Header Ads

https://daihatsu.co.id/

Berkas Tidak Lengkap, Satu Kandidat Cakades di Pati Didiskualifikasi

Darsuki, Ketua Panitia Pilkades Desa Glonggong. Foto : WISNU.

PATI
- Sangat disayangkan, harapan Bahrun yang akan ikut dalam ajang Pemilihan Calon Kepala Desa (Cakades) di Desa Glonggong Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati Jawa Tengah pupus lantaran pihak panitia mendiskualifikasi dirinya.

Bahrun di diskualifikasi oleh pihak panitia karena dianggap ada persyaratan administrasi yang tidak dilengkapi dalam pengumpulan berkas pada 6 Maret 2021 lalu. Sedangkan pemilihan kepala desa akan dilakukan secara serentak pada 10 April 2021 mendatang. 

Ketua Panitia Cakades Desa Glonggong Darsuki ketika dikonfirmasi membenarkan bahwa ada 3 Cakades yang akan maju dalam Pilkades Desa Glonggong. Hanya saja dari salah satu calon tidak bisa melengkapi berkas administrasi yakni surat keterangan bahwa dirinya pernah menjabat sebagai Kepala Desa seperti yang disebutkan dalam Peraturan Bupati (Perbup) yang diterbitkan.

"Dalam Perbup itu menyebutkan bahwa pelamar wajib melengkapi persyaratan, tapi salah satu calon tidak bisa melengkapi," katanya.

Menurutnya, untuk persyaratan yang disebutkan yakni surat keterangan dari Bupati yang didelegasikan ke Camat, yaitu surat keterangan belum pernah menjabat Kepala Desa selama 3 kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak berturut-turut.

"Bahrun sudah pernah menjabat Kepala Desa selama 18 tahun, dan harus menyertakan surat keterangan itu, namun dalam berkas administrasi milik Bahrun tidak dibuat," ujarnya.

Sejauh ini, imbuhnya, pihak panitia tidak tahu alasan Bahrun tidak mau melengkapi surat keterangan tersebut, karena itu bukan kewenangan panitia, dan dari hasil penjaringan tiga calon yang mendaftarkan diri sebagai Cakades yakni Rukin Prasetyo, Titik Sulistyowati, dan Bahrun, hanya Bahrun saja yang tidak melengkapi.

"Pihak panitia tidak bisa memberikan kelonggaran waktu, karena sudah ada aturannya yakni wajib melengkapi saat mendaftarkan diri, dan tidak ada tenggang waktu, karena sebelumnya sudah diberikan tenggang waktu selama 10 hari saat pendaftaran," tegasnya. 

Disinggung soal upaya Bahrun yang akan menempuh jalur hukum melalui PTUN lantaran didiskualifikasi, Darsuki sendiri mengaku tidak gentar. Pasalnya, langkah yang dilakukan itu dianggap sudah sesuai prosedur dan aturan yang dibuat dalam Perbup, bahkan juga hal itu juga sudah dikoordinasikan kepada Camat dan Sekretatis Camat Jakenan.

"Silahkan kalau mau tempuh jalur hukum, karena saya juga sudah koordinasi ke camat dan sekcam, dan yang bersangkutan siap mengawal," tandasnya.

Pihak Kecamatan Jakenan menyatakan keputusan panitia telah sesuai.

Sementara itu, Camat Jakenan Aglis Mulyana, mengatakan keputusan panitia sudah sesuai dengan Perbub Nomor 88 Tahun 2020 dan Perbub Nomor 16 Tahun 2021. Karena sampai batas waktu yang telah ditentukan oleh panitia peserta calon kades yang dinyatakan gugur tersebut tidak dapat melengkapi berkas persyaratan berupa surat keterangan pernah menjabat sebagai Kepala Desa.

“Yang dilakukan panitia sudah selesai dengan aturan dalam Perbub, karena selama ini saya selaku pembuat surat keterangan tidak pernah menerima surat permohonan dari yang bersangkutan, seperti desa lain-lainya juga tidak ada masalah,” katanya Aglis Mulyana.

Ditanya soal apakah surat diskualifikasi tersebut dibuat berdasarkan pengetahuan dari pihak Panwascam, dirinya mengaku baru tahu setelah adanya lawyer datang untuk koordinasi ke kantor Kacamatan Jakenan.

“Tadi ada lawyer yang datang ke kantor, tapi tidak ketemu saya. Dan surat keputusan panitia tersebut baru saya ketahui hari ini,” imbuhnya.

Camat juga mengaku bahwa langkah yang dilakukan oleh pihak panitia Pilkades Glonggong dianggap salah maka silahkan dibuktikan di pengadilan.“Kalau panitia dianggap salah, silahkan dibuktikan di pengadilan, karena intruksi pimpinan, Bupati seperti itu,” pungkasnya.(WIS)

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.