Header Ads

https://daihatsu.co.id/

Saksi dari Kepolisian Disebut Memberikan Kesaksian Janggal


Depok -
Rabu, 10 Februari 2021, Pengadilan Negeri Depok menyidangkan kasus aktivisi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) Syahganda Nainggolan. Tim kuasa hukumnya pada kesempatan itu menyebutkan adanya kejanggalan dalam penangkapan Syahganda Nainggolan oleh pihak kepolisian.
 

Abdullah Al-Katiri, kuasa hukum Syahganda Nainggolan, usai menjalani sidang yang digelar di Pengadilan Negeri (PN) Depok, Jawa Barat, Rabu (10/2) mengatakan adanya kejanggalan pada keterangan saksi dari pihak kepolisian mengenai penangkapan.

Sidang hari Rabu ini agendanya memang menghadirkan saksi dari pihak kepolisian yang menjelaskan proses penangkapan Syahganda.

"Dia menceritakan penangkapan dan sebagainya. Tapi banyak yang janggal karena tidak sama dengan yang di-BAP," ujar Abdullah, Rabu (10/2).

Kejanggalan yang dimaksud adalah perbedaan waktu saat kejadian dengan yang ada di berita acara pemeriksaan (BAP) di Kepolisian. Abdullah juga mempersoalkan terkait dua alat bukti untuk menangkap Syahganda.

"Bahwa apakah sudah dua alat bukti pada saat menangkap dan sebagainya, dia (saksi) tidak tahu dan dia hanya diperintahkan untuk menangkap," kata Abdullah.

Abdullah juga menjelaskan terkait perdebatan yang terjadi di persidangan soal waktu jarak penangkapan. Ia mengurai, saksi menjelaskan selesai memeriksa Syahganda jam tiga subuh dan langsung dilakukan berita acara pemeriksaan (BAP).

"Syahganda ditangkap jam 03.50, berarti hanya ada (membutuhkan) waktu 50 menit (untuk pemeriksaan dan BAP). Saya tanya, ternyata mereka ke rumah Ibunya Syahganda di Tebet dulu, setelah di sana ternyata (Syahganda) enggak ada, baru ke Depok," sambungnya.

Tak hanya itu, Abdullah turut mempersoalkan adanya penyitaan barang-barang pribadi Syahganda saat penangkapan berlangsung.

"Kesimpulannya kalau menyita berarti Syahganda sudah tersangka. Barang bukti apa yang dipakai untuk nyita itu? Kan harus diketahui dulu, kok tiba-tiba sudah ditangkap," heran Abdullah.

Berdasarkan Pasal 184 Ayat 1 KUHAP, kata dia, dijelaskan bahwa harus adanya dua alat bukti untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka.

"Padahal masih ada satu alat bukti, yaitu keterangan saksi, padahal syaratnya harus dua alat bukti," pungkasnya. (RM/AR)

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.