Header Ads

https://bizlawnews.id/

JK : Bagaimana Cara Mengkritik Pemerintah Agar Tak Dipanggil Polisi?

Jusuf Kalla mengkritisi pernyataan Presiden Jokowi yang meminta masyarakat mengkritik pemerintahannya. Foto : Ist.

Jakarta -
Lontaran Presiden Joko Widodo mengenai permintaannya agar masyarakat mengkritik pemerntahannya ditanggapi beragam, cenderung kontraproduktif. 

Pada umumnya masyarakat menyatakan pernyataan itu bertolakbelakang dengan realita yang ada. Hal itu pula yang dilontarkan oleh Mantan Wakil Presiden, Jusuf Kalla. Daeng Ucup, begitu ia kerap disapa, mengatakan, pernyataan Jokowi tersebut berbeda dengan realita di masyarakat yang justru mempertanyakan. 

Menurutnya, banyak masyarakat yang resah dan bertanya-tanya, bagaimana cara mengkritik pemerintah tanpa berujung panggilan polisi.

"Sistem kita demokrasi memang hak mayoritas, tapi menjaga kepentingan minoritas, harus balancing, check and balance, ada kritik dalam pelaksanaannya," ujar JK dalam diskusi virtual yang digelar Fraksi PKS DPR RI bertajuk 'Menjaga NKRI Mengokohkan Demokrasi' pada Jumat (12/2) malam.

"Beberapa hari lalu Bapak Presiden mengatakan silakan kritik pemerintah, tentu banyak pertanyaan, bagaimana caranya mengkritik pemerintah tanpa dipanggil polisi? seperti yang dikeluhkan Pak Kwik, ini bagian dari upaya kita semua," lanjutnya.

Kwik yang dimaksud JK yakni mantan Menteri Koordinator Ekonomi, Keuangan dan Industri (Ekuin). Dalam salah satu cuitannya di Twitter, Kwik mengeluhkan adanya serangan dari buzzer jika mengkritik pemerintah. Bahkan ia tak pernah takut seperti saat ini dalam mengemukakan pendapat.

JK menambahkan, PKS sebagai partai oposisi harus menjaga keseimbangan demokrasi dengan tetap melontarkan kritik terhadap pemerintah. 

"PKS sebagai partai yang berdiri dalam barisan oposisi tentu punya kewajiban untuk melaksanakan kritik itu, agar terjadi kontrol kepada pemerintahan. Tanpa kontrol pemerintahan, demokrasi tidak berjalan," ucapnya.
 

"Contoh pada orde lama dan orde baru, demokrasi tidak berjalan dengan baik sehingga ekonomi menjadi sulit, dan lain-lain. Karena itu, kita harus tetap menjaga kepentingan masyarakat. Rakyat juga harus melihat pelaksanaan demokrasi yang baik agar hak-hak terjaga dan manfaatnya juga,” pungkasnya.(KM/AR)

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.