Header Ads

https://daihatsu.co.id/

Solidaritas Mahasiswa Pasca Sarjana Oba Raya se-Jabodetabek Kritisi Penetapan Batas Wilayah Kota Sofifi Malut

Beberapa elemen masyarakat, termasuk mahasiswa dan pelajar mengkritisi penetapan batas wilayah Kota Sofifi, Provinsi Maluku Utara. Penetapan oleh Pemprov Maluku Utara dinilai sarat kepentingan dan mengabaikan unsur sejarah. Foto : IST

Halsel -
Penetapan tapal batas wilayah administratif Kota Sofifi Provinsi Maluku Utara (Malut) mendapat tanggapan dari Solidaritas Mahasiswa Pasca Sarjana Oba Raya se-Jabodetabek. Mereka menilai, penetapan wilayah administratif Kota Sofifi dinilai tidak mengedepankan apsek historis.

Koordinator Solidaritas Mahasiswa Passa Sarjana Oba Raya se-Jabodetabek Aswar Husain, Selasa (27/04/2021), melalui aplikasi pesan menyampaikan, polemik batas wilayah kawasan khusus ibukota Sofifi yang disampaikan beberapa elemen masyarakat seperti Jaringan Pemuda Indonesia (JAPI) dan Eksponen Komite Perjuangan Kota Sofifi mengenai tidak dimasukkannya dua kecamatan Oba dan Oba Selatan itu dinilai tidak mempertimbangan sejarah dan sarat kepentingan,

Solidaritas Mahasiswa Pasca Sarjana Oba Raya se-Jabodetabek merasa terpanggil untuk mempertanyakan dasar kebijakan yang diambil Pemprov Maluku Utara itu hingga tidak memasukkan dua kecamatan itu yakni Oba dan Oba Selatan.

"Seharusnya diikuti dengan kajian akademik yang melibatkan komponen masyarakat lainnya, seperti yang disampaikan oleh Staf Khusus Kemendagri bahwa kawasan Khusus Ibukota Sofifi ini tidak masuk pada Domain DOB atau Daerah Otonomi Baru, dia hanya masuk pada aspek pengembangan atau percepatan pembangunan seperti yang dikeluhkan Gubernur wajah Sofifi kok tidak berubah, maka alangkah eloknya kalau itu adalah dasar utama Kawasan khusus itu diusulkan maka Pemrov harus bijak perioritaskan empat kecamatan secara keseluruhan baru menambah wilayah yang lain," tandas Aswar Husain.

Aswar Husain, Kordinator Solidaritas Mahasiswa Pasca Sarjana Oba Raya se-Jabodetabek.


Kecamatan Oba dan Oba Selatan, lanjut Aswar, selama ini tertinggal seperti jalan provinsi dari Kaiyasa sampai di Nuku Pemprov Maluku Utara terkesan mengabaikannya. "Mungkin karena ada pertimbangan anggaran makanya dengan adanya kawasan khusus ini harusnya Pemprov Maluku Utara mengajak Pemda Tidore Kepulauan dan elemen masyarakat lainya duduk sama-sama agar tidak terjadi kecemburuan sosial," tambahnya.

"Bagi kami apa yang dilakukan Pemrov Maluku Utara dan sikap diamnya Pemerintah Kota Tidore Kepulauan dibawa kepemimpinan Ali Ibrahim dan Muhammad Senen terkesan telah terjadi kongkalikong untuk mengabaikan nasib dua kecamatan yaitu Oba dan Oba Selatan,".tutupnya. (UDI)

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.