Header Ads

https://bizlawnews.id/

Pengadilan Agama Pati Akan Tindaklanjuti Dugaan Penggunaan Akta Cerai Palsu oleh Oknum Kepala Desa

Jubir Pengadilan Agama Pati Drs Sutiyo saat menunjukkan dugaan Akta Cerai palsu. Foto : Wisnu.

PATI
- Kepala Desa Winong Kecamatan Winong Kabupaten Pati Jawa Tengah Ujok Budiyanto alias UB lagi tersandung masalah. UB diduga membuat akte perceraian palsu agar dianggap tidak ada lagi memiliki hubungan dengan istri pertamanya alias sudah bercerai dengan MT. Dugaan akta cerai palsu itu mencuat dari pernyataan panitera di Pengadilan Agama (PA) Pati usai putusan gugatan perceraian antara UB dan MT.

"Usai sidang pertama, saya dipanggil Panitera dan diberitahu bahwa ada surat cerai palsu atas nama saya dan suami, dan pihak panitera meminta untuk mencari tahu," ungkap MT kepada wartawan usai menjalani sidang putusan perceraian di halaman kantor PA Pati.

Menurutnya, sidang perceraian itu sendiri sudah diputuskan pada Rabu (31/3/2021), tanpa dihadiri suami, sehingga sidang hanya dilaksanakan selama 2 kali saja, karena saat mediasi sebelumnya juga tidak datang.

"Sidang sudah putus, dan tidak ada mediasi langsung putus karena suami saya tidak pernah hadir, namun yang saya sesalkan dengan adanya surat cerai palsu itu. Mengapa suami saya gak bilang baik-baik, sampai harus membuat surat cerai palsu, padahal dia kan Kepala Desa," ungkap MT.  

Dirinya juga meminta agar PA bisa menindak lanjuti dan melaporkan ke pihak yang berwajib dengan adanya surat cerai palsu itu, karena tidak sepantasnya surat cerai itu diterbitkan.

"Saya berharap agar diproses hukum saja, karena sebagai kepala desa tidak sepantasnya membuat akta cerai palsu seperti itu," tandasnya.

Ditemui terpisah, Juru Bicara Hakim PA Drs. Sutiyo mengancam akan menindaklanjuti ke ranah hukum soal dugaan penerbitan akta cerai palsu tersebut. Hal itu dilakukan karena dianggap mencederai institusi dan mencemarkan nama baik Pengadlan Agama (PA) Pati dalam melakukan penanganan perkara perceraian.

"Pengadilan tidak tahu soal itu, tahunya ketika ada kroscek dari KUA setempat soal keasliannya, dan kemungkinan surat itu diterbitkan oleh orang dari luar PA yang paham soal seluk beluk tentang PA," ujarnya. 

Dugaan adanya surat cerai yang dianggap tidak asli itu terbukti dengan adanya Nomor Registrasi Perkara per 23 Maret 2021 baru mencapai 869, sementara dalam surat itu sudah mencapai 1914. "Selain nomor registrasi perkara, untuk pejabat yang disebutkan juga tidak sesuai. Di PA sudah tidak ada lagi Wakil Panitera sejak 2 tahun lalu, namun dalam surat itu disebutkan wakil panitera, dan nama pejabat yang disebutkan juga sudah tidak ada," katanya.

Secara institusi, tambah Sutiyo, pihaknya akan melaporkan hal ini ke pihak berwajib, karena ini menyangkut pencemaran nama baik, apalagi untuk bukti yang akan dilaporkan juga sudah ada. "Kita akan siapkan data-datanya dulu untuk melaporkan, karena jangan sampai ada korban-korban lain yang sama, ini kita tindak lanjuti lantaran sudah merugikan instansi kami," tegasnya.

 Sementara Kepala Desa Winong Ujok Budiyanto ketika dikonfirmasi di rumah dan kantornya tidak ada di tempat, bahkan dihubungi melalui pesan whatsappnya juga tidak ada tanggapan sampai berita naik terbit.(wis)

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.