Header Ads

https://daihatsu.co.id/

Meski Dikritik, Luhut Terus Genjot Program Work from Bali

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan tidak bergeming meskipun sejumlah pihak mengkritik program Work from Bali yang digagasnya. Ia tetap terus melanjutkan program ini meskipun dinilai pemborosan. Foto : Istimewa

JAKARTA 
- Meski dikritik tapi program Work From Bali (WFB) yang melibatkan ASN dan pekerja BUMN terus digenjot Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves). 

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan juga mengaku heran dengan sejumlah ekonom yang mengkritik program WFB atau kerja dari Bali. 

Lantaran, program WFB itu bertujuan menolong perekonomian Bali yang terkontraksi 9,8 persen akibat dampak pandemi COVID-19. Program itu juga ingin membantu pengusaha hotel dan tempat wisata di Bali. 

"Kadang saya enggak ngerti, ekonom-ekonom itu ya," kata Luhut saat ditemui usai acara Yayasan Del 20th di Sopo Del Tower, Jakarta Selatan, Senin (31/5/2021). 

Menurut Luhut juga, program WFB ini merupakan salah satu jenis stimulus yang diberikan pemerintah kepada Bali. "Bansos (bantuan sosial) juga lah, dalam bentuk lain, sehingga hotelnya bisa jalan, orang jadi kerja," katanya juga. 

Menurut Luhut juga, Bali dipilih jadi destinasi WFB karena memang kondisi perekonomian di daerah itu yang paling terdampak COVID-19. Tapi di sisi lain, kasus penularan Corona di Bali juga sudah menurun. 

Tingginya tingkat vaksinasi COVID-19 di Bali dinilai berpengaruh terhadap penurunan jumlah penularan Corona. Apalagi, kata Luhut  juga, jumlah masyarakat yang divaksin di Provinsi Bali sudah lebih dari 1 juta orang.  

Luhut juga menyebut kalau Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sudah bekerja dari Bali. 

Sebelumnya, rencana WFB disampaikan Luhut pertama kali pada 18 Mei 2021  lalu. Lewat program ini, beberapa PNS dari tujuh kementerian di bawah naungan Kemenko Marves akan ikut program WFB. 

Sebanyak 16 hotel yang ada di kawasan Nusa  Dua Bali pun disiapkan untuk menampung para PNS yang akan bekerja dari Bali tersebut.

Untuk diketahui, program WFB ini dikritik Ekonom Institute for Development of Economics and Finance, Bhima Yudistira. ”WFB bukan kebijakan yang pas. Pemerintah masih kesulitan untuk mengatur defisit APBN yang cukup lebar, sehingga perjalanan dinas selayaknya dipangkas,” ujarnya.

Senada, Direktur Eksekutif Indonesia Budget Center (IBC) Roy Salam menilai program PNS bekerja dari Bali harus dijelaskan kepada publik secara terang benderang. 

Tujuannya untuk memastikan anggaran negara yang digunakan dalam program ini bisa dikelola secara akuntabel. "Harus dibuka  ke publik, berapa banyak PNS yang ke sana (Bali), anggaran yang digunakan, fasilitas apa saja yang diberikan," terangnya. 

Selain itu, PNS yang ikut WFB harus memiliki target dari program ini sampai kapan. ”Apakah program ini hanya akan dilakukan di Bali saja, atau bisa ke daerah lainnya juga,” katanya juga. 

Meski dikritik tapi program WFB terus berjalan. Bahkan tak hanya tujuh kementerian yang ikut tapi juga bertambah  dengan pegawai BUMN. (WF/RD)

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.