Header Ads

https://daihatsu.co.id/

Dinilai Tidak Transparan Kelola Dana Desa, Kepala Desa Woi Halsel Berikan Penjelasan

Masyarakat Desa Woi meminta Pemerintah Desa agar lebih transparan dalam mengelola Dana Desa. Foto : Bahrudin Sajim/Halmahera Selatan.

HALSEL -
Pengelolaan Dana Desa di Desa Woi, Kecamatan Obi Timur, Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel) Provinsi Maluku Utara, dinilai tidak transparan oleh masyarakat. 

Hal itu disampaikan Roland, warga Desa Woi kepada wartawan Minggu (28/03/2021). Pria kelahiran Desa Woi itu mengungkapkan, dalam pengelolaan dana desa kepala desa diduga tidak transparan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

"Kepala Desa Woi dalam mengelola dana desa tidak mengedepankan asas transparan dan akuntabilitas,vpadahal ini telah diatur dalam ketentuan baik Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 maupun Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa," papar Roland.

Ia juga mengutarakan, sesuai dengan data yang mereka peroleh yakni APBDes Desa Woi tahun 2019 ada pos anggaran di Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp20.000.000 untuk kegiatan peningkatan manajemen BUMDes dan aparatur desa, diduga tidak sesuai dengan yang ada di lapangan.  Ia mengungkapkan, BUMDes sejak lama tidak beroperasi.

"Dia menambahkan,selain itu ada juga pos ke PKK pada tahun 2019 senilai Rp 10.000.000. Padahal sepengetahuan kami PKK selama ini tidak di bentuk di desa," ungkap Roland.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Desa Woi Yoram Rehaji menyampaikan, BUMDes memang sempat mandeg (tidak beroperasi) tapi sekarang sudah berjalan lagi.

"Memang BUMDes Desa Woi yang dibentuk pada tahun 2018 ini awalnya bergerak di sektor perikanan akan tetapi karena tidak berjalan efektif karena kapal untuk angkut ikan rentan waktu selama 2 minggu baru sampai lagi ke kampung ini, lamanya waktu ini sehinga ikan milik BUMDes rusak. Akibatnya kita mengalami kerugian. Nah, setelah itu BUMDes lalu mandeg (berhenti operasionalnya) karena kondisi covid-19, akan tetapi tahun ini sudah jalan seperti sediakala akan tetapi baru pada penjualan sembako," tuturnya.

Dia menambahkan, terkait PKK pihaknya sudah melakukan pengadaan pakaian seragam dan kebutuhan-kebutuhan PKK lainnya.(Bahrudin Sajim/Halmahera Selatan)

 

 

Disclaimer:

Setiap tulisan yang dikirimkan ke redaksi Bizlawnews menjadi tanggung jawab penulis. 

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.