Header Ads

https://daihatsu.co.id/

Angin Segar Bagi KPPU dari Istana Presiden di Tengah Menunggu Amandemen UU NO. 5/1999


Oleh:  Barid Effendi


Rapat Paripurna DPR RI tanggal 23 Maret 2021, telah mengesahkan 33 RUU Prolegnas Prioritas  2021. Dari daftar ini,  tidak termasuk RUU Perubahan Undang-Undang  No.  5/1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU No. 5/1999).  Padahal UU No. 5/1999 yang melahirkan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dengan amanat mulia, yakni sebagai Lembaga independen untuk mengawasi pelaksanaan UU tersebut dan mengawal terselenggaranya demokrasi ekonomi di negeri ini mestinya mendapatkan perhatian serius dari DPR untuk mewujudkan komitmen amanat reformasi. 

Amandemen UU No.5/1999 posisinya sangat penting dan mendesak untuk direvisi karena dirasakan sudah sangat usang, dan tidak lagi mampu untuk mengikuti perkembangan zaman dan tuntutan global.   

Proses Legislasi Yang Sulit Diprediksi

Menengok lahirnya   UU No. 5/1999 memang tergolong cepat dan boleh dibilang terburu-buru. Hal ini tidak terlepas dari suasana kebatinan dalam proses pembahasan dan tuntutan berbagai pihak untuk segera mengesahkan Undang-Undang tersebut. Refleksi terburu-burunya UU No. 5/1999 disadari setelah  penyelenggara dan perintis berdirinya KPPU mengalami hambatan regulasi dalam mewujudkan kehadiran KPPU yang kredibel dan akuntabel sesuai amanat undang-undang. 

Alih-alih mendapatkan dukungan dari pemerintah saat itu, namun pemerintah justru menyambut dengan tuntutan untuk merevisi UU tersebut secara terbatas agar sejalan dengan regulasi tata kelola penganggaran dan kepegawaian. Akhirnya operasional KPPU pun tetap diselenggarakan dengan berbagai benturan regulasi sehingga menjadi ironi “KPPU lahir dari Rahim Gerakan reformasi dan mengemban amanat reformasi, tetapi pemerintah tidak mengokomodasi untuk ikut dalam gerbong program reformasi birokrasi”.

Hal inilah yang mendorong KPPU periode 2013-2018 tergerak mengusulkan dan memohon kepada Komisi VI DPR RI 2009-2014 untuk memperjuangkan perubahan terbatas UU No. 5/1999 sebagaimana permintaan pemerintah. Namun  draf usulan RUU amandemen UU No. 5/1999 yang diajukan  oleh KPPU, setelah  dibahas oleh Baleg DPR RI akhirnya menjadi RUU secara komprehensif karena memang UU ini benar-benar sudah usang.   

Lembaran baru perjuangan  memperkuat KPPU memalui DPR selaku Lembaga yang melahirkannya UU No. 5/1999 mulai berjalan. Dan terbukti proses pembahasan RUU di Senayan memang benar-benar sulit diprediksi, sehingga harapan KPPU dengan amandemen ini pun  terhenti dengan berakhirnya masa kerja DPR RI periode 2009–2014. Begitu pula pada masa kerja DPR RI periode 2014–2019, meskipun dengan   tenggang waktu pembahsan yang jauh lebih panjang, dan bahkan diusung sendiri oleh Komisi VI DPR RI   sebagai target legislasinya, namun akhirnya juga kandas  hanya sampai pada tahap pembahasan tingkat I bersama pemerintah, dan  tidak berhasil dibawa ke  sidang Paripurna DPR RI untuk  disahkan. Hal ini sangat kontrakdiktif jika dibandingkan dengan amandemen UU KPK saat itu yang muncul pada akhir periode, namun meski penuh kontro versi tetep mampu laju melenggang ke sidang paripurna dan disahkan menjadi UU.

Posisi RUU perubahan UU No. 5/1999, pada DPR RI periode 2019–2024, dengan Keputusan Nomor 46/DPR RI/I/2019-2024 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang  Tahun 2020-2024,  memang sudah ditetapkan sebagai salah satu RUU  yang akan dibahas oleh DPR periode ini (nomor urutan 167).  Bahkan pada awal tahun 2020, RUU ini pun sempat masuk dalam daftar prolegnas prioritas yang diusulkan oleh Komisi VI DPR RI, namun karena adanya pandemi Covid-19, yang mengharuskan target legislasi untuk dikurangi,  maka RUU ini pun dikeluarkan lagi dari daftar prolegnas prioritas. Nasib RUU ini tersingkirkan lagi dan tidak semujur dengan agenda fenomenal pembahasan UU Cipta Kerja yang secara marathon dengan jumlah pasal yang super fantastik bisa dituntaskan dalam kurun waktu kurang dari satu tahun.

