Header Ads

https://bizlawnews.id/

Ratusan Lahan Pemkot Tikep Belum Disertipikatkan

Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan (Bappelitbang) Kota Tidore Kepulauan Sofyan Saraha. Foto : Sukardi

TIDORE
– Ada sekitar 421 aset atau lahan milik Pemerintah Kota Tidore Kepulauan (Tikep) yang sebagian besar belum disertipikatkan. Hal itu terjadi lantaran masuk Hutan Produksi Konversi (HPK) akan segera dialihfungsikan menjadi Areal Penggunaan Lain (APL) di tahun 2022 mendatang. Hal ini diakui Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembang (Bapelitbang) Tidore Tikep, Sofyan Saraha, Selasa (26/1).

Sofyan mengakui jika tahun 2020 serta tahun 2021 belum bisa memenuhi usulan dari Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Disperkimtan) Tikep terkait dengan anggaran untuk pengalihan status tersebut karena Dana Alokasi Umum (DAU) terbatas.

”Karena DAU-nya terbatas makanya kami hanya kasih pagu ke Disperkim saja, karena ada kegiatan yang masih jauh lebih penting, jadi tidak diakomodir,” ungkap Sofyan.

Sofyan menjelaskan untuk pengalihan aset yang masuk HPK ke APL memerlukan anggaran yang sangat besar. Selain itu juga pengalihan status juga perlu mendatangkan tim dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk melakukan penilaian.

”Tetapi 2022 akan kami coba dorong soal itu, agar soal aset ini bisa cepat dituntaskan,” tegasnya.

Selain memgusulkan soal anggaran di tahun 2022, upaya lain juga coba dilakukan Bapelitbang untuk mempercepat soal pengilihan aset milik pemkot ke APL. Salahsatu jalan yang coba dilakukan Bapelitbang adalah kembali melakukan revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RT/RW). ”Iya karena selain untuk memenuhi kebutuhan itu, RT/RW yang dipakai adalah RT/RW tahun 2013, makanya nanti disaat revisi selesai permasalahan aset ini sudah bisa diselesaikan, karena akan muncul dalam RT/RW itu,” katanya.

Revisi RT/RW ini juga penting dilakukan bukan hanya mempercepat penyelamatan aset milik pemkot saja, melainkan juga untuk kepentingan masyarakat. Sebab, sudah banyak pemukiman warga yang dibangun saat ini ada yang masuk HPK. ”Untuk itu kami berharap dengan adanya revisi RT/RW ini pengurusan sertifikat tanah juga tidak akan alami kendala, karena status lahan kalau masuk HPK lalu belum dialihfungsikan ke APL tentu pertanahan tidak bisa menerbitkan sertifikat,”pungkasnya.(LAK).

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.