Header Ads

https://bizlawnews.id/

QUO VADIS STATUS PEGAWAI KPPU PASCA UU CIPTA KERJA??


Oleh:  Dr. Anna Maria Tri Anggraini

 
Dua puluh tahun lebih, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) hadir di negeri ini berdasarkan  amanat Undang-Undang Nomor  5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU No. 5/1999) dengan mengemban tugas mulia pengawasan pelaksanaan UU tersebut. Lahir dalam suasana euphoria reformasi, KPPU sejak awal tersandera oleh perdebatan status lembaga  dan penafsiran Pasal 34 UU No. 5/1999. Hal ini menjadi akar masalah pada status pegawai KPPU yang tidak kunjung selesai hingga saat ini dan belum tampak kejelasan sampai kapan akan berakhir, dan bahkan seperti apa akhir perjalanan ini.
 

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang lahir setelah KPPU, pada awalnya   sama-sama  sebagai lembaga independen  yang status pegawainya  tidak ikut dalam regime Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang kemudian berdasarkan UU No. 5/2014  berubah menjadi aparatur sipil negara (ASN).  Namun saat ini KPK sudah jelas dalam proses bertransformasi menjadi ASN, sedangkan KPPU masih terkatung-katung tanpa kejelasan.
 

Sebagai Komisioner KPPU periode kedua (2006 – 20012), penulis sampai sekarang masih aktif sebagai pemerhati hukum persaingan usaha dan tergabung dalam wadah Forum Dosen Persaingan Usaha (FDPU) sehingga masih terlibat intensif dalam berbagai kegiatan KPPU, jelas  terketuk hati dan merasa prihatin, serta terpanggil untuk ikut menyuarakan nasib status pagawai KPPU yang seolah masih dibiarkan oleh pemerintah tanpa kejelasan.

 
Membangun Jati Diri KPPU 

Pada awal berdirinya, KPPU memang harus berjuang mengemban tugas dan wewenang yang diamanatkan dalam UU No. 5/1999, dengan dukungan sarana dan perangkat Lembaga yang sangat terbatas. Pada sisi lain, KPPU juga harus berjuang untuk meyakinkan agar hukum persaingan usaha dapat diterima dalam sistem hukum nasional.   Perdebatan posisi dan status lembaga pada awal berdirinya KPPU pun turut menjadi kendala serius dalam operasional lembaga, baik dari sisi tata kelola anggaran maupun tata kelola kepegawaian KPPU. Pemerintah bersikukuh untuk tidak mengakomodasi status pegawai KPPU sebagai aparatur negara, kecuali dilakukan amandemen terbatas UU No. 5/1999.
 

Perjalanan lebih lanjut, sejak tahun 2013 KPPU mendapat amanat tambahan, yakni melakukan pengawasan pelaksanaan kemitraan sebagaimana diatur dalam UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Amanat tambahan ini menjadi sinergis dengan peran KPPU sebagai lembaga yang bertanggungjawab kepada Presiden, dan satu-satunya lembaga yang memiliki kewenangan  untuk memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.  Dengan demikian KPPU berperan juga sebagai alat kontrol  untuk meluruskan  kebijakan pemerintah pusat dan daerah agar sesuai dengan visi dan misi Presiden dalam mewujudkan reformasi di bidang ekonomi dan keberpihakan nyata kepada UMKM.   
 

Dalam  perspektif   ketatanegaraan, pada tahun 2017 Mahkamah Konstitusi  dengan  Putusan MK Nomor 85/PUU-XIV/2016  menegaskan bahwa KPPU adalah lembaga negara bersifat state auxiliary organ yang dibentuk di luar konstitusi dan merupakan lembaga yang membantu pelaksanaan tugas lembaga negara pokok, sehingga KPPU merupakan bagian dari lembaga negara utama di ranah eksekutif. Lebih lanjut, Mahkamah  juga menyatakan bahwa lembaga KPPU adalah lembaga penegak hukum dalam ranah hukum administrasi. Oleh karena itu, dengan kewenangan  melakukan penyelenggaraan peradilan persaingan usaha, maka KPPU memiliki kedudukan seperti badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) UUD 1945.  
 

Dengan kepercayaan mengemban amanat dalam dua UU, dan diperkuat dengan Putusan MK tersebut, menegaskan posisi dan peran strategis KPPU sebagai organ pemerintah dalam mendukung tugas dan wewenang Presiden dalam mewujudkan dan mengawal penyelenggaraan demokrasi ekonomi di negeri ini.

