Header Ads

https://daihatsu.co.id/

Menyoal Pemberhentian Sekretaris Daerah


oleh : Nurmadjito, SH, MH

Undang-Undang Aparatur Sipil Negara Tahun 2014 mengatur mengenai, Sekretaris Daerah di Provinsi ditetapkan sebagai jabatan strategis dan nomenklaturnya disebut Jabatan Pimpinan Tinggi Madya setingkat dengan Sekretaris Jenderal suatu Kementerian Negara. Posisi itu setidaknya adalah jabatan tertinggi yang berasal dari kalangan birokrasi karena setelah itu jabatan diatasnya adalah berasal dari kalangan politisi. 

Seorang Aparatur Sipil Negara akan berada pada posisi Sekretaris Daerah itu,  setelah menempuh perjalanan tahap demi tahap sejak mulai memasuki dunia Birokrasi, umumnya bisa dicapai bila telah melewati berbagai jenjang jabatan dan masa kerja paling cepat lebih 25 (dua Puluh lima) tahun bertugas. Pengalaman kerja, kompetensi, kepangkatan, pendidikan, rekam jejak  dan integritas pun belum cukup dinilai sebelum memapak sebagai Sekretaris Daerah, karena Undang-undang mempersyaratkan setiap aparatur yang akan memapak sebagai Sekretaris Daerah harus terlebih dahulu mengikuti seleksi yang terbuka dan kompetitif. 

Dari persyaratan itu menunjukkan bahwa seorang Sekretaris Daerah telah  melengkapi dirinya sebagai pemimpin yang mampu memotivasi pegawai, manajemen pemerintahan, serta meneladani nilai-nilai dasar Aparatur dan sebagainya.

Dalam kerangka organisasi kelembagaan pemerintah, posisi Sekretaris Daerah berada dibawah Kepala Daerah yang keberadaanya ditentukan melakui pemilihan dari rakyat di provinsi tersebut. Ditentukan oleh Undang-undang, seorang yang akan berminat menjadi atau  sebagai kepala daerah, diusulkan oleh partai politik yang memiliki keterwakilan di dewan perwakilan daerah. 

Dengan demikian, seseorang yang menjadi kepala daerah atau berposisi sebagai kepala daerah, secara teori tidak mengenal persyaratan sebagaimana seharusnya seperti dimiliki  seorang Sekretaris Daerah. Seorang dapat menjadi Kepala Daerah cukup mendapat dukungan rakyat dengan memenangi pemilihan kepala daerah di provinsi tersebut. 

Dua hal yang tidak perlu diperhatikan adalah asal muasal kemampuannya sebagai pimpinan daerah mengelola pemerintahan birokrasi dan kemampuan mengelola kehendak rakyat untuk mewujudkan kesejahteraan rakyatnya. 

Sampai saat ini belum ada tolok ukur mengukur keberhasilan seorang kepala daerah memimpin daerahnya. Belum ada ketentuan yang memberikan penilaian seseorang kepala daerah berhasil atau gagal memimpin daerah. Ukuran yang ada adalah bilamana seorang kepala daerah akan maju lagi menjadi kepala daerah dilihat dari dukungan rakyat dalam pemilukada, ketika rakyat menjatuhkan pilihannya kepada pentahana menunjukkan kepala daerah di senangi rakyatnya, namun bila gagal terpilih lagi menunjukkan kepala daerah tidak mampu membawa kebahagian bagi rakyat di daerah.

Konstruksi hukum yang dibangun melalui peraturan perundang-undangan ini, nampak sangat jelas terjadi perselingkuhan yang dilakukan oleh para politisi, dengan mengunakan hukum sebagai sarana imperatif.  

Para politisi menghendaki adanya kebebasan yang tidak perlu diukur keberhasilannya dan diberi hak untuk mengatur birokrasi sesuai kehendaknya.

Perlu diingat Undang-undang Aparatur Sipil Negara melarang pemberhentian atau penggantian seorang Sekrertaris Daerah sebagai Jabatan pimpinan tinggi madya oleh Kepala Daerah  selama 2 (dua) tahun terhitung sejak pelatikan, bila dilakukan  sebelum masa 2 (dua) tahun harus memperoleh persetujuan Presiden. 

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.