Header Ads

https://daihatsu.co.id/

KPK Terbitkan SP3 Sjamsul Nursalim; Sudah Diprediksi Sejak Amandemen UU KPK

Sjamsul Nursalim menjadi buronan kasus BLBI selama dua tahun, dan kini mendapatkan SP3 dari KPK. Foto : Ist.

Jakarta - Setelah menjadi buronan kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), Sjamsul Nursalim yang disebut-sebut sebagai buronan kakap, dan istrinya Itjih Sjamsul Nursalim mendapat kado indah dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Mereka mendapatkan Surat Perintah Pemberhentian Penyidikan (SP3).  Ruarr biasa.

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata, Kamis (1/4), saat konferensi pers, mengatakan Penghentian penyidikan terkait dugaan korupsi yang dilakukan tersangka SN (Sjamsul Nursalim) selaku pemegang saham pengendali Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) dan ISN (Itjih Sjamsul Nursalim) bersama-sama SAT (Syafruddin Arsyad Temenggung) selaku Kepala BPPN.

SP3 ini juga merupakan rekor baru KPK setelah amandemen UU KPK. Keputusan lembaga antirasuah untuk menghentikan penyidikan ini merupakan yang pertama kali dilakukannya.

Imbas dari SP3 yang dikeluarkan KPK itu, tentu status tersangka dan buron dari SN dan ISN pun gugur. Mereka pun bisa melenggang kembali tanpa was-was bayang-bayang kasus BLBI. 

Alibi KPK menerbitkan SP3 itu, ungkap Alexander Marwata, penerbitan SP3 sesuai dengan kewenangan yang dimiliki KPK dalam Pasal 40 UU 19/2019. Sebab menurut Alex, kasus BLBI tidak memenuhi adanya unsur penyelenggara negara lantaran Syafruddin telah divonis lepas di tingkat kasasi MA pada 2019.

Ia menyampaikan, "Syarat adanya perbuatan penyelenggara negara dalam perkara tersebut tidak terpenuhi. Sementara SN dan ISN dalam kapasitas bersama-sama PN. Maka KPK memutuskan menghentikan perkara SN dan ISN tersebut."

Desain Amandemen UU KPK?

Penggiat dan peneliti antikorupsi pun kini mulai faham mengapa UU KPP diamandemen. Hal itu diutarakan oleh penggiat antikorupsi dari Pukat UGM Yogyakarta Zaenur Rohman.

Rohman berpandangan, "SP3 ini memang bukan sesuatu yang mengagetkan, ya. Ini adalah konsekuensi dari sisi UU KPK yang memungkinkan KPK memiliki kewenangan mengeluarkan SP3."

Ia melanjutkan pandangannya, bahwa penghentian perkara Sjamsul Nursalim seperti sudah direncanakan ketika pemerintah bersama DPR merevisi UU KPK pada 2019.  KPK diberikan kewenangan untuk menerbitkan SP3.  "Menurut saya SP3 ini seperti sudah direncanakan dalam revisi UU KPK, bahwa kelak akan ada SP3 untuk perkara penting," tandas Rohman.

Ia pun menduga, SP3 itu tidak hanya berhenti di Sjamsul Nursalim. Dirinya menyebutkan, bisa jadi pemberian SP3 itu akan diberikan pada kasus-kasus lainnya.(RB)

 


 

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.