Header Ads

https://bizlawnews.id/

Pemotongan Insentif Bagi Nakes Sangat Disayangkan

Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi PKS Kurniasih Mufidayati. Foto : RM

Jakarta -
Kebijakan pemotongan insentif bagi tenaga kesehatan (nakes) sangat disayangkan. Sungguh ironis, di tengah angka kasus Covid-19 yang terus meningkat dan sudah tembus lebih dari 1 juta kasus, insentif nakes justru berkurang.

"Inikah cara pemerintah berterimakasih kepada tenaga kesehatan yang selama pandemi menjadi pahlawan tanpa tanda jasa?" tanya anggota Komisi IX DPR, Kurniasih Mufidayati, dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (4/2).

"Pembayaran untuk tenaga kesehatan daerah masih banyak tertunda dan tiba-tiba sekarang besaran insentif tenaga kesehatan diturunkan. Sungguh sangat tidak manusiawi," imbuhnya.

Politikus PKS ini menekankan beban kerja dari para tenaga kesehatan ini semakin berat. Sangat ironis ketika beban kerja semakin tinggi, insentif bagi pejuang benteng terakhir penanggulangan Covid-19 ini justru dikurangi sangat besar.

Menurut Mufida, Pemerintah seperti tidak punya kepekaan terhadap beban kerja para tenaga kesehatan yang harus berjibaku dengan pasien yang membeludak. Bahkan Instalasi Gawat darurat (IGD) penuh, dengan peralatan yang juga terbatas.

Padahal dalam bekerja, para nakes ini mempertaruhkan nyawa mereka dengan risiko tinggi terpapar Covid-19.

"Sampai 27 Januari sudah 647 tenaga kesehatan yang wafat terpapar Covid-19 dan menjadi yang tertinggi di Asia. Paling banyak juga terjadi di bulan Desember ketika jumlah kasus positif sedang tinggi seperti juga di awal tahun ini," tuturnya.

Belum lagi pengorbanan para tenaga kesehatan untuk berpisah dengan keluarga sementara waktu untuk mengurangi risiko penularan. Sementara sarana perlindungan diri mereka dalam bertugas seperti ketersediaan APD juga seringkali kurang memadai.

"Bahkan tidak sedikit tenaga medis yang harus memproteksi diri dengan perlengkapan yang dibeli dengan uang sendiri karena masih terbatasnya APD. Banyak di antara tenaga medis yang tertular ini karena APD yang tidak memadai dan harus bertukar APD," ucapnya.

Wakil Sekretaris Fraksi PKS DPR RI ini khawatir penurunan insentif yang cukup besar bisa berakibat menurunnya semangat juang dan mental para petugas medis. Meskipun ia meyakini jiwa pengabdian para tenaga kesehatan ini sangat tinggi.

Belum lagi perilaku masyarakat yang masih abai terhadap protokol kesehatan yang menambah berat beban kerja para tenaga kesehatan. Oleh karena itu Mufida meminta Menteri Kesehatan meninjau kembali kebijakan ini.

Terutama agar insentif tenaga kesehatan dikembalikan seperti semula. Bahkan seharusnya bisa ditambah lagi dengan kondisi beban kerja yang sangat tinggi saat ini.

“Hargai dan berikan apresiasi yang layak kepada para tenaga medis yang berjuang dalam penanganan Covid-19 ini. Mereka berjuang demi kemanusiaan dan menjadi yang paling banyak berkorban diantara kelompok masyarakat lain dalam penanganan pandemi ini," tegasnya.

"Apalagi selama ini masalah insentif ini juga sudah banyak persoalan seperti insentif yang telat cair terutama di daerah-daerah," demikian Mufida.

Pemerintah telah memutuskan untuk mengurangi insentif bagi tenaga kesehatan yang menangani pandemi Covid-19 pada 2021 ini.

Dalam Surat Keputusan Menteri Keuangan No. S-65/MK.02/2021 insentif tenaga kesehatan dan peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) ditetapkan bagi dokter spesialis Rp 7,5 juta, peserta PPDS Rp 6,25 juta, dokter umum dan gigi Rp 5 juta, bidan dan perawat Rp 3,75 juta, dan tenaga kesehatan lainnya sebesar Rp 2,5 juta.

Sementara santunan kematian yang diberikan sebesar Rp 300 juta. Besaran insentif ini berlaku mulai Januari 2021 sampai Desember 2021 dan dapat diperpanjang. Jika dibandingkan dengan insentif sebelumnya, besaran insentif ini berkurang cukup besar yaitu mencapi 50 persen.(RM/AR)

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.