Header Ads

https://daihatsu.co.id/

Anggota DPR : Pemberhentian Pegawai KPK Bukan Berdasarkan Alih Status

 

Anggota DPR RI Johan Budi. Foto: istimewa

Jakarta - Polemik tidak lulusnya 75 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) membuat anggota Komisi III DPR RI, Johan Budi angkat bicara. 

Mantan juru bicara KPK ini mengatakan pemberhentian pegawai KPK tidak berdasarkan alih status kepegawaian karena tidak lulus TWK.

”Memberhentikan pegawai KPK itu basisnya undang-undang, jadi bukan alih status," kata Johan Budi dalam diskusi Polemik Trijaya Dramaturgi KPK di Jakarta, Sabtu (8/5/2021).

Johan melanjutkan, dalam undang-undang, pegawai KPK yang bisa diberhentikan, misalnya karena melanggar kode etik berat, melakukan tindak pidana, meninggal dunia, atau mengundurkan diri. 

"Itu kalau kita bicara di dalam aturannya. Jadi, tidak dikarenakan oleh alih status, apalagi alih status ini berdampak pada pemberhentian sebagai pegawai KPK atau tidak, itu adalah dasarnya peraturan komisi (KPK), saya yakin peraturan komisi tidak boleh bertentangan dengan undang-undang," ujar anggota DPR RI asal PDI Perjuangan ini.

Johan Budi juga mengingatkan 75 pegawai KPK yang tidak lolos TWK yang terancam pemecatan itu baru berasal dari pemberitaan. 

"Berita itu kadang sedepa (selangkah) lebih ke depan dari kenyataannya, dalam konferensi pers Pak Firli (Ketua KPK) mengatakan memang belum ada kesimpulan bahwa 75 orang ini dipecat atau diberhentikan," ucapnya juga.

Bahkan, menurut Johan lagi, dirinya melihat pernyataan yang disampaikan Ketua KPK terkait nasib 75 pegawai yang tidak lolos TWK lebih  tidak akan diberhentikan. 

Saat menyinggung alih status pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara (ASN), menurut Johan, sebenarnya merupakan perintah undang-undang yang mesti dilaksanakan.

"Dalam kaitan alih status ini, saya tidak bicara apakah ada penyingkiran atau tidak, tetapi secara logika alih status itu akibat konsekuensi logis dari revisi Undang-Undang KPK, jadi ini perintah undang-undang," ungkap juga mantan Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi ini lagi. (tim redaksi)

#kpk
#polemik alih status pegawai kpk
#75 pegawai kpk tak lulus  twk
#tes wawasan kebangsaan
#dpr ri
#johan budi

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.