Header Ads

https://bizlawnews.id/

KSP Minta Aparat Penegak Hukum Usut Tuntas Dugaan Kebocoran Data Penduduk


279 Data Penduduk Indonesia dijual di forum online lengkap dengan NIK, alamat, telepon dan sebagian ada fotonya. Foto : Ist.

JAKARTA - 
Dugaan kebocoran data pribadi warga membuat prihatin Deputi V Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Bidang Politik Hukum, Keamanan dan HAM, Jaleswari Pramodhawardani. Karena itu, ia meminta aparat penegak hukum menelusuri adanya dugaan kebocoran data penduduk. 

Data pribadi penduduk tersebut, katanya juga, harus dilindungi dan dijaga dengan baik. ”Para pihak harus bertanggungjawab jika kebocoran data penduduk terbukti. Harus diusut tuntas," kata Jaleswari dikutip dari siaran resmi KSP, Sabtu (22/5).

Jaleswari juga mengatakan, dugaan kebocoran data penduduk ini sangat meresahkan masyarakat dan memprihatinkan. Menurutnya, saat ini pemerintah tengah mengajukan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Data Pribadi dan telah masuk Prolegnas 2021.

Seperti diketahui, jutaan data pribadi yang bocor diduga berasal dari data pemilik BPJS Kesehatan. Menurut pakar keamanan siber Lembaga Riset Siber CISSReC Pratama Persadha, kejadian semacam ini harusnya tidak terjadi pada data yang dihimpun oleh negara untuk kepentingan data kesehatan publik.

Karena itu, katanya juga, sebaiknya seluruh instansi pemerintah wajib bekerjasama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dalam melakukan audit digital forensik untuk mengetahui celah-celah keamanan yang mudah dibobol. Guna menghindari pencurian data di masa yang akan datang.

”Pemerintah juga wajib melakukan pengujian sistem atau Penetration Test (Pentest) secara berkala kepada seluruh sistem lembaga pemerintahan. Ini sebagai langkah preventif sehingga dari awal dapat ditemukan kelemahan yang harus diperbaiki segera,” ujarnya juga. 

Menurutnya juga, penguatan sistem dan SDM harus ditingkatkan, terutama adopsi teknologi untuk pengamanan data juga perlu dilakukan. Indonesia sendiri masih dianggap rawan peretasan karena memang kesadaran keamanan siber masih rendah.

”Terpenting dibutuhkan undang-undang perlindungan data pribadi yang isinya tegas dan ketat seperti di Eropa. Ini menjadi faktor utama, banyak peretasan besar di tanah air yang menyasar pencurian data pribadi," ungkapnya.

Sebelumnya, akun bernama Kotz memberikan akses download secara gratis untuk file sebesar 240 MB yang berisi satu juta data pribadi masyarakat Indonesia. 

Akun tersebut mengklaim mempunyai lebih dari 270 juta data lainnya yang dijual seharga USD6.000 kepada siapa saja yang mau membeli.

Deputi V Kepala Staf Kepresidenan Jaleswari Pramodhawardani. Foto: KSP

Menurut Pratama  lagi, data sampel sebesar 240 MB ini didugaa berisi nomor identitas kependudukan (NIK), nomor handphone, alamat rumah, alamat email, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), tempat tanggal lahir, jenis kelamin, jumlah tanggungan dan data pribadi lainnya. 

Dalam file yang di-download tersebut juga, terdapat data nomor kartu BPJS kesehatan. Namun demikian, lanjut dia, klaim pelaku yang mengaku memiliki data file sebanyak 272.788.202 juta penduduk agak janggal. 

Sebab, anggota BPJS kesehatan sendiri di akhir 2020 adalah 222 juta. ”Namun tetap berbahaya karena data pribadi yang bocor tersebut dapat digunakan oleh pelaku kejahatan,” tandasnya. 

Yakni,  dengan melakukan phishing yang ditargetkan atau jenis serangan rekayasa sosial (social engineering). (WF/RD/SC)


#pembobolandatapribadi
#ksp
#DeputiVKantor Staf Presiden 
#JaleswariPramodhawardani
#ancamanphising

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.