Header Ads

https://daihatsu.co.id/

Dr. Suparji Ahmad : LSM atau Ormas Bisa Ajukan Praperadilan SP3 Sjamsul Nursalim

KPK menerbitkan SP3 terhadap penyidikan dugaan tindak pidana korupsi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang melibatkan Sjamsul Nursalim. Pakar hukum berpandangan SP3 itu bisa dipraperadilankan. Foto : Ist.

Jakarta -
Langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) terhadap Sjamsul Nursalim, menuai kritik dari akademisi dan penggiat antikorupsi.

Alibi KPK yang menyebut kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) tidak memenuhi unsur penyelenggara negara lantaran Syafruddin Arsyad Tumenggung telah divonis bebas di tingkat Kasasi MA, sudah dapat diprediksikan sebelumnya. Apalagi ketika ada keinginan ngotot untuk mengamandemen UU KPK waktu itu. DPR dan Pemerintah pun akhirnya mengegolkan amandemen UU KPK meskipun ditentang publik. Alhasil, KPK memiliki kewenangan untuk menerbitkan SP3, sebagaimana diatur dalam Pasal 40 UU No.19 Tahun 2019. 

Melihat kondisi ini, Dr. Suparji Ahmad, pengamat hukum dari Universitas Al Azhar Indonesia, Jum'at (2/4), berpandangan langkah KPK menerbitkan SP3 itu klimaks dari penantian panjang penuntasan kasus BLBI.

Dr. Suparji Ahmad, SH, MH.

Ia juga prihatin terhadap adanya SP3 itu, dan bisa jadi ke depan KPK akan mengambil keputusan serupa terhadap kasus-kasus lainnya. Apalagi di Pasal 40 UU KPK itu SP3 bisa dikeluarkan apabila penyidikan dan penuntutan suatu perkara tidak selesai dalam jangka 2 tahun. Padahal di KUHAP tidak ada limitasi waktu dalam proses penyidikan dan penuntutan. Padahal kasus-kasus besar dan tersangkanya kabur ke luar negeri tentu akan semakin panjang waktu yang diperlukan untuk menuntaskannya.

Ketua Progam Paska Sarjana Universitas Al Azhar Indonesia itu menyarankan agar ditempuh jalur praperadilan terhadap SP3 kasus Sjamsul Nursalim itu. Pihak ketiga yang berkepentingan, seperti penggiat antikorupsi bisa mengambil langkah ini. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 80 KUHAP dan ditegaskan kembali oleh Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 76/PUU-X/2012 pada tanggal 8 Januari 2013.

"Tafsir pihak ketiga yang berkepentingan dalam praperadilan harus diperluas, tidak terbatas pada saksi korban dan pelapor, tetapi harus mencakup masyarakat luas. Dalam hal ini, bisa diwakili perkumpulan yang memiliki kepentingan dan tujuan yang sama demi memperjuangkan kepentingan umum (public interests advocacy). Seperti LSM atau ormas." Demikian bunyi petikan pendangat MK atas tafsir Pasal 80 KUHAP. 

Akankah SP3 KPK ini berujung praperadilan? Kita tunggu saja. (AR)/


Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.