Header Ads

https://bizlawnews.id/

75 Pegawai KPK Yang Tak Lolos TWK Dinonaktifkan; Jubir KPK : Bukan Dinonaktifkan

Plt. Juru Bicara KPK Ali Fikri. Foto : Ist.

 



Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya angkat bicara terkait beredarnya surat keputusan (SK) tentang Hasil Asesmen Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) kepada 75 pegawai yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS). 

Dalam surat tersebut, pegawai diminta untuk menyerahkan tugas dan tanggung jawabnya kepada atasan langsung, sampai dengan ada keputusan lebih lanjut.

”Itu (keputusan) sesuai dengan keputusan rapat pada 5 Mei 2021 yang dihadiri oleh pimpinan, Dewan Pengawas dan pejabat struktural,” kata Pelaksana tugas (Plt) Juru Bicara KPK, Ali Fikri dalam keterangannya, Selasa (11/5).

Ia juga mengatakan penyerahan tugas ini dilakukan semata-mata untuk memastikan efektivitas pelaksanaan tugas di KPK, agar tidak terkendala dan menghindari adanya permasalahan hukum berkenaan dengan penanganan kasus yang tengah berjalan

”Dapat kami jelaskan bahwa saat ini pegawai tersebut bukan nonaktif, karena semua hak dan tanggung jawab kepegawaiannya masih tetap berlaku,” beber Ali juga.

Ali juga menyampaikan, pelaksanaan tugas pegawai yang bersangkutan untuk selanjutnya berdasarkan atas arahan atasan langsung yang ditunjuk oleh pimpinan  KPK. 

Ia juga menyebut, KPK saat ini tengah berkoordinasi secara intensif dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Kementerian Pendagayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi  (Kemenpan RB) terkait dengan tindak lanjut terhadap 75 pegawai yang dinyatakan tidak memenuhi syarat tersebut.

”KPK berharap dukungan media dan masyarakat untuk mengawal agar semua proses alih status pegawai KPK menjadi ASN bisa berjalan sesuai prosedur dan tepat waktu,” pungkas Ali.

Untuk diketahui, salinan surat yang beredar di kalangan wartawan yang ditandatangani Kepala Biro SDM Yonattan Damme Tangdilintin, sebanyak 75 pegawai KPK yang tak lolos TWK diminta menyerahkan tanggung jawab pekerjaannya kepada atasannya.

Salinan surat dari KPK itu juga ditembuskan kepada Kepala BKN, Dewas KPK, dan sejumlah 75 pegawai yang tak lolos TWK.

Sebanyak 75 pegawai yang tak lulus TWK termasuk penyidik senior KPK juga mengaku telah menerima salinan surat keputusan pimpinan KPK tersebut. 

Novel Baswedan sebelumnya mengatakan pihaknya akan melawan keputusan pimpinan KPK terkait penonaktifan tersebut, dan menyiapkan tim pengacara publik untuk membela hak-hak 75 pegawai yang tak lolos TWK. (RED)

#TWK
#KPK
#NOVELBASWEDAN

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.