Header Ads

https://daihatsu.co.id/

Dua Tahun Masyarakat Korban Gempa Masih di Pengungsian, DPRD Halsel Akan Bentuk Pansus Bantuan Huntap

Salah satu rumah warga yang ambruk saat bencana gempa bumi yang mengguncang wilayah Halsel pada Minggu (14/7/2019) di Desa Jibubu, Kecamatan Kepulauan Joronga. Foto : kompas.

Halsel - 
Puluhan masyarakat yang tergabung dalam Front Seruan Aksi Kalesang menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor BPBD Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel) Provinsi Maluku Utara Selasa (30/03). 

Aksi unjuk rasa yang berlangsung kurang lebih satu jam tersebut dilakukan terkait dengan bantuan hunian tetap (huntap) kategori rusak berat yang sampai saat ini masih belum diterima oleh masyarakat Desa Lemo-Lemo Kecamatan Gane Barat Selatan.

Massa aksi ditemui Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Halsel dan mendapatkan penjelasan mengenai persoalan yang mereka keluhkan. Setelah itu, massa aksi bergegas menuju kantor DPRD Kabupaten Halmahera Selatan.


Risal Sangaji Kordinator Aksi sekaligus Ketua LSM Kalesang Anak Negeri ketika dikonfirmasi menyampaikan, pada tanggal 14 Juli 2019 lampau, saat Halmahera Selatan diguncang gempa magnitudo 7,2 SR, terhitung hingga saat ini sudah sekitar 2 tahun warga masyarakat terdampak masih menempati tenda-tenda.

"Bayangkan saja sudah terhitung 2 tahun Masyarakat Desa Lemo-lemo hidup di tenda-tenda pengungsian, bahkan hingga saat ini ada juga yang belum menerima uang bantuan untuk kategori rusak berat, ada sebagian yang sudah di bagikan itupun tidak sesuai harapan," ungkap Risal.

Dia menambahkan, lanjutnya, bayangkan saja anggaran Rp50 juta sementara yang tersalur ke rekening warga Hanya Rp15 juta/KK, dengan alasan pembuatan fondasi rumah. Namun demikian, lanjutnya, masyarakat hanya menerima sebesar Rp.2.670.000. "Lalu yang sisanya di kemanakan?" ujarnya. 

Risal juga mengutarakan, yang lebih aneh lagi, pada saat pencairan anggaran untuk rusak sedang ada pemotongan dari Pokmas sebesar Rp.800.000 untuk masing-masing KK.

Dalam aksi yang mereka lakukan itu, mereka meminta kepada pihak BPBD Halsel agar dapat memberikan buku rekening milik warga dan meminta agar dinas terkait memanggil Pokmas agar dievaluasi kinerjanya.


Setelah itu, saat aksi di DPRD Halsel, mereka meminta kepada pihak para wakil rakyat itu agar segera memanggil pihak BPBD dan pihak terkait untuk duduk bersama membahas persoalan tersebut agar segera dicarikan solusinya. 

Safri Talib, Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Halmahera Selatan kepada masa aksi menyampaikan, keluhan terkait hunian tetap bagi korban bencana bukan kali pertama mereka menyoalnya. Ia menyampaikan, sudah kurang lebih sepuluh kali pihaknya mengatakan kepada pihak terkait. Namun, ungkap Safri, alasannya sama karena sesuai SOP dan juknis menjadi kendalanya.

"Kami insya Allah akan berkomitmen membentuk Pansus (Panitia Khusus) terkait Bantuan Huntap dan akan menyampaikan persoalan ini kepada BNPB karena terkait sumber anggarannya dari APBN," pungkasnya. (UDI)

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.