Header Ads

https://bizlawnews.id/

Anggota BPD Desa Sumber Mulyo Pati Menolak LPJ Kades dan Mengancam Akan Tempuh Jalur Hukum

Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sumber Mulyo Agung. Foto : Wisnu

PATI
- Anggota Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) Desa Sumber Mulyo Kecamatan Winong Kabupaten Pati mengancam akan menempuh jalur hukum terhadap Kepala Desa. Hal itu menyusul adanya dugaan penyimpangan dalam penggunaan anggaran dana desa.

"Kita lihat dulu itikad baik dari Kades apabila harus menggiring ke ranah hukum, namun kami berkomitmen, apabila tidak ada realisasi soal anggaran itu kami tidak akan menandatangani. Karena kami tidak ingin masyarakat dibohongi dan dibodohi," ungkap Agung, anggota BPD Desa Sumber Mulyo kepada sejumlah wartawan usai melaksanakan Rapat Musyawarah Desa bersama BPD, di Kantor Desa Sumber Mulyo, Selasa (23/2/2020).

Rapat itu terkesan alot. Pasalnya, sejumlah anggota BPD tidak mau manandatangani Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) penggunaan dana desa tahun 2020. Mereka menyatakan realisasinya tidak sesuai dan terindikasi terjadi penyimpangan penggunaan dana desa. 

"Kami menolak, karena sesuai rincian Perdes, semua laporan penggunaan dana desa yang disampaikan oleh Kades dan bendahara desa terkesan tidak sesuai dengan penggunaan," tegas Agung.

Suasana Rapat Musyawarah Desa untuk membahas pertanggungjawaban (LPJ) penggunaan dana desa di Desa Sumber Mulyo Kabupaten Pati. Foto : Wisnu.

Dari rincian itu, ia menjelaskan ada sejumlah item kegiatan dalam penggunaan anggaran dana desa yang tidak sesuai, misalnya kegiatan PKK dan kegiatan kesehatan ada selisih puluhan juta. Kemudian, masih menurut Agung, anggaran karang taruna diberikan kepada salah seorang yang tidak aktif dalam kepengurusan dan anggaran dari 2015 sampai 2019 masih ada yang mengendap di pengurus yang lain. 

"Rincian masalah penanganan covid-19 yang tidak ada kasusnya, namun ada rinciannya sebesar Rp 62 juta, sementara untuk penanganannya tidak jelas. Pembangunan fisik yang dari BPD tidak pernah melihat RAB-nya, BUMDES selama ini tidak pernah ada laporan, padahal nominalnya sampai Rp 150 juta," tambah Agung. 

Saat rapat kepala desa tidak bisa menjelaskan untuk apa rincian dana-dana tersebut,  sehingga sejumlah BPD menolak untuk menandatangani LPJ. "Kami akan menandatangani laporan sampai ada keterangan yang jelas dari Pemerintah Desa," ungkap Agung sambil meninggalkan rapat.

Sementara salah satu Perangkat Desa Sumber Mulyo yang hadir dalam rapat itu justru menanyakan anggaran sosialisasi pelaksanan Pilkades pada anggaran perubahan nomor 9 tahun 2020 tertulis Rp 15 juta, namun dalam pelaksanaan yang dilakukan sangat sederhana dan tidak sesuai dengan anggaran yang dikeluarkan.

"Kita hanya menanyakan realisasinya, karena dalam kegiatan itu sangat sederhana, apalagi dalam pertanggung jawabannya juga tidak ada. Kades maupun bendahara ketika saya tanya hal itu bingung," ungkap salah satu perngkat desa itu.

Terkait penggunaan anggaran yang dipermasalahkan oleh anggota BPD, Kepala Desa Sumber Mulyo ketika dikonfirmasi sejumlah wartawan enggan memberikan tanggapan. Kades hanya menjawab, "No Coment" dan langsung pergi dengan motornya meninggalkan kantor desa. 

"Saya No Coment," kata Kades.(WIS)

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.