Header Ads

https://daihatsu.co.id/

Muhammadiyah Tolak Pemilu Serentak 2024

Pemilu Serentak dikhawatirkan semakin mendistorsi keadaan sosial masyarakat dan mempengaruhi kondisi kesehatan pelaksana Pemilu. Harusnya berkaca pada Pemilu 2019 dimana banyak petugas KPPS meninggal dunia.

Jakarta -
Pemilu serentak yang direncanakan akan dilaksanakan pada 2024 mulai mendapatkan kecaman. Hal ini didasari oleh beragam kondisi negeri ini dewasa ini.

Salah satunya adalah masih banyaknya daerah yang seharusnya sudah menggelar Pilkada di tahun 2002. Tak hanya itu, kekhawatiran terhadap kondisi fisik pelaku demokrasi di lapangan seperti KPPS rawan terhadap kondisi terburuk seperti yang dialami pada Pemilu 2019 lalu dimana banyak petugas yang meninggal dunia.

Pemilihan umum serentak bisa jadi hemat anggaran, namun sangat berat di tataran pelaksanaannya. Penyelenggaran pemilu kewalahan secara fisik dan juga psikis masyarakat sudah overdosis terhadap kegiatan politik. 

Hal itu diungkapkan Wakil Ketua Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik Pengurus Pusat Muhammadiyah Ridho al-Hamdi. Ia juga menegaskan masyarakat sekarang ini mudah terpengaruh dan rentan terhadap gesekan karena beda pilihan dalam pesta demokrasi. 

Belum lagi soal indeks demokrasi Indonesia yang semakin merosot. Kebebasan masyarakat untuk melaksanakan hak pilihnya di tataran praktik masih dalam bayang-bayang kekuasaan, terutama di level daerah. Aparatur Sipil Negara (ASN) terutama "belum bebas" dalam menentukan pilihan karena mereka dibayangi ketakutan oleh kekuatan kekuasaan.

Ridho pun menandaskan agar demokrasi kita jangan overdosis. Hal ini akan membahayakan demokrasi itu sendiri. 

Karena itu, PP Muhammadiyah menolak pelaksanaan pemilu serentak 2024. Hal itu agar kemaslahatan umat bisa terjaga dan kerukunan masyarakat terpelihara. Tak kalah pentingnya agar kesehatan pelaksana pemilu juga diperhatikan.(MHJ)

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.