Header Ads

https://daihatsu.co.id/

Mafia Tanah Masih Menghantui Warga


Warga bersama kuasa hukumnya melaporkan kasus dugaan mafia tanah ke Polda Metro Jaya. Foto : Ist


WELFRE.id - Gaung pemberantasan mafia tanah yang diperintahan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo terus berlanjut. Satu persatu warga yang jadi korban mafia tanah di berbagai daerah mulai mengadu kepada polisi, termasuk di wilayah Provinsi DKI Jakarta. 

Kali ini, seorang ibu berinisial LS mengadu ke Tim Satuan Tugas (Satgas) Mafia Tanah Polda Metro Jaya. Lantaran akibat ulah mafia tanah, pemilik rumah mewah di Jalan Pinang Raya, Cilandak, Jakarta Selatan, ini mengalami kerugian karena kehilangan rumahnya seharga Rp30 miliar.

Kuasa hukum Ny LS, Anang Yuliardi Chaidir, mengungkap kasus bermula saat kliennya akan meminjam uang sejumlah Rp9 miliar pada awal 2020 kepada seseorang. Korban menjadikan rumahnya sebagai agunan.

”Pada waktu klien saya pinjam uang, ternyata bukan perjanjian utang piutang yang diberikan, tapi PPBJ (Perjanjian Pengikatan Jual Beli) dan akta kuasa jual,” katanya di Markas Polda Metro Jaya, Kamis (8/4/2021). 

Anang juga menyebut, korban yang curiga sempat menolak PPBJ itu lantaran dirinya hanya ingin menjaminkan rumahnya, bukan menjual. Tapi, dengan lihai terduga pelaku meyakinkan korban kalau itu merupakan proses normal dalam peminjaman uang.

”Kata orang yang meminjamkan uang, enggak apa-apa, ini buat persyaratan saja. Nanti kalau gagal bayar, kita jual sama-sama aset ini. Seperti itu lah pelaku ini meyakinkannya," kata Anang juga.

Karena membutuhkan uang saat itu, Ny LS setuju dengan sistem PPJB. Awalnya dia hanya ingin meminjam uang Rp6 miliar, namun, pelaku membujuknya guna menaikan pinjaman jadi Rp12 miliar. Korban lalu setuju dengan jumlah tersebut dan dipotong bunga diawal. 

”Jadi jumlah uang pinjaman yang korban terima hanya Rp9 miliar,” papar Anang juga. Ny LS lantas diminta menandatangani surat kuasa mutlak atas rumah yang dijaminkan atas pinjaman tersebut.

”Korban sudah sempat membayar angsuran 4 kali. Lalu ketika korban sudah mulai gagal bayar, pelaku bersama notaris membuat akta jual beli berdasarkan kuasa mutlak tadi," paparnya lagi. 

Korban yang tidak paham betul hukum disebut Anang tak sadar kalau surat kuasa mutlak itu membuat pelaku leluasa mengelola aset rumahnya. Dengan surat itu, pelaku melakukan balik nama terhadap sertifikat kepemilikan rumah mewah Ny LS. 

Lantas oleh terduga pelaku rumah dijual kepada seseorang dengan harga Rp9 miliar tanpa persetujuan Ny LS. ”Padahal harga rumah itu sesuai NJOP Rp 30 miliar. Kalau korban jual, dia bisa mengembalikan pinjaman itu," cetusnya juga.

Usai rumahnya dijual, akhir tahun 2020, pelaku menyewa beberapa preman untuk mengusir Ny LS beserta penghuni rumah lainnya. Mereka dipaksa meninggalkan rumah tanpa diperbolehkan membawa barang apa pun yang ada di sana.  Padahal, saat itu ada 10 orang yang menyewa indekos di rumah Ny LS tersebut. 

Laporan dugaan mafia tanah itu sendiri diterima dengan nomor LP/1878/IV/YAN.2.5/2021/SPKT PMJ tertanggal Kamis, 8 April 2021.

Sementara itu, LS sendiri berharap sekali pada Tim Satgas Mafia Tanah di bawah Kapolda Irjen Fadil Imran bisa menangkap dan mengungkap mafia tanah yang menipunya. Dengan mata berkaca, dirinya berharap Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo bisa memberangus habis mafia tanah agar tidak ada lagi korban seperti dirinya.

Sebelumnya, Polda Metro Jaya mengungkap kasus mafia tanah yang menimpa ibu kandung mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal. Lima rumah orang tua mantan pejabat itu diduga dikuasai dengan cara pencurian sertifikat. 

Dalam kasus itu, Polda Metro Jaya membekuk 15 orang yang berperan dalam pengambilalihan 5 rumah milik Ny Zurni Hasyim Djalal (ibunda Dino Patti Djalal) pada Sabtu (20/4/2021). 

”Dari pengungkapan tiga laporan polisi ini, ada 15 tersangka yang bisa ditangkap. Masing-masing LP ada lima tersangka," ujar Kapolda Metro Jaya, Irjen Polisi Fadil Imran di Mapolda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Jumat (19/2/2021).

Sementara itu, Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sunraizal mengatakan sesuia arahan Menteri ATR/BPN Sofyan Jalil, pihaknya terus memperbaiki berbagai hal di internal jajaran Kementerian ATR/BPN maupun jajaran di bawahnya, demi mencegah aksi mafia tanah.

Sunraizal menegaskan pihaknya bersama kepolisian sudah banyak mengungkap kasus mafia tanah di berbagai daerah. ”Sejak beberapa tahun lalu, kami banyak mengungkap kasus mafia tanah. Seperti yang terjadi di Medan, Sumbar, Banten, dan Jakarta. Para pelakunya sudah diproses hukum,” ujarnya. (tim redaksi)

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.