Header Ads

https://bizlawnews.id/

Camat Rangkap Jabatan,BPMD dan DPRD Beda Pendapat


Halsel-
Camat Kecamatan Bacan Timur Tengah Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara yang merangkap jabatan pelakasana tugas (PLT) Kepala Desa Wayatim menuai pro kontra. Pasalnya, sikap rangkap jabatan tersebut disinyalir adalah dapat mengurangi efektifitas pelayanan publik oleh Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Halmahera Selatan Akmal Ibrahim.

"Dengan alasan apapun yang namanya rangkap jabatan itu tidak di perbolehkan,mengacu pada Undang-Undang ASN. Kalau kasusnya demikian pejabat yang di angkat harus berada di lingkup kabupaten Halmahera selatan. Karena ini berkaitan dengan Pemerintah desa maka pejabat yang diangkat harus mengerti kondisi sosiologis di daerah khususnya di desa tersebut."

"Camat ini kan sudah jelas dia adalah kordinator di wilayah tertentu,yang Tusi utamanya adalah melakukan pendampingan terhadap pemerintah desa. Lanjut,pertanyaannya apakah sudah tidak ada PNS di kecamatan itu? sehingga harus camat yang diangkat,bahwa faktanya di desa Wayatim sekdesnya juga yang notabene dia PNS juga.  Ini jelas Salah." Tegasnya.

"Soal rangkap jabatan ini konsekuensinya adalah soal rentan dengan,bisa pada soal penyalahgunaan kewenangan,penyalahgunaan Dana Desa. Berangkat dari pengalaman tahun 2015 kasus penyalahgunaan dasa desa di halsel meningkat masalahnya sama soal karateker bahkan banyak camat juga terlibat. Tambahnya.

Ini menjadi peran buruk bagi pemerintah Daerah,sikap kita akan memanggil dan mendukan persoalan ini. Akan kami panggil instansi terkait,instansi teknis untuk mempertanyakan ini dasarnya apa sehingga yang bersangkutan sampai dibiarkan menjadi rangkap jabatan baik dia sebagai Camata maupun Kepala Desa. tutupnya.

Terpisah, Kadis BPMD Halmahera selatan ketika di konfirmasi (08/03/2020) kepada awak media menyampaikan,Untuk penjabat kades Wayatim,  tdk ada yg salah disitu,regulasi tdk melarang asalkan yg bersangkutan harus PNS.

Selain wayatim ada juga desa papaloang,  desa boso,  desa kebun raja juga kadesnya di jabat oleh camat. "Selain itu, utk desa wayatim ada usulan dari BPD dan camat," tuturnya. (Bahrudin Sajim/Halmahera Selatan)

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.