Header Ads

https://daihatsu.co.id/

Menyoal Mutasi Besar-besaran di Pemkota Tikep

Sekertaris Derah LMPP Maluku Utara. Muhamad Saleh, SH. Foto : Sukardi Hi Ahmad/Tikep

Tidore -
 Keputusan yang diambil oleh Pemerintah Kota Tidore Kepulauan terkait memutasi ASN secara besar - besaran di awal 2021 ini ditengarai melanggar UU ASN maupun Peraturan Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Kebijakan itu disebut-sebut akibat dari Pilkada 9 Desember 2020 kemarin.

Hal tersebut diutarakan Sekertaris Derah LMPP Maluku Utara Muhamad Saleh SH. Ia mengatakan, dalam Peraturan BKN Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi, pasal 11 poin 1,2 dan 3 yang  mengatur soal pembiayaan yang muncul dari dampak keputusan memutasi  ASN tertulis jelas.

"Jadi ASN yang dimutasi dan mengakibatkan pembiayaan maka harus dibiayai oleh pemerintah. Dan kalau itu tidak dilakukan oleh pemerintah maka keputusan tersebut dianggap sudah bertentangan dengan aturan yang berlaku, dan itu bisa di bawah ke Pengadilan Tatausaha Negara (TUN)," papar Sekertaris Derah LMPP Maluku Utara Muhamad Saleh, SH.

"Keputusan mutasi yang diambil oleh Pemkot seharusnya bersandar pada peraturan yang berlaku, sebab dari penjelasan Pasal 2 angka 4 Peraturan BKN NO 5 Tahun 2019 tentang Cara Pelaksanaan Mutasi, menjelaskan, mutasi dilakukan paling singkat 2 tahun dan paling lama 5 tahun," tandasnya. 

Jadi bagi ASN yang bertugas di tempat awalnya belum sampai 2 tahun itu tidak bisa di mutasi tanpa ada alasan yang jelas, dan ini terjadi dalam kebijakan mutasi yang di ambil oleh Pemkot Tikep saat ini.

"Pemkot Tikep seharusnya mempelajari  tujuan serta tata cara dan mekanisme terkait mutasi ASN yang mana kesemuanya itu sudah diatur dalam UU ASN maupun peraturan BKN yang berlaku saat ini, jangan asal memutasikan ASN berdasarkan kemauan dan keinginan sendiri, apalagi kalau keputusan mutasi tersebut lahir dari keinginan timsukse dalam pilkada kemari," pungkasnya.

Dia juga berharap, DPRD Kota Tikep sudah seharusnya mengunakan hak kontrol serta pengawasannya untuk memanggil dinas terkait agar melakukan rapat dengar pendapat soal keputusan Pemkot terkait dengan Mutasi besar-besarn tersebut. 

Keputusan Pemkot tersebut bisa mempengaruhi APBD Kota Tikep tahun 2021 ini. 

"Perlu dijelaskan juga, apakah mutasi ASN yang dilakukan saat ini apakah akan melahirkan beban pembiayaan di APBD Kota Tikep?" tambahnya

"Dari Surat keputusan mutasi yang di keluarkan oleh Pemkot Tikep, mayoritas yang dimutasi adalah guru-guru. Pertanyaan nya adalah, apa urgensinya dalam dunia pendidikan sehingga Pemkot harus mengambil langkah mutas? Kebijakan itu dilihat dari kajian hukum sangat bertentangan, dan apakah hasil dari keputusan yang di ambil tersebut bisa membawa dampak positif bagi dunia pendidikan di kota Tidore kepulauan," tegas Sekertaris Derah LMPP Maluku Utara, Muhamad Saleh SH.

Dia memaparkan, mutasi ASN harus dilakukan melalui analis yang matang agar  keputusan mutasi tersebut melahirkan efesien dan efektivitas dalam sebuah Organisasi Pemerintah Daerah. 

"Sudah jelas bahwa ASN adalah abdi negara, tetapi tidak serta merta kebijakan yang diambil itu tidak bersandar pada azaz keadilan. Negara kita adalah negar hukum, dan hukum adalah panglima tertinggi dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara," jelasnya.

Dia manambahkan, agar secepatnyabDPRD Kota Tikep memanggil Pemerintahan Kota Tidore Kepulauan guna menjelaskan langkah yang diambil itu," tandasnya.(LAK)

1 komentar:

Diberdayakan oleh Blogger.