Header Ads

https://daihatsu.co.id/

Peran KPPU Dalam Mengawal Demokrasi Ekonomi Pada Era Presiden Joko Widodo



oleh : Barid Effendi

Sejarah kelam runtuhnya kejayaan era orde baru tahun 1998, telah menjadi momentum  yang berharga bagi perjalanan pembangunan perekonomian Indonesia. Masih kuat dalam ingatan akan kejayaan hasil pembangunan orde baru yang   saat itu dipuji dan  diyakini akan mengantarkan Indonesia menuju tinggal landas. Akan tetapi puncak kejayaan itu harus menelan pil pahit dengan keterpurukan perekonomian negara yang diikuti dengan merosotnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Hal itu,   antara lain juga dipicu  oleh maraknya praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN),  serta gurita konglomerasi di lingkaran penguasa.  Demokrasi  ekonomi sebagaimana amanat Pasal 33 UUD 1945 pun menjadi landasan kebijakan ekonominya, namun tidak bisa dipungkiri saat itu Indonesia belum  memiliki perangkat hukum dan kelembagaan yang mengawal dan menjamin terselenggaranya demokrasi ekonomi. 

Runtuhnya kejayaan pembangunan ekonomi orde baru tahun 1998, akhirnya turut mendorong lahirnya UU No. 5/1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, dan juga  melahirkan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) untuk mengawasi pelaksanaan  UU tersebut. KPPU yang lahir dalam euphoria reformasi, mengemban amanat yang sangat mulia, yakni  mengawal terselenggaranya demokrasi ekonomi.

 

Posisi dan Peran KPPU

Posisi  KPPU sejak awal berdirinya memang  telah menjadi  polemik karena perannya pun juga unique. Sebagai pengawas  pelaksanaan UU No. 5/1999, KPPU mengemban tugas pengawasan persaingan usaha, tetapi juga sebagai penyelenggara peradilan hukum persaingan usaha.  Proses kelahirannya yang terburu-buru, meninggalkan jejak  tidak dilengkapinya dengan pengaturan perangkat lembaga secara tuntas.  Padahal berdasarkan Pasal 30 UU No. 5/1999, KPPU merupakan  lembaga independen yang bertanggung jawab kepada Presiden, sehingga secara   kelembagaan, KPPUjelas  merupakan bagian dari Pemerintahan.

Sejak tahun 2013 KPPU juga mendapat amanat tambahan, yakni melakukan pengawasan pelaksanaan kemitraan sebagaimana diatur dalam UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Dengan tambahan amanat ini memperkuat posisi dan peran KPPU sebagai lembaga pemerintah pembantu Presiden untuk mengawal terselenggaranya demokrasi di bidang ekonomi.

Mahkamah Konstitusi pun dengan  Putusan MK Nomor 85/PUU-XIV/2016  tahun 2017 ikut menegaskan bahwa KPPU adalah lembaga negara yang bersifat state auxiliary organ yang dibentuk diluar konstitusi dan merupakan lembaga yang membantu pelaksanaan tugas lembaga negara pokok, sehingga KPPU merupakan bagian dari lembaga negara utama di ranah eksekutif. Lebih lanjut dalam Putusan tersebut hlm 194 “Mahkamah telah menyatakan bahwa lembaga KPPU adalah lembaga penegak hukum dalam ranah hukum administrasi”.

 

KPPU  Era Presiden Joko Widodo

Sejak awal kepemimpinannya, Presiden telah menaruh perhatian kepada KPPU dan memberdayakan  untuk ikut mewujudkan agenda NAWA CITA, yakni  mendukung  peningkatan daya saing. Dalam lampiran Perpres No. 2 Tahun 2015 tentang RPJMN 2015 – 2019, juga telah dicanangkan agenda reposisi dan penguatan kelembagaan KPPU melalui perubahan Keppres 75/1999. Sayangnya agenda tersebut tidak ditindaklanjuti secara tuntas.

