Header Ads

https://bizlawnews.id/

Masyarakat Pati Harapkan Kejari Pati Tangani Serius Dugaan Tipikor

Kasipidsus Kejaksaan Negeri Pati Hery Setiawan. Foto : Wisnu

PATI
- Kejaksaan Negeri (Kejari) Pati didesak untuk segera menindak lanjuti dugaan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) di Wilayah Kabupaten Pati. Pasalnya, dugaan adanya tipikor yang terjadi beberapa kali disampaikan oleh publik ke media hingga saat ini nampaknya hanya dijadikan sebagai hiasan telinga saja. Kejaksaan dituntut untuk lebih mendengar masukan publik di Pati terhadap adanya dugaan tipikor di wilayahnya.

Dari data yang dihimpun media, dugaan penyelewengan anggaran yang banyak disalahgunakan dan hingga kini tidak ditindak lanjuti misalnya, proyek pembangunan embung di Desa Payak Kecamatan Cluwak dengan anggaran Rp 270 juta yang sejak 2018 terbengkalai, proyek pembangunan irigasi dengan nilai Rp 680 juta yang diduga tidak sesuai bestek dan merugikan petani di Desa Margomulyo Kecamatan Tayu. Lalu, pengadaan alat berat dengan nilai laporan pertanggung jawaban sebesar Rp 450 juta, namun dibelanjakan alat berat bekas dengan nilai anggaran sekitar Rp 300 juta yang diambil dari dana BUMDes Desa Margomulyo tahun 2019 yang hingga kini hanya jadi pajangan lantaran kondisinya memprihatinkan. 

Kemudian, proyek pembangunan jembatan di Desa Kedalon Kecamatan Batangan dengan nilai Rp 400 juta lebih yang sudah dilaporkan dan ditindaklanjuti oleh Kejaksaan namun hingga kini progres penanganannya belum diketahui publik. Tak hanya itu, ada juga proyek pembangunan IPAL di Desa Bulu Manis tahun 2018 di Kecamatan Margoyoso yang hanya mangkrak, dan pembangunan gedung serbaguna dengan nilai Rp 700 juta yang hanya terbengkalai.

Catur Andi, SH, Ketua LSM KPMP Pati.

"Dari beberapa item pembangunan fisik itu sudah sering disampaikan masyarakat melalui media, hanya saja Kejaksaan terkesan diam di tempat tanpa ada tindak lanjut," ungkap Ungkap Ketua LSM Komando Pejuang Merah Putih (KPMP) Kabupaten Pati Catur Andi S.H, Kamis (1/4/2021).

Menurutnya, dari hasil temuan yang selalu terpublikasi dan disampaikan warga, Kejaksaan berdalih, bahwa temuan-temuan itu agar warga membuat laporan resmi yang disampaikan ke kejaksaan. Padahal, lanjutnya, sebagai aparat penegak hukum apabila ada temuan seharusnya pihak Kejaksaan bisa lebih proaktif, dan tidak menunggu laporan.

"Berita-berita yang terpublikasi terkait dengan temuan fisik, seharusnya bisa ditindak lanjuti, bukan diabaikan begitu saja, bukannya warga tidak mau membuat laporan, tapi paling tidak kalau sudah disampaikan ke media, tidak mungkin kita sebagai warga membuat asumsi yang tidak benar, padahal yang disampaikan itu adalah benar, dan tugas aparat penegak hukum adalah menindak lanjuti," tambahnya.

Atas sikap itu, warga menantang kejaksaan untuk menunjukkan kapasitasnya sebagai penegak hukum yang betul-betul serius menyelematkan uang negara dalam menindak lanjuti dugaan tindak pidana korupsi yang ada di wilayah Kabupaten Pati, apalagi dengan kepemimpinan Kepala Kejaksaan Negeri yang baru, seharusnya bisa lebih proaktif dan menunjukkan eksistensinya sebagai aparat penegak hukum yang ditugaskan untuk mengawal dan menyelamatkan uang negara agar tidak disalah gunakan.

"Kami berharap Kejaksaan bisa serius dalam menjalankan tugasnya memberantas korupsi, bukan hanya pidana umum, namun tipikor juga harus dituntaskan, dan kepada Kepala Kejaksaan yang baru, harus menunjukkan kapasitasnya, minimal kinerjanya di 100 hari kerja agar masyarakat percaya tugas dan fungsi kejaksaan." Tegasnya. 

Saat dikonfirmasi mengenai hal tersebut, Kasipidsus Kejaksaan Negeri Pati Hery Setiawan hanya senyum-senyum dan enggan memberikan tanggapan.(WIS)

 

 

 

 


Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.