Header Ads

https://daihatsu.co.id/

DPRD Tikep Gelar Paripurna Pengusulan Pemberhentian Wali Kota Dan Wakil Wali Kota

Rapat Paripurna Pengusulan Pemeberhentian Wali Kota Dan Wakil Walikota. Foto : Sukardi Hi Ahmad.

TIDORE
- Kamis, 04 Februari 2021 pukul 11.00 WIT bertempat di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Tikep Kelurahan Tongowai Kecamatan Tidore Selatan telah dilaksanakan Rapat Paripurna  ke- 4 masa persidangan II Tahun 2021 tentang Penyampaian Usulan Pemberhentian Walikota dan Wakil Kota Tidore Kepulauan periode tahun 2016-2021.  

Dalam paripurna dihadiri oleh, Walikota Tikep Capt.H.Ali Ibrahim, Ketua DPRD Kota Tikep Ahmad Ishak, SE, Kasi Intel Kejari  Kota Tikep Gama Palias,SH, Kapolres Tikep AKBP Yohanes Jalung Siram.SIK, Dandim 1505 Tidore Letkol.Inf Bunyamin Jayatri, Ketua Pengadilan kota Tikep Surtiyono, SH.MH, Wakil Ketua I DPRD Kota Tikep, Mochtar Jumati,SH, Wakil Ketua II DPRD Kota Tikep, Hj.Ratna Namsah dan juga dihadiri oleh Anggota DPRD Kota Tikep beserta para Staf Ahli Walikota Kota Tikep, para Asisten Setda Kota Tikep, para Kepala SKPD Kota Tikep

Sambutan Ketua DPRD, Ahmad Ishak,SE sekaligus membuka dengan resmi Rapat Paripurna Ke -4 Masa persidangan  II tentang Penyampaian  Rapat Paripurna  ke- 4 masa persidangan II Tahun 2021 tentang Penyampaian Usulan Pemberhentian Walikota dan Wakil Kota Tidore Kepulauan periode tahun 2016-2021   

"Seperti kita ketahui bahwa pada tanggal  17 Februari 2016 saudara Kapten Haji Ibrahim magister hukum dan saudara Muhammad Senin sarjana ekonomi dilantik sebagai Wali Kota Tidore Kepulauan dan wakil walikota Tidore Kepulauan periode 2016-2021 berdasarkan keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 1.82 -227 pada tanggal 5 Februari 2016 dan keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 18 22 28, pada tanggal 5 Februari 2016 dan tak terasa tinggal beberapa hari lagi akan mengakhiri masa pengabdiannya pemimpin daerah ini". ungkap Ketua DPRD, Ahmad Ishak dalam sambutanya.

Lanjut  Ahmad Ishak. terkait dengan hal tersebut diatas maka berdasarkan pasal 79 ayat 1 dan pasal 80 ayat 1 huruf F undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang-undang nomor 9 tahun 2015 menyatakan bahwa pemberhentian kepala daerah dan atau wakil kepala daerah sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 78 ayat 1 huruf a dan huruf b serta ayat 2 huruf a dan huruf b diumumkan oleh pimpinan DPRD dalam rapat paripurna dan diusulkan oleh pimpinan DPRD kepada Presiden melalui menteri untuk Gubernur dan atau Wakil Gubernur serta kepada Menteri melalui Gubernur sebagai Wakil pemerintah pusat untuk bupati wakil bupati Walikota atau wakil walikota untuk mendapatkan penetapan pemberhentian untuk mendapatkan penetapan pemberhentian dan dalam pasal 80 ayat 1 huruf F menyatakan menteri wajib memberhentikan bupati atau wakil bupati walikota dan wakil walikota paling lambat 30 hari sejak menteri menerima usul pemberhentian tersebut dari pimpinan DPRD

"mengacu pada ketentuan perundang-undangan tersebut maka pada kamis 4 Februari (hari ini) DPRD Kota Tidore Kepulauan Usulan pemberhentian walikota dan wakil walikota Tidore Kepulauan 2016 2021". kata Ahmad

Ahmad juga dalam sambutanya mengatakan. untuk itu sebagai pimpinan DPRD menggumumkan berakhirnya masa jabatan walikota dan wakil walikota Tidore Kepulauan periode 2016-2021 ,pengumuman berakhirnya masa jabatan walikota dan wakil walikota Tidore Kepulauan periode 2016-2021 dasar 1 pasal 60 undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah menyebutkan bahwa masa jabatan kepala daerah adalah 5 tahun terhitung sejak pelantikan dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan 2 ayat 1 Pasal 79 undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah menyebutkan bahwa pemberhentian kepala daerah dan atau wakil kepala daerah diumumkan oleh pimpinan DPRD dalam rapat paripurna dan diusulkan oleh pimpinan DPRD kepada Presiden melalui menteri untuk gubernur atau wakil gubernur serta kepada Menteri melalui Gubernur sebagai wakil pemerintahan pusat untuk bupati atau wakil bupati walikota dan wakil walikota untuk menetap mendapatkan penetapan pemberhentian Keputusan Menteri Dalam tiga keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 103 1.82 - 227 tahun 2016 tentang pengangkatan Walikota Tidore Kepulauan Provinsi Maluku Utara tanggal 5 Februari  2016 walikota dan wakil walikota Tidore Kepulauan sesuai ketentuan ketentuan tersebut maka diberitahukan dan diumumkan Dengan hormat bahwa masa jabatan walikota dan wakil walikota Tidore Kepulauan periode 2016-2021 akan berakhir pada tanggal 17 Februari 2021 walikota dan wakil walikota Tidore Kepulauan 2016 2021

Dia menambahkan. dalam kesempatan ini kami atas nama pimpinan dan seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat daerah kota Tidore kepulauan mengucapkan terima kasih kepada saudara Kapten Haji Ali Ibrahim.MH dan saudara Muhammad senin,SE selaku walikota dan wakil walikota periode 2016-2021 atas jasa-jasanya selama 5 tahun membangun kota Tidore kepulauan yang kita cintai ini selanjutnya sebagai manusia biasa kami atas nama pimpinan dan seluruh anggota DPRD menyampaikan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya Apabila dalam melaksanakan tugas-tugas kemitraan selama ini terdapat hal-hal yang kurang berkenan di hati Saudara Kapten Haji Ali Ibrahim,MH dan saudara Muhammad Senen,SE selaku walikota dan wakil walikota periode 2016-2021 semoga segala jasa dan pengabdian selaku walikota dan wakil walikota periode 2016-2021.(LAK)

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.