Header Ads

https://bizlawnews.id/

Jubir Partai Demokrat; Pihaknya Mendengar Akan Ada "Kongres LB" di Bali

Partai Demokrat dibawah kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono mendapat ujian dari beberapa senior partai yang ingin menggelar kongres luar biasa. Foto : Ist.

Jakarta -
 Buntut pemecatan kader Partai Demokrat yang dinilai berseberangan dan akan mengkudeta Agus Harimuti Yudhono masih terasa hingga kini. Malah ekskalasinya semakin mengerucut pada pengadaan "kongres luar biasa". 

Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra mengaku sudah mendapat informasi ihwal rencana lokasi kongres luar biasa yang digagas oleh sejumlah pendiri dan senior partai.

Menurut Herzaky, menurut informasi, kongres akan digelar di Bali. "Kalau katanya di Bali, sudah ada pernyataan teman-teman di Bali," kata Herzaky ketika dihubungi, Senin, 1 Maret 2021, sembari mengirimkan pesan terusan pernyataan dari DPD dan DPC Demokrat di Bali.

Pesan terusan itu mengatasnamakan Ketua DPD Demokrat Bali I Made Mudarta, Ketua DPC Kabupaten Badung I Made Sunarta, Ketua DPC Kota Denpasar Ketut Asmara Putra, Plt Ketua DPC Kabupaten Tabanan I Nengah Pringgo, Ketua DPC Kabupaten Jembrana I Wayan Wardana.

Kemudian Ketua DPC Kabupaten Buleleng Luh Gede Herryani, Ketua DPC Kabupaten Bangli I Komang Carles, Ketua DPC Kabupaten Karangasem I Gede Sumantara, Ketua DPC Kabupaten Klungkung Gde Artison Andrawata, dan Ketua DPC Demokrat Kabupaten Gianyar Tjokorda Gde Asmara Putra Sukawati.

"Sehubungan dengan diembuskannya isu bahwa KLB ilegal Partai akan digelar di Bali, kami kader Demokrat se-Bali menyatakan, satu, bahwa kegiatan KLB tersebut kami pastikan ilegal. Dua, menolak dengan tegas digelarnya KLB ilegal tersebut di Bali," demikian tertulis dalam pesan tersebut.

Pengurus Demokrat di Bali pun meminta pemerintah daerah, kepolisian, serta pihak berwenang lainnya untuk tak memberikan izin kegiatan KLB tersebut. Menurut mereka, KLB itu dipastikan tak akan memenuhi unsur kepemilikan suara sah dan syarat KLB yang diatur dalam AD/ART Demokrat hasil kongres V tanggal 15 Maret 2020, yang telah disahkan Kementerian Hukum dan HAM tanggal 18 Mei 2020.

"Bila dipaksakan, maka kami tidak akan tinggal diam dan izinkan kami untuk bergerak meneggakkan swadharma kami kepada Partai Demokrat," begitu bunyi pesan itu. (TM/MH)

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.