Peran KPPU Dalam UU Cipta Kerja

Menelisik pertimbangan diterbitkannya UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja adalah perwujudan  semangat pemerintahan Joko Widodo dalam memenuhi hak warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak melalui cipta kerja. Pemerintah benar-benar mendorong terciptanya iklim persaingan usaha yang sehat untuk mengundang investasi serta memberdayakan Koperasi dan UMKM sebagai lembaga ekonomi rakyat yang nyata-nyata telah teruji mampu menopang kelangsungan ekonomi negara dari berbagai terpaan dan goncangan badai perekonomian nasional maupun global, serta mampu  menyerap tenaga kerja secara massif.   
 

Oleh karena itu, untuk mewujudkan cita-cita UU ini, dalam Peraturan Pemerintah (PP) turunannya, KPPU kembali  mendapatkan peran yang sangat strategis yang diatur dalam PP No. 44 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. PP  ini, mengatur mengenai kewenangan KPPU dalam melakukan pemeriksaan perkara sampai dengan penjatuhan sanksi berupa tindakan administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan UU No. 5/1999.
 

Selain itu, KPPU juga mendapat peran  dalam PP No. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah,   yakni melaksanakan pengawasan kemitraan. Pengawasan pelaksanaan  kemitraan antara UMKM dengan perusahaan besar dan pengenaan sanksi administrasi  sebagaimana amanat PP tersebut merupakan perwujudan penyelenggaraan demokrasi di bidang ekonomi, yakni  menjamin praktek perekonomian yang berkeadilan yang merupakan cita-cita dari nilai-nilai Pancasila yakni ekonomi gotong royong menuju kesejahteraan rakyat.
 

Kedua PP tersebut, semakin menegaskan peran KPPU sebagai organ pemerintah yang mampu menjamin terwujudnya agenda UU Cipta Kerja yang semestinya secara simultan juga diimbangi dengan pengaturan status pegawai KPPU untuk memperkuat lembaga. Akan tetapi usulan dari KPPU kepada Presiden dalam RUU Cipta Kerja pun tidak direspons oleh pemerintah maupun DPR. Bahkan usulan dalam perumusan PP No. 44/2021 pun ditolak. Kondisi ini mengesankan rendahnya kepedulian penyelenggara negara ini terhadap legalitas dan kelangsungan lembaga pengawal penyelenggaraan demokrasi ekonomi yang merupakan amanat reformasi.
 

Meskipun secara ironis tidak ada sedikit pun dasar yuridis untuk mengakomodasi pengaturan status pegawai KPPU yang dapat ditumpangkan dalam Mega Agenda UU Cipta Kerja dan turunannya tersebut, Presiden dan jajarannya semestinya terketuk pemikiran jernihnya mencari solusi atau menggunakan diskresinya sebagaimana amanat dalam Pasal 4 ayat (1) UUD 1945, untuk menyelaraskan dengan beban tugas dan wewenang KPPU pasca UU Cipta Kerja.   Hal ini mengingat, bahwa pegawai KPPU dalam menjalankan tugasnya   adalah menjalankan tugas negara untuk penegakan hukum persaingan usaha, sehingga  legitimasi status pegawai KPPU menjadi penting   untuk menghindari  ganjalan perdebatan dalam proses penegakan hukum persaingan usaha (due process of law) dan sekaligus memberikan jaminan kepastian hukum bagi pihak yang berperkara.   
 

Menuntut adanya amandemen UU No.5/1999 terlebih dahulu untuk melegitimasi status pegawai KPPU sebagaimana kehendak pemerintah, rasanya ibarat “pungguk merindukan bulan”, karena DPR RI pada tanggal 23 Maret 2021, sudah ketok palu mengesahkan 33 RUU dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2021 tanpa RUU amandemen UU No. 5/1999. Pada sisi lain, sebenarnya pemerintah melalui Menteri Sekretaris Negara telah memberi alternatif solusi atas polemik ini agar KPPU mengajukan uji materi Pasal 34 UU No. 5/1999 kepada  Mahkamah Konstitusi, dan  melalui Putusan  MK Nomor 54/PUU-XVIII/2020 dalam pertimbangan hukumnya telah menyatakan: “…bahwa permasalahan kesekretariatan KPPU akan ditingkatkan menjadi kesekretariatan jenderal ataukah bukan, hal tersebut bukan menjadi kewenangan Mahkamah untuk menentukannya, melainkan menjadi kewenangan pemerintah dan lembaga terkait untuk menentukannya.” Kesekretariatan jenderal ini menjadi payung secara sistem kelembagaan instansi pemerintah untuk melegitimasi status pegawai KPPU.  
 

Sayangnya dengan Putusan MK ini pun, pemerintah dan KPPU belum tergerak untuk menindaklanjutinya.  Padahal  Putusan MK yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde)  tersebut, sudah seharusnya diyakini dan dimanfaatkan sebagai sumber hukum untuk dijadikan rujukan dalam mencari solusi  melegitimasi status pegawai KPPU, baik bagi  pemerintah maupun KPPU. Dengan demikian, ada atau tidak adanya agenda   amandemen UU No. 5/1999  bukan menjadi hal yang signifikan lagi.