Seiring dengan semangat Presiden untuk menciptakan lapangan kerja melalui lahirnya UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, pemerintah menempatkan peran KPPU  dalam dua Peraturan Pemerintah turunan UU tersebut, yakni:Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat; dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Melalui amanat dua PP tersebut, menegaskan bahwa  KPPU mempunyai peran strategis dalam mengawal  pelaksanaan demokrasi ekonomi pasca UU No. 11 Tahun 2020. Hal  ini, seharusnya diimbangi dengan keseriusan pemerintah dalam menjamin  kredibilitas dan akuntabilitas    pegawai KPPU,  karena  pada hakekatnya, pegawai KPPU dalam menjalankan tugasnya adalah menjalankan tugas negara. Dengan demikian  legitimasi pegawai KPPU menjadi penting   untuk menghindari  ganjalan perdebatan dalam proses penegakan hukum persaingan usaha (due process of law) dan sekaligus memberikan jaminan kepastian hukum bagi pihak yang berperkara. 

Namun ironisnya, selama lebih 20 tahun sejak awal beroperasinya KPPU, pemerintah belum tergerak untuk melegalisasi status kepegawaian KPPU, sehingga pembiaran ini  seolah  KPPU tidak dianggap penting. Padahal tugas dan fungsi lembaga sangat jelas dan vital serta tidak dimiliki oleh kementerian/lembaga yang  lain.   

Akhirnya, Presiden selaku pemegang kekuasaan  pemerintahan sebagaimana  diamanatkan dalam Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 menjadi tumpuan harapan untuk memperkuat KPPU dalam mendukung janjinya mewujudkan demokrasi di bidang ekonomi sebagaimana semangat UU Cipta Kerja. Penguatan KPPU secara hukum tata negara maupun hukum administrasi negara tidak diragukan, dan yang sangat mendesak adalah legitimasi pegawai KPPU yang selaras dengan ketentuan UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Langkah penguatan KPPU akan menjadi wujud nyata sikap Presiden Joko Widodo dalam menjamin keberlangsungan, akuntabilitas dan kinerja KPPU, serta perwujudan tata kelola lembaga pemerintah yang baik, yang merupakan bagian dari program reformasi birokrasi.(*)

 

*) Penulis adalah Staf Ahli Komisi Bidang Kelembagaan dan Kerjasama, KPPU. 




Barid Effendi, lahir di Bantul, tanggal 23 Mei 1964. Mendapat gelar Sarjana Kehutanan (Ir) dari Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta (1990). Pada Tahun 1991 memulai karirnya menjadi CPNS pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Departemen Keuangan RI. Setelah selesai mengikuti Diklat Penyesuai Tugas pada Pusdiklat Bea dan Cukai, ditugaskan pada Direktorat Cukai dan terlibat aktif dalam penyusunan Undang-Undang No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai, dan penyusunan peraturan pelaksanaannya. Tahun 2002 dipercaya sebagai Kepala Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai Juanda, Surabaya, dan berhasil meraih predikat Kantor Pelayanan Percontohan terbaik di lingkungan Departemen Keuangan. Tahun 2003 kembali ke Direktorat Cukai sebagai Kasubdit Aneka Cukai dan terlibat aktif dalam penyusunan Rancangan Amandemen UU Cukai sebagai Ketua Harian Tim Amandemen. Pada Tahun 2008 dipercaya kembali sebagai Kepala Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai Malang. Setelah berhasil merintis transformasi kantor menjadi Kantor Modern tipe Madya yang pertama di lingkungan Bea dan Cukai, kemudian ditugaskan di Kanwil Bea dan Cukai Sumatera Bagian Selatan sebagai Kepala Bagian Umum dan Kepatuhan Internal. Sejak awal Tahun 2012 bergabung ke KPPU dengan jabatan berturut-turut sebagai Kepala Biro Administasi, Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan, dan sejak 2019 sebagai Staf Ahli Komisi Bidang Kelembagaan dan Kerja Sama, sampai sekarang.

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.