Header Ads

https://bizlawnews.id/

Tok, MK Putuskan Penyadapan Tidak Harus Izin Dewan Pengawas

MK putuskan Dewan Pengawas tidak berwenang menerbitkan izin penyadapan, penggeledahan dan penyitaan tersangka korupsi. Foto : Dok.

Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kini kembali disorot. Setelah pemberian SP3 (Surat Penghentian Penyidikan) terhadap Sjamsul Nursalim disusul kemudian adanya seleksi alih status kepegawaian, dan kini ada lagi hal menarik seputar lembaga antirasuah itu yang mana kabarnya berasal dari Mahkamah Konstitusi (MK). Ya, terkait izin penyadapan, MK memutuskan tak harus izin Dewan Pengawas KPK.

Mahkamah Konstitusi (MK) menghilangkan kewenangan Dewas (Dewan Pengawas) dalam menerbitkan izin penyadapan, penggeledahan dan penyitaan tersangka korupsi.

Menanggapi putusan itu, Ketua Dewas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean tidak mempermasalahkan tidak diperlukannya izin Dewas bagi KPK untuk melakukan penyadapan, penggeledahan dan penyitaan. 

Untuk diketahui, mengacu pada Undang-Undang (UU) KPK Nomor 19 Tahun 2019, Dewas KPK memiliki enam tugas yakni mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang KPK, memberikan izin atau tidak memberikan izin penyadapan, penggeledahan dan/atau penyitaan, menyusun dan menetapkan kode etik pimpinan dan pegawai KPK. 

Selain itu, Dewas KPK juga bertugas menerima dan menindaklanjuti laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh pimpinan dan pegawai KPK atau pelanggaran ketentuan dalam undang-undang, menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh pimpinan dan pegawai KPK. Tugas terakhir Dewas KPK adalah melakukan evaluasi kinerja pimpinan dan pegawai KPK secara berkala satu kali dalam satu tahun.

Sebelumnya, MK mengabulkan sebagian permohonan perkara nomor 70/PUU-XVII/2019 terhadap uji materi UU KPK Nomor 19 Tahun 2019. Salah satunya, MK menyatakan Pasal 12B, Pasal 37B ayat 1 huruf b, dan Pasal 47 ayat 2 UU 19/2019 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Putusan itu menghilangkan kewenangan Dewas dalam menerbitkan izin penyadapan, penggeledahan dan penyitaan. bagi KPK. MK memertimbangkan bahwa kedudukan Dewas tidak bersifat hierarkis dengan pimpinan KPK tetapi saling bersinergi dalam menjalankan fungsi masing-masing.

KPK dalam melaksanakan tugas dan kewenangan yudisial bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun, termasuk ketika KPK melakukan penyadapan sebagai bentuk perampasan kemerdekaan orang atau hak privasi yang merupakan bagian dari tindakan pro justitia.

Adanya ketentuan yang mengharuskan KPK untuk meminta izin kepada Dewas sebelum dilakukan penyadapan tidak dapat dikatakan sebagai pelaksanaan checks and balances. Sebab, pada dasarnya Dewan Pengawas bukanlah aparat penegak hukum sebagaimana kewenangan yang dimiliki pimpinan KPK. (WF/RD)


Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.