Menakar Ujung Polemik Status Pegawai KPPU 

Sebagai anggota KPPU periode ke-2 (2006 – 2012), penulis terlibat langsung  upaya KPPU dalam  mendorong dan meyakinkan pemerintah untuk melegitimasi status pegawai KPPU. Ada rasa bangga atas perkembangan  respons pemerintah dalam menempatkan peran KPPU  pada RPJMN 2014 – 2019 dan RPJMN 2019 – 2024, apalagi ditambah dengan pelaksanaan pelantikan anggota KPPU periode 2018-2023 oleh Presiden Joko Widodo, di Istana. Namun hati terasa masih sedih dan prihatin mendengar  keresahan  dari para pegawai yang belum ada kejelasan sehingga memicu munculnya “demotivasi” pegawai hingga “turn over” atau pengunduran diri  karena tidak mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, hak keuangan, hak pengembangan karir dan kompetensi, serta yang paling utama adalah tidak adanya kepastian hukum.  
 

Pembiaran status pegawai KPPU ini menyisakan kesan pengingkaran janji program reformasi birokrasi ditengah-tengah gencarnya agenda Presiden dalam penataan lembaga-lembaga non struktural yang tidak efektif dan tumpang tindih dengan tugas dan wewenangnya. Sedangkan KPPU nyata-nyata tugas dan wewenangnya sangat jelas dan vital serta tidak dimiliki oleh kementerian/lembaga yang  lain, sehingga sulit dipahami alasan pemerintah belum tergerak untuk melegitimasi status pegawi KPPU.
 

Sudah saatnya, Pemerintah bersama  KPPU   segera menuntaskan permasalahan ini, apalagi dengan sikap keberpihakan Presiden dalam kebijakan ekonominya yang mengatakan: “mazab saya persaingan” (bisnis.tempo.co) maka sudah seharusnya terefleksi dalam wujud nyata melegitimasi status pegawai KPPU. Permasalahan ini jelas menjadi  tanggung jawab moral dan semestinya terpanggil bagi semua kementerian dan lembaga terkait, sebagai pembantu Presiden untuk menyelesaikannya.  
 

Legitimasi status pegawai  KPPU, jelas langkah yang strategis dan menjadi wujud nyata sikap Presiden Joko Widodo dalam menjamin keberlangsungan, akuntabilitas dan kinerja KPPU dalam mendukung pelaksanaan UU Cipta Kerja, serta perwujudan tata kelola lembaga pemerintah yang baik, yang merupakan bagian dari program reformasi birokrasi.
 

Akhirnya, sebagai pihak yang sudah berada di luar KPPU, penulis berpandangan, bahwa pembiaran  status pegawai KPPU pasca UU Cipta Kerja dengan status seperti yang masih berlangsung saat ini, jelas mengundang pertanyaan besar, mengapa status pegawai KPPU tidak segera dilegitimasi  seperti pegawai KPK atau mau dibawa kemanakah status pegawai  KPPU???(*)

 


Dr. Anna Maria Tri Anggraini
adalah dosen di Fakultas Hukum Universitas Trisakti sejak Tahun 1990.  Lahir di Kudus, 16 Januari 1963 dan telah menempuh pendidikan S-1 di UGM pada tahun 1988, pendidikan S-2 di UNTAR pada tahun 1996 serta melanjutkan pendidikan S-3 dan mendapatkan gelar Doktor di Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada tahun 2003.

Saat ini Anna bertugas sebagai Komisioner di Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) Komisi Penelitian dan Pengembangan. Wanita ini memulai karirnya sebagai dosen di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta di tahun 1988-1990. Pada tahun 1990 sampai sekarang, ia menjadi Dosen Tetap di Fakultas Hukum Universitas Trisakti Jakarta dengan mengampu mata kuliah utama Hukum Perlindungan Konsumen dan Hukum Persaingan Usaha. 

Pada tahun 2003, wanita dengan dua anak ini menyelesaikan studinya pada Program Doktor Fakultas Hukum Universitas Indonesia dengan disertasi berjudul “Pendekatan Rule of Reason atau Perse Illegal dalam UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat”. 

Di tahun 2006 sampai dengan 2012, ia mendapat tugas sebagai Komisioner di Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), di mana pada periode 2010-2011, ia ditunjuk sebagai Wakil Ketua KPPU. Sejak tahun 2013 sampai dengan 2016, wanita yang memiliki hobi jogging ini diangkat oleh Menteri Keuangan sebagai Anggota Komite Pengawas Perpajakan dan di saat yang hampir bersamaan, pada tahun 2015-2019 ia diangkat sebagai Wakil Dekan Bidang Perencanaan dan Pengembangan di Fakultas Hukum Universitas Trisakti Jakarta.


Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.