Agenda Fenomenal UU Cipta Kerja

Menengok semangat lahirnya UU Cipta kerja yang sangat fenomenal memang sebuah pertaruhan bagi Presiden Joko Widodo dalam mewujudkan janji kampanye  menciptakan lapangan kerja yang seluas-luasnya. Draf RUU Cipta Kerja yang diusulkan oleh pemerintah ini   sebenarnya juga memuat beberapa pasal dalam UU No. 5/1999 untuk ikut direvisi. 

Sayangnya, baik pemerintah maupun DPR tidak merespons beberapa pasal penting yang diusulkan oleh KPPU kepada Presiden, yakni  pasal untuk melegitimasi status pegawai KPPU, yang juga merupakan tuntutan dari pihak pemerintah sejak awal implementasi UU No. 5/1999.  Agenda inipun turut melengkapi panggung ironi kepedulian DPR dan Pemerintah terhadap dukungan Lembaga pengawal terselenggaranya demokrasi ekonomi.  

Sebenarnya melalui lahirnya UU ini, pemerintah seharusnya menyadari bahwa KPPU mengemban peran yang sangat strategis yang diatur dalam dua Peraturan Pemerintah (PP) turunannya, yakni: PP Nomor 44 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yang didalamnya mengatur mengenai kewenangan KPPU dalam melakukan pemeriksaan perkara sampai dengan penjatuhan sanksi berupa tindakan administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan UU No. 5/1999. Serta PP Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, yang di dalamnya memberi kewenangan kepada KPPU  untuk melaksanakan pengawasan kemitraan. Hal ini karena peran KPPU dalam dua PP tersebut adalah melaksanakan penegakan hukum persaingan usaha. Akan tetapi, kenyataannya usulan KPPU untuk memasukkan beberapa pasal kelembagaan dan kepegawaian demi penguatan KPPU dan legitimasi pegawai dalam bertugas, tidak mendapatkan dukungan secara penuh.  

Demokrasi Ekonomi dan Amanat Reformasi

Prof.  Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. pakar hukum tata negara, dalam acara Peluncuran Buku dan Diskusi Publik Persaingan Usaha dan Pemulihan Ekonomi, yang diselenggarakan oleh KPPU dalam rangka syukuran 20 tahun KPPU pada Jumat 26 Maret 2021, menegaskan bahwa KPPU adalah lembaga pengawal demokrasi ekonomi yang  merupakan amanat reformasi. Beliau menegaskan pula bahwa pemerintah, pelaku bisnis dan dunia akademis harus menyadari pentingnya lembaga KPPU dan mendukung tidak saja secara normatif tetapi juga kinerjanya. Empiris juga sudah membuktikan bahwa peristiwa kelam runtuhnya kejayaan  orde baru tahun 1998 tidak bisa dipungkiri karena saat itu Indonesia belum  memiliki perangkat hukum dan kelembagaan untuk memandu dan mengawal  terselenggaranya demokrasi ekonomi.  

Saat ini, Political will dari pemangku kepentingan untuk mendukung kinerja KPPU memang dirasakan masih sangat kurang. Sekilas cerita proses agenda amandemen UU No. 5/1999 dan berbagai peluang legislasi untuk memperkuat KPPU tersebut di atas, rasanya telah menjadi bukti konkrit  kurangnya  komitmen dan kepedulian berbagai pihak. Fakta ini tentu saja sangat kontras dengan KPK yang begitu hebohnya direspons oleh berbagai pihak, padahal sebagai sesama pengemban amanat Gerakan Reformasi, KPPU mengemban   cakupan yang lebih luas dan mendasar.

Menjamin terciptanya iklim persaingan usaha yang sehat adalah tuntutan untuk membangun perekonomian  negara yang kuat dan memastikan serta meyakinkan minat pelaku usaha dan investor untuk mengembangkan kegiatan ekonominya di negeri ini.    Oleh karena itu, merujuk pernyataan Prof.  Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H.  di atas, seharusnya kondisi ini  juga menjadi keprihatinan semua pihak agar kehadiran KPPU benar-benar dapat memaksimalkan kinerjanya dalam mengemban amanat reformasi dan menjawab tuntutan nasional serta tantangan  global yang semakin komplek.  

