Header Ads

https://daihatsu.co.id/

Mudik Sebelum 6 Mei Dipersilahkan, Malah Diperlancar

Kakorlantas Polri Irjen Pol Istiono, Rabu (14/4), mengatakan tidak ada penyekatan sebelum tanggal 6 Mei 2021. Ia mempersilahkan apabila ada yang mau mudik lebih awal dan akan diperlancar. Foto : Ist.

Jakarta -
Persoalan pelarangan mudik 2021 pada periode 6-17 Mei 2021 masih menjadi perbincangan. Malahan, sebagian masyarakat berencana untuk mudik di luar periode tersebut, yakni sebelum taggal 6 Mei 2021.

Kepala Kops Lalu lintas (Kakorlantas) Polri Irjen Pol Istiono di Cirebon, Jawa Barat, Rabu (14/4), mengatakan sebelum tanggal 6 Mei 2021 tidak akan ada penyekatan bagi para pemudik di jalur mudik.

"Sebelum tanggal 6 Mei 2021 tidak akan ada penyekatan bagi para pemudik di jalur mudik, bahkan semua lalu lintas dipastikan lancar," kata Irjen Pol Istiono di Cirebon, Jawa Barat, Rabu (14/4/2021).

"Kalau ada yang mudik awal ya silakan saja, kita perlancar," tambah Istiono saat meninjau skema penyekatan mudik Lebaran 2021 di Gerbang Tol Palimanan.

Menurutnya sebelum tanggal 6 Mei 2021, pemerintah juga tidak melarang warga untuk bepergian kemanapun, asalkan tetap menaati protokol kesehatan COVID-19.

Untuk itu dipastikan kalau ada yang memaksa mudik lebih awal, maka pihaknya tidak akan melakukan penyekatan maupun menyuruh memutar balik ke daerah asal.

Namun lanjut Jendral Istiono, ketika telah memasuki tanggal 6 sampai 17 Mei, jalur utama mudik yang berada di Pulau Jawa, Sumatera maupun Bali akan dijaga ketat oleh petugas. "Setelah tanggal 6 Mei, mudik tidak boleh dan kita sekat," kata Irjen Pol Istiono.

Dia menambahkan sebelum tanggal 6 Mei 2021, pihaknya juga telah menggelar operasi keselamatan, yang pada intinya memberikan sosialisasi kepada masyarakat untuk tidak mudik pada tanggal 6 sampai 7 Mei 2021.

"Saya sampaikan bahwa sebelum tanggal 6 Mei ini kita sudah lakukan operasi keselamatan, bertujuan untuk sosialisasi agar tidak mudik di tanggal 6 sampai 17 Mei," katanya.

Sebelumnya, Karobinops Sops Mabes Polri Brigjen Polisi Roma Hutajulu, menyampaikan pihaknya masih memberikan kelonggaran kepada masyarakat yang hendak bepergian keluar kota pada 26 April hingga 5 Mei 2021, atau sebelum libur Idul Fitri 2021. Selama periode waktu tersebut, masyarakat masih dapat melintas apabila membawa surat kesehatan.

"Pada masa ini, check point anggota kepolisian bergabung dengan stakeholder terkait, baik TNI ataupun dengan pemerintah daerah di seluruh Indonesia untuk melaksanakan penyekatan-penyekatan berkaitan dengan larangan mudik yang sudah dicanangkan pemerintah," kata Roma dalam sebuah diskusi webinar yang dikutip pada Selasa (13/4).

"Namun di sini masih memberikan suatu kelonggaran-kelonggaran dengan adanya pemeriksaan kesehatan di check point tersebut," tambah dia.

Pada masa 26 April hingga 5 Mei 2021, Roma menjelaskan,  pihak kepolisian bakal memutar balik pemudik yang tidak dapat menunjukkan surat kesehatan. Selain itu, polisi juga bakal tetap melakukan pemeriksaan kesehatan terkait dengan virus corona (Covid-19) kepada masyarakat yang melintas.

Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah menanggapi terkait aturan kelonggaran kepada masyarakat yang hendak bepergian keluar kota pada 26 April hingga 5 Mei 2021 atau sebelum libur Idul Fitri 2021 dengan membawa surat sehat. Menurutnya, aturan ini tidak akan efektif karena pasti akan terjadi penumpukan kendaraan pemudik saat menuju Hari Raya Idul Fitri.

"Ya kalau dibatasi sampai tanggal 5 Mei 2021 banyak orang yang belum libur apalagi pekerja swasta dan buruh. Kalau ASN mah sudah jelas. Ini jadi tidak akan efektif. Saya yakin akan terjadi peningkatan kendaraan pemudik tahun ini secara pesat. Kenapa? Karena merasa sudah divaksin apalagi mereka sudah terbiasa dengan protokol kesehatan," katanya

Kemudian, ia melanjutkan saat banyak masyarakat yang melakukan mudik pasti kasus Covid-19 akan kembali naik. Sebab, mereka pasti berkerumun dan berwisata di tempat asalnya (kampungnya). Hal ini yang harus dipikirkan pemerintah. Jangan hanya membuat aturan tetapi teknisnya berantakan.

"Saran saya, kalau memang ingin meminimalisir orang yang mudik bikin penyekatan, pemerintah pusat bekerja sama dengan pemerintah daerah. Petugas di lapangan juga harus tegas dan pemerintah juga harus sediakan tempat karantina di seluruh daerah," kata dia.

Aturan larangan mudik yang telah ditetapkan pemerintah, disiasati oleh masyarakat dengan cara mudik lebih dini. (AR)

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.