Header Ads

https://bizlawnews.id/

Semangat Presiden Jokowi Perangi Produk Asing, Eh Menterinya Malah Impor Garam

Ironi, petani garam panen, namun kebutuhan dalam negeri masih dipenuhi dari impor. Foto : Ist.

Jakarta -
Belum kering ucapan Presiden Joko Widodo mengenai perang produk asing. Jokowi, begitu beliau kerap disebut, mencanangkan gerakan itu untuk memajukan produk dalam negeri. Saking heroiknya, ada petinggi Pertamina dipecat diwacanakan imbas dari semangat ini. Namun, ternyata, ucapan itu malah seolah tak didengarkan sang pembantunya. Menterinya malah putuskan impor garam.

Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono bilang, masalah impor garam, telah diputuskan dalam rapat Kemenko Kemaritiman dan Investasi, beberapa waktu lalu.

Ya, kebijakan itu telah diamini oleh Meko Luhut Binsar Panjaitan. "Impor garam sudah diputuskan melalui rapat Menko (Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi)," kata Menteri Sakti di Indramayu, Jawa Barat, Minggu (14/3/2021).

Menurut Sakti, saat ini, masih menunggu data terkait kebutuhan garam di Indonesia, karena ketika sudah didapati kekurangannya, maka itu yang akan di impor. Impor garam yang dilakukan juga sesuai neraca perdagangan, sehingga kebutuhan garam dalam negeri itu bisa terpenuhi. "Nanti misalnya kekurangannya berapa, itu baru bisa diimpor, kita menunggu itu. Karena itu sudah masuk dalam undang-undang cipta kerja," ujarnya.

Sementara Anggota Komisi IV DPR RI Ono Surono mengatakan akan mengawasi impor garam yang dilakukan pemerintah, agar kebijakan itu tidak memberatkan pada para petambak garam rakyat. "Kita akan awasi betul, bagaimana impor garam ini tidak berimbas kepada garam konsumsi yang selama ini cukup dipasok oleh garam lokal," kata Ono.

Dia menambahkan, persoalan garam di Indonesia ini tidak kunjung selesai. Karena, adanya perbedaan data antara Kementerian Perdagangan dan juga KKP.

Seharusnya lanjut Ono, pemerintah bisa mengetahui kebutuhan yang sesungguhnya, mana yang bisa dipasok garam lokal dan mana yang industri. "Impor ini terkait neraca garam, di mana antara Kementerian Perikanan (KKP) dan Kementerian Perdagangan selalu berbeda," katanya.

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.