Presiden Mengundang KPPU ke Istana

Hari Kamis 15 April 2021, untuk pertama kalinya sejak pelantikan Anggota KPPU periode 2018-2023, Presiden Joko Widodo mengundang kembali KPPU ke Istana. Dalam kesempatan tersebut, Presiden meminta agar KPPU meningkatkan perannya dalam menciptakan iklim persaingan usaha di Indonesia, khususnya terkait dengan peningkatan indeks daya saing  nasional yang mengalami  penurunan selama pandemi Covid-19. Sedangkan Ketua KPPU memanfaatkan momentum berharga tersebut untuk melaporkan secara langsung kepada Presiden tentang kinerja dan capaian KPPU, dan sekaligus   menyampaikan permohonan kepada Presiden agar menyelesaikan status kepegawaian di sekretariat komisi. 

Pertemuan langsung antara Presiden Joko Widodo yang didampingi oleh  Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Staf Khusus Presiden Arif Budimanta dengan Ketua KPPU Kodrat Wibowo yang didampingi oleh wakil ketua dan anggota komisi yang lainnya, seharusnya membawa angin segar perubahan bagi sekretariat KPPU untuk segera keluar dari sengkarut permasalahan status kepegawaian yang telah membelit sejak KPPU lahir hingga saat ini. Presiden dan jajarannya seharusnya merespons permohonan Ketua KPPU tersebut secara serius agar pegawai KPPU semakin bersemangat  dalam melaksanakan tugasnya, sehingga kinerja KPPU semakin meningkat, sebagaimana permintaan Presiden tersebut.

Menunggu Langkah Kongkrit Presiden

Sengkarut permasalahan kepegawaian KPPU yang telah berlangsung selama 20 (dua puluh) tahun lebih sejak lahirnya KPPU, adalah penggalan potret wajah koordinasi para pembantu Presiden yang masih memprihatinkan. Dukungan penganggaran KPPU oleh Kementerian Keuangan dan penempatan peran KPPU dalam Rancangan Pembangunan Nasional oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, tanpa didukung dengan legitimasi status kepegawaiannya, bahkan dibiarkan terus berlangsung selama ini jelas merupakan panggung sejarah perjalanan agenda reformasi yang sulit diterima oleh akal yang berkomitmen untuk menyelenggarakan pemerintahan yang baik, yang merupakan bagian dari program reformasi birokrasi.

Oleh karena itu, penyelesaian permasalahan status kepegawaian KPPU sebagaimana permintaan Ketua KPPU, tentu saja akan menjadi tonggak sejarah dan prasasti bergengsi bagi Presiden Joko Widodo dalam mendukung amanat reformasi tahun 1998, sekaligus menjawab janji reformasi birokrasi. 

Dikatakan “bergengsi” karena  penyelesaian masalah ini tidak dilakukan oleh presiden sebelumnya, padahal bagi Presiden, hadirnya KPPU yang kuat  jelas menjadi kebutuhan  mengingat pentingnya peran KPPU dalam menciptakan iklim persaingan usaha melalui peningkatan indeks daya saing  nasional. 

Sedangkan pada sisi lain, KPPU  sebagai  satu-satunya lembaga yang memiliki kewenangan untuk memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat, jelas sangat dibutuhkan untuk menjadi alat kontrol kebijakan pemerintah pusat dan daerah  agar selaras dengan visi dan misi Presiden. 

Kini saatnya para pemangku kepentingan menunggu langkah kongkrit Presiden Joko Widodo yang telah menunjukkan perhatiannya kepada KPPU, dalam merespons permintaan Ketua KPPU tersebut. Legitimasi pegawai KPPU jelas sangat ditunggu-tunggu dan akan menjadi payung penyelamat kelangsungan, akuntabilitas dan kinerja KPPU di tengah-tengah menunggu agenda amandemen UU No. 5/1999 yang tidak menentu. Perlu ditegaskan pula, bahwa legitimasi status pegawai KPPU adalah hal yang sangat  penting dan mendesak untuk mendukung pelaksanaan tugas dan wewenang KPPU, dan sekaligus  untuk menghindari  ganjalan perdebatan dalam proses penegakan hukum persaingan usaha (due process of law) serta  memberikan jaminan kepastian hukum bagi pihak yang berperkara.

Sebagai penutup, hadirnya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 85/PUU-XIV/2016 tanggal 20 September 2017 ditambah lagi dengan Putusan Mahkamah Konstitusi  No. 54/PUU-XVIII/2020 yang diperjuangkan oleh beberapa pegawai KPPU tahun lalu, rasanya cukup kuat untuk menjadi rujukan bagi pemerintah  bersama KPPU dalam mengakhiri sengkarut status pegawai KPPU.(*)

*)Penulis merupakan Staf Ahli KPPU 

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.