi. Adapun dalil konstitusional yang diajukan para pemohon dalam uji materiil ini, antara lain adalah karena status pegawai yang tidak jelas, sehingga tidak mengakomodasi hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum,  serta perlakuan yang sama di hadapan hukum [Pasal 28D ayat (1) UUD 1945]; selain itu, adanya perlakuan diskriminatif [Pasal 28I ayat (2) UUD 1945] sebagai akibat adanya perbedaan penafsiran terhadap Pasal 34. Adapun alasan yang diajukan oleh para pemohon adalah, bahwa ketentuan dalam Pasal 34 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) UU No. 5/1999 menimbulkan ketidakpastian hukum terkait kewenangan Presiden untuk mengatur kelembagaan dan kepegawaian sekretariat KPPU. Alasan lain adalah adanya frasa “sekretariat” dalam Pasal 34 ayat (2), dan ayat (4) UU No. 5/1999 yang menimbulkan ketidakpastian hukum dan perlakuan tidak adil kepada sekretariat KPPU, yang tidak disahkan sebagai  sekretariat jenderal seperti pada badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman menurut UUD 1945.  

Dalam Putusan MK   Nomor 54/PUU-XVIII/2020tersebut, Mahkamah dalam pertimbangan hukumnya juga merujuk pada Putusan Nomor 116/PUU-XII/2014 tanggal 14 Agustus 2015, Paragraf [3.15] huruf c yang menyatakan bahwa: “Kesekretariatan  suatu lembaga atau institusi Negara dalam cabang kekuasaan negara manapun (legislatif, eksekutif, yudikatif) perannya adalah sebagai birokrasi pendukung bagi lembaga atau institusi yang bersangkutan. Keberadaannya merupakan keniscayaan karena kesekretariatan adalah ibarat mesin yang akan menggerakkan lembaga atau institusi itu dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya namun ia bukanlah pihak yang akan melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya lembaga atau institusi yang bersangkutan..” Mahkamah juga merujuk pada Putusan MK Nomor 85/PUU-XIV/2016 tanggal 20 September 2017   yang  menyatakan bahwa:”..Secara sederhana KPPU adalah lembaga negara yang bersifat state auxiliary organ yang dibentuk diluar konstitusi dan merupakan lembaga yang membantu pelaksanaan tugas  lembaga lembaga negara pokok. KPPU memiliki kewajiban membuat  pertanggungjawaban kepada Presiden. Pemberian pertanggungjawaban kepada Presiden juga menggambarkan bahwa  fungsi KPPU sebagai lembaga negara bantu merupakan bagian dari lembaga negara utama di ranah eksekutif.” Dengan demikian, sekretariat KPPU secara hukum administrasi negara merupakan sekretariat lembaga negara yang tidak terbantahkan statusnya sebagai instansi pemerintah, sehingga tata kelola organisasi dan pegawainya pun harus mengikuti tata kelola pemerintahan pada umumnya. 

Selanjutnya,  dalam pertimbangan hukum  Putusan  MK Nomor 54/PUU-XVIII/2020 tersebut, mahkamah memberikan pernyataan bahwa untuk menafsirkan sekretariat KPPU sebagai sekretariat jenderal, bukanlah menjadi kewenangan Mahkamah. Pada halaman 51 Putusan tersebut, Mahkamah menyatakan: “…bahwa permasalahan kesekretariatan KPPU akan ditingkatkan menjadi kesekretariatan jenderal ataukah bukan, hal tersebut bukan menjadi kewenangan Mahkamah untuk menentukannya, melainkan menjadi kewenangan pemerintah dan lembaga terkait untuk menentukannya.”

Secara teori hukum dikenal istilah “ratio decidendi” yang merupakan bagian pertimbangan sebagai dasar atau alasan yang menentukan untuk diambilnya suatu putusan   yang dirumuskan dalam amar putusan. Bagian pertimbangan ini tidak dapat dipisahkan dari amar putusan dan mempunyai kekuatan mengikat secara hukum yang dapat dirumuskan sebagai kaidah hukum. Dalam Pasal 33 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian  Undang-Undang (“PMK06/2005”) dinyatakan:”Pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan harus dimuat dalam putusan. Pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan memiliki kekuatan hukum mengikat dan dapat dijadikan sebagai landasan hukum hal yang membangun amar putusan”. Dengan demikian berdasarkan Putusan MK ini, perdebatan terhadap penafsiran Pasal 34 UU No. 5 Tahun 1999 sudah tidak relevan lagi. Secara hukum tidak ada keraguan dan cukup meyakinkan bagi pemerintah untuk menerbitkan Peraturan Presiden tentang Kesekretariatan KPPU sebagai sekretariat jenderal.   Dengan  Putusan MK ini harus diyakini dan dimanfaatkan sebagai produk hukum yang sah dan berkekuatan hukum untuk dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan kesekretariatan KPPU, baik bagi  pemerintah maupun KPPU. Ada atau tidak adanya agenda   revisi UU No. 5 Tahun 1999  bukan menjadi hal yang signifikan lagi. Terlebih agenda revisi UU No. 5 Tahun 1999  belum jelas tindak lanjutnya, dan bahkan tidak masuk dalam agenda program legislasi nasional.

Dengan dibacakannya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 54/PUU-XVIII/2020 tanggal 26 Oktober 2020 telah membuka tabir kebuntuan dalam penyelesaian kesekretariatan KPPU yang selama ini membelenggu. Pemerintah bersama  KPPU seharusnya segera menuntaskan permasalahan ini.  Dengan sikap Presiden dalam kebijakan ekonominya yang mengatakan: “mazab saya persaingan”, sudah seharusnya terefleksi dalam wujud nyata memperkuat kelembagaan KPPU, dan ditindaklanjuti oleh kementerian dan lembaga sebagai pembantu Presiden.  Pembiaran tata kelola organisasi sekretariat dan pegawai KPPU seperti yang masih berlansung saat ini, jelas mengundang pertanyaan besar, mau dibawa kemanakah kelembagaan KPPU? (BARID EFFENDI, Pengamat Hukum Persaingan Usaha) 

 

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.