Header Ads

https://bizlawnews.id/

Masyarakat Pertanyakan Tidak Masuknya Oba dan Oba Selatan dalam Rencana Pengembangan Kota Sofifi

Iradat Ismail, Koordinator Komite Perjuangan Kota Sofifi. Foto : Udi.

Sofifi - 
Penetapan tabal batas wilayah administratif Kota Sofifi Provinsi Maluku Utara oleh Gubernur KH.Abdul Gani Kasuba kini mendapat sorotan keras dari komite perjuangan Kota Sofifi. Pasalnya, penetapan tapal batas wilayah administratif Kota Sofifi disinyalir tidak memenuhi unsur keadilan.

Hal ini disampikan oleh kordinator Komite Perjuangan Kota Sofifi Iradat Ismail kepada wartawan Minggu (25/04/2021). 

"Selaku eskponen perjuangan Kota Sofifi menolak Kawasan Khusus Ibukota Sofifi. Jika Dua kecamatan Oba dan Oba Selatan tidak dimasukkan kedalam rencana pengembangan kawasan khusus Ibukota," tandas Iradat. 

"Menurut kami rencana pengusulan pemerintah provinsi ke pemerintah pusat terkait kawasan Ibukota Sofifi adalah rencana yang positif tetapi ada hal yang perlu ditinjau kembali karena rencana itu kemudian sengaja tidak mengakomodir dua kecamatan Oba lainnya yang ada di daratan Oba yaitu kecamatab Oba dan Oba Selatan. Dua kecamatan ini justru secara sosiologis dan historis adalah bagian integral wilayah Sofifi yang tidak boleh dilepas pisahkan," paparnya.

Ia mempertanyakan, mengapa Pemerintah Provinsi Maluku Utata seperti sengaja untuk tidak memasukannya.  Malahan, mengambil wilayah yang lain yang nota benenya secara fakta sosiologis dan historis itu tidak memiliki hubungan integral dengan Sofifi. "Ini kan aneh, kami juga menyesal dengan Pemerintahan Kota Tidore Kepulauan yang dibawah kepemimpinan Ali Ibrahim dan Muhammad Senen yang mulai dari periode pertama hingga periode kedua, telah berjanji melalui kampanyenya bahwa akan mendorong menjadikan Sofifi bisa berdiri sendiri untuk menjadi kota dan di dalamnya ada empat kecamatan," ungkap Iradat.

Lebih lanjut Iradat mengatakan, Pemerintah Kota Tikep sampai saat ini belum memenuhi janjinya. Nyatanya ketika Pemerintah Provinsi Maluku Utara berinsiatif mendorong Sofifi menjadi Kawasan Ibukota dan tidak memasukan wilayah Oba dan Oba Selatan ke dalam program ini. "Pemkot Tikep terkesan diam dan terlihat seperti hanya melakukan proses cuci tangan saja," tandasnya.

Iradat menambahkan, masyarakat di dua kecamatan itu merupakan bagian dari tanggungjawab mereka, namun seolah kepentingan mereka diabaikan begitu saja.

Ia menandaskan, atas nama eksponen Komite Perjuangan Kota Sofifi, pihaknya meminta agar Pemprov Maluku Utara segera meninjau kembali kebijakannya agar kembali mengakomodir dua kecamatan Oba dan Oba Selatan masuk dalam perencanaan kawasan khusus ibukota. 

"Pemkot Tidore Kepulauan dibawah kepemimpinan Capt Ali Ibrahim dan Muhammad Senen harus konsisten dengan janji yang disampaikan sewaktu kampanye sejak periode pertama hingga periode kedua," ujar Iradat.

"Kami pun mengajak semua elemen masyarakat daratan Oba dari Nuku Sampai Kaiyasa agar kompak bahwa kawasan khusus ibukota itu harus utuh mulai dari kecamatan Oba Utara, Oba Tengah, Oba, dan Oba Selatan berada dalam satu wilayah yang sama yakni Kawasan Khusus ibukota Sofifi itu sendiri. Dan jika Aspirasi ini tidak di pertimbangkan atau diterima maka kami tetap menolak rencana Pemprov Maluku Utara untuk menjadikan Sofifi sebagai kawasan khusus," pungkasnya. ( UDI